Antarajabar.com - Dinas Pertanian Jawa Barat menggenjot pembentukan Pos Penyuluh Desa (Posluhdes) untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian serta peningkatan produktifitas petani di pedesaan.
"Ditargetkan pada 2016 ini seluruh desa telah memiliki Posluhdes berikut perangkat kelembagaanya, sehingga diharapkan bisa meningkatkan efektifitas dan produktifitas pangan di daerah," kata Kepal Seksi Badan Pelaksana Penyuluh (BPP) Dinas Pertanian Jawa Barat Kusmayadi Rastaman di Bandung, Senin.
Hal tersebut, kata dia untuk mengatasi kekurangan penyuluh di pedesaan yang saat ini rata-rata sidah memasuki masa pensiun. Posluhdes itu, menurut dia nantinya didorong menjadi rumah bersama para petani untuk meningkatkan produktifitas pangan.
"Penyuluh pertanian PNS di Jabar dalam beberapa tahun ke depan bisa habis karena pensiun, pengangkatan terkena moratorium. Namun tahun ini rencananya kami akan mendidik sebanyak 500 penyuluh se-Jabar," kata Kusmayadi.
Ia menyebutkan, dengan adanya Posluhdes di setiap desa, maka jejaring sektor pangan diharapkan bisa lebih efektif. Sehingga penanganan berbagai kasus dan kendala di sektor produksi pangan bisa secepatnya diatasi.
Selain itu, pengembangan kelembagaan pertanian juga akan lebih efektif yang mana para kelompok tani dan gabungan kelompok tani mendapat mitra Posluhdes di desa masing-masing.
"Berbagai program dan bantuan sektor pertanian ke depan akan disalurkan melalui kelembagaan petani, yakni kelompok tani dan Gapokdan. Untuk itu kami himbau agar para petani segera terbentuk dalam kelompok tani," katanya.
Ia menyebutkan, di Jawa Barat saat ini memiliki 460 Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang tersebar di 27 di kabupaten/kota di Jabar.
Sementara itu Kepala Pusat Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI Fathan A Rasyid menyarakan, pada 2016 pemerintah akan merekrut sebanyak 8.000 tenaga penyuluh swadaya dengan bekerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk pengadaan penyuluh pertanian.
"Tahun ini akan direkrut sebanyak 8.000 penyuluh swadaya, statusnya sebagai penyuluh swadaya yang direkrut dari pemuka dan penggerak pertanian di desa. Mereka selama ini sudah bergerak namun tahun ini mereka di rekrut dan akan mendapat haknya sebagai penyuluh swadaya," kata Fathan A Rasyid.
Sedangkan Ketua Umum KTNA Winarno T menyatakan, pihaknya telah melakukan langkah untuk memback up program perekrutan penyuluh swadaya.
"Mereka sebenarnya sudah ada di tengah-tengah petani, menjadi pemuka petani sehingga mereka sebenarnya sudah siap dan benar-benar menguasai dan tahu daerah masing-masing," kata Winarno menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Ditargetkan pada 2016 ini seluruh desa telah memiliki Posluhdes berikut perangkat kelembagaanya, sehingga diharapkan bisa meningkatkan efektifitas dan produktifitas pangan di daerah," kata Kepal Seksi Badan Pelaksana Penyuluh (BPP) Dinas Pertanian Jawa Barat Kusmayadi Rastaman di Bandung, Senin.
Hal tersebut, kata dia untuk mengatasi kekurangan penyuluh di pedesaan yang saat ini rata-rata sidah memasuki masa pensiun. Posluhdes itu, menurut dia nantinya didorong menjadi rumah bersama para petani untuk meningkatkan produktifitas pangan.
"Penyuluh pertanian PNS di Jabar dalam beberapa tahun ke depan bisa habis karena pensiun, pengangkatan terkena moratorium. Namun tahun ini rencananya kami akan mendidik sebanyak 500 penyuluh se-Jabar," kata Kusmayadi.
Ia menyebutkan, dengan adanya Posluhdes di setiap desa, maka jejaring sektor pangan diharapkan bisa lebih efektif. Sehingga penanganan berbagai kasus dan kendala di sektor produksi pangan bisa secepatnya diatasi.
Selain itu, pengembangan kelembagaan pertanian juga akan lebih efektif yang mana para kelompok tani dan gabungan kelompok tani mendapat mitra Posluhdes di desa masing-masing.
"Berbagai program dan bantuan sektor pertanian ke depan akan disalurkan melalui kelembagaan petani, yakni kelompok tani dan Gapokdan. Untuk itu kami himbau agar para petani segera terbentuk dalam kelompok tani," katanya.
Ia menyebutkan, di Jawa Barat saat ini memiliki 460 Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang tersebar di 27 di kabupaten/kota di Jabar.
Sementara itu Kepala Pusat Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI Fathan A Rasyid menyarakan, pada 2016 pemerintah akan merekrut sebanyak 8.000 tenaga penyuluh swadaya dengan bekerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk pengadaan penyuluh pertanian.
"Tahun ini akan direkrut sebanyak 8.000 penyuluh swadaya, statusnya sebagai penyuluh swadaya yang direkrut dari pemuka dan penggerak pertanian di desa. Mereka selama ini sudah bergerak namun tahun ini mereka di rekrut dan akan mendapat haknya sebagai penyuluh swadaya," kata Fathan A Rasyid.
Sedangkan Ketua Umum KTNA Winarno T menyatakan, pihaknya telah melakukan langkah untuk memback up program perekrutan penyuluh swadaya.
"Mereka sebenarnya sudah ada di tengah-tengah petani, menjadi pemuka petani sehingga mereka sebenarnya sudah siap dan benar-benar menguasai dan tahu daerah masing-masing," kata Winarno menambahkan.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016