Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi jJawa Barat bergerak cepat melakukan pembebasan lahan dalam proses pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) karena hingga saat ini masih cukup banyak lahan yang belum dibebaskan baik karena keterbatasan dana maupun persoalan administrasi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Selasa, menyontohkan pada seksi I dan II pembangunan Tol Cisumdawu faktor lahan menjadi kendala seperti adanya tanah wakaf dan tanah kas desa yang belum tuntas pembebasannya.
"Kedua lahan tersebut belum tuntas administrasinya sehingga saat ini masih menunggu pemrosesan. Untuk tanah wakaf, saat ini prosesnya tengah dilakukan di Kementerian Agama. Sampai saat ini izin belum selesai," kata Iwa.
Dikatakan dia terdapat beberapa kendala yang memerlukan penanganan intensif dari Pemprov Jawa Barat seperti tiga lagi tanah wakaf di fase II Tol Cisumdawu.
"Ini beberapa kendala di lapangan yang harus diselesaikan. Fase I lahan yang belum dibebaskan tinggal 6,6 persen serta untuk fase II tinggal 18,88 persen," katanya.
Menurut dia pembebasan lahan ini, kata Iwa, harus dipercepat untuk memperlancar pembangunan jalan tol tersebut terlebih lahan yang belum bebas ini akan digunakan untuk pembangunan konstruksi jalan.
"Jadi ketiga lokasi yang memang betul-betul harus selesai karena ini di badan jalan. Dengan demikian perlu dipercepat. Kami mengakselerasi proses tersebut mulai bulan ini," kata dia.
"Kemudian untuk tanah wakaf kami sudah ketemu Bapak Menteri (Agama). Pak Menteri akan mendorong percepatannya, mudah-mudahan selesai. Saya juga menugaskan Karo Yansos untuk menelusuri (ke Kemenag)," ujarnya.
Ketika disinggung adanya penghuni lahan yang belum mau direlokasi, Iwa memastikan pihaknya bisa melakukan upaya paksa.
"Dan semoga tidak perlu konsinyasi. Semuanya akan dituntaskan. Kalau memang musyawarah tidak selesai, mungkin konsinyasi proses terakhir," katanya.
Sementara itu Kepala Satker Jalan Tol Cisumdawu Rida Nurfaida mengatakan hampir di setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia, lahan menjadi persoalan klasik.
"Kalau mau jujur, di setiap proyek konstruksi di kita, pasti (hambatannya) karena lahan," kata dia.
Selain karena proses administrasinya yang belum tuntas dan faktor lahan ini pun terkendala keterbatasan biaya.
"Lahannya sebenarnya besar, seksi I keseluruhan total lahan Rp920 miliar. Tapi kita hanya butuh 40 persen dari nilai itu," katanya.
Pihaknya membutuhkan sekitar Rp 365 miliar untuk pengerjaan konstruksi dan seluruh kebutuhan dana tersebut merupakan kewajiban pemerintah pusat.
"Telah kita sampaikan semua ke pusat. Harapannya APBN Perubahan ini kita bisa dapat alokasi. Kalau itu jadi prioritas, bisa cepat selesai," katanya.
Selain itu, phaknya terus melakukan pengerjaan meski saat ini memasuki musim penghujan seperti untuk pengerjaan fisik pada fase I, pengerjaannya sudah mencapai 82 persen.
"Pengerjaan tanah cukup terhambat akibat musim hujan ini. Kalau tanah memang sempat belum optimal, karena intensitas hujan. Harapannya di April ini jarang hujannya, sehingga pengerjaan tanah sisanya mulai dikerjakan. Masih banyak pekerjaan tanahnya, semoga bisa dikebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Selasa, menyontohkan pada seksi I dan II pembangunan Tol Cisumdawu faktor lahan menjadi kendala seperti adanya tanah wakaf dan tanah kas desa yang belum tuntas pembebasannya.
"Kedua lahan tersebut belum tuntas administrasinya sehingga saat ini masih menunggu pemrosesan. Untuk tanah wakaf, saat ini prosesnya tengah dilakukan di Kementerian Agama. Sampai saat ini izin belum selesai," kata Iwa.
Dikatakan dia terdapat beberapa kendala yang memerlukan penanganan intensif dari Pemprov Jawa Barat seperti tiga lagi tanah wakaf di fase II Tol Cisumdawu.
"Ini beberapa kendala di lapangan yang harus diselesaikan. Fase I lahan yang belum dibebaskan tinggal 6,6 persen serta untuk fase II tinggal 18,88 persen," katanya.
Menurut dia pembebasan lahan ini, kata Iwa, harus dipercepat untuk memperlancar pembangunan jalan tol tersebut terlebih lahan yang belum bebas ini akan digunakan untuk pembangunan konstruksi jalan.
"Jadi ketiga lokasi yang memang betul-betul harus selesai karena ini di badan jalan. Dengan demikian perlu dipercepat. Kami mengakselerasi proses tersebut mulai bulan ini," kata dia.
"Kemudian untuk tanah wakaf kami sudah ketemu Bapak Menteri (Agama). Pak Menteri akan mendorong percepatannya, mudah-mudahan selesai. Saya juga menugaskan Karo Yansos untuk menelusuri (ke Kemenag)," ujarnya.
Ketika disinggung adanya penghuni lahan yang belum mau direlokasi, Iwa memastikan pihaknya bisa melakukan upaya paksa.
"Dan semoga tidak perlu konsinyasi. Semuanya akan dituntaskan. Kalau memang musyawarah tidak selesai, mungkin konsinyasi proses terakhir," katanya.
Sementara itu Kepala Satker Jalan Tol Cisumdawu Rida Nurfaida mengatakan hampir di setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia, lahan menjadi persoalan klasik.
"Kalau mau jujur, di setiap proyek konstruksi di kita, pasti (hambatannya) karena lahan," kata dia.
Selain karena proses administrasinya yang belum tuntas dan faktor lahan ini pun terkendala keterbatasan biaya.
"Lahannya sebenarnya besar, seksi I keseluruhan total lahan Rp920 miliar. Tapi kita hanya butuh 40 persen dari nilai itu," katanya.
Pihaknya membutuhkan sekitar Rp 365 miliar untuk pengerjaan konstruksi dan seluruh kebutuhan dana tersebut merupakan kewajiban pemerintah pusat.
"Telah kita sampaikan semua ke pusat. Harapannya APBN Perubahan ini kita bisa dapat alokasi. Kalau itu jadi prioritas, bisa cepat selesai," katanya.
Selain itu, phaknya terus melakukan pengerjaan meski saat ini memasuki musim penghujan seperti untuk pengerjaan fisik pada fase I, pengerjaannya sudah mencapai 82 persen.
"Pengerjaan tanah cukup terhambat akibat musim hujan ini. Kalau tanah memang sempat belum optimal, karena intensitas hujan. Harapannya di April ini jarang hujannya, sehingga pengerjaan tanah sisanya mulai dikerjakan. Masih banyak pekerjaan tanahnya, semoga bisa dikebut," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016