Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan jumlah dana desa yang akan diberikan pada APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2017 mencapai sekitar Rp800 miliar.
"Sekalipun dibagi dua tahap, dari sisi pagu kami sudah siap alokasikan APBD sekitar Rp800 miliar lebih di tahun 2017 karena gabungan sisa dana tahun ini dan dana reguler tahun depan," kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Minggu.
Ia menegaskan, pihaknya sebatas menunda dana infrastruktur pedesaan karena dari alokasi tahunan Rp100 juta, khusus tahun 2016 diberikan Rp50 juta dahulu.
Kemudian sisanya tahun depan direkap sehingga alokasi Rp150 juta di tahun 2017 sehingga total anggaran untuk dana desa ini berkisar Rp530 miliar lebih.
"Jadi tiap desa akan dapat Rp150 juta di tahun 2017. Kami memohon maklum tahun ini dicicil karena kebutuhan PON XIX 2016 pun besar, sudah 51 tahun PON tidak diselenggarakan di Jawa Barat," katanya.
Menurut dia, Provinsi Jabar adalah satu-satunya provinsi yang memberikan dana infrastruktur secara bersamaan ke hampir 530 desa sejak tahun 2013 lalu.
"Di provinsi lainnya, dana infrastruktur diberikan tidak sekaligus ke semua desa pada tahun yang sama," ujarnya.
Oleh karena itu Aher meminta semua pihak bersikap tidak berlebihan menyikapi hal ini karena kesuksesan PON juga menyangkut nama baik Jawa Barat di mata nasional bahkan dunia.
"Ya tentu harus dimaklumi mengapa tahun ini berkurang. Tapi ingat, tahun depan kan tidak, kita double-kan, ditambah kekurangannya," kata dia
Dikatakannya, gelaran olahraga nasional itu menelan biaya hingga Rp 2,3 triliun dan sepenuhnya dari APBD Pemprov Jabar sehingga cukup menguras bujet.
"Ada rencana hibah dari pemerintah pusat, namun masih perlu waktu dan proses dalam realisasinya," katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, para kuwu (kepala desa) yang sempat protes juga sudah sepakat dengan Pemprov Jabar tentang kebijakan tersebut.
"Sudah selesai. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma matematikanya diubah. Sudah sepakat," ujar Aher.
Selain itu, dana desa sebetulnya juga ada dari pemerintah kota/kabupaten serta pemerintah pusat sebagai janji politik Presiden Jokowi yang artinya, anggaran sudah saling menutupi satu sama lainnya.
Sejumlah kepala desa dari Cirebon pekan lalu berdemo ke Gedung Sate, Kota Bandung, menuntut duit Rp 100 juta/desa buat infrastruktur dicairkan penuh.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Sekalipun dibagi dua tahap, dari sisi pagu kami sudah siap alokasikan APBD sekitar Rp800 miliar lebih di tahun 2017 karena gabungan sisa dana tahun ini dan dana reguler tahun depan," kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Minggu.
Ia menegaskan, pihaknya sebatas menunda dana infrastruktur pedesaan karena dari alokasi tahunan Rp100 juta, khusus tahun 2016 diberikan Rp50 juta dahulu.
Kemudian sisanya tahun depan direkap sehingga alokasi Rp150 juta di tahun 2017 sehingga total anggaran untuk dana desa ini berkisar Rp530 miliar lebih.
"Jadi tiap desa akan dapat Rp150 juta di tahun 2017. Kami memohon maklum tahun ini dicicil karena kebutuhan PON XIX 2016 pun besar, sudah 51 tahun PON tidak diselenggarakan di Jawa Barat," katanya.
Menurut dia, Provinsi Jabar adalah satu-satunya provinsi yang memberikan dana infrastruktur secara bersamaan ke hampir 530 desa sejak tahun 2013 lalu.
"Di provinsi lainnya, dana infrastruktur diberikan tidak sekaligus ke semua desa pada tahun yang sama," ujarnya.
Oleh karena itu Aher meminta semua pihak bersikap tidak berlebihan menyikapi hal ini karena kesuksesan PON juga menyangkut nama baik Jawa Barat di mata nasional bahkan dunia.
"Ya tentu harus dimaklumi mengapa tahun ini berkurang. Tapi ingat, tahun depan kan tidak, kita double-kan, ditambah kekurangannya," kata dia
Dikatakannya, gelaran olahraga nasional itu menelan biaya hingga Rp 2,3 triliun dan sepenuhnya dari APBD Pemprov Jabar sehingga cukup menguras bujet.
"Ada rencana hibah dari pemerintah pusat, namun masih perlu waktu dan proses dalam realisasinya," katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, para kuwu (kepala desa) yang sempat protes juga sudah sepakat dengan Pemprov Jabar tentang kebijakan tersebut.
"Sudah selesai. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma matematikanya diubah. Sudah sepakat," ujar Aher.
Selain itu, dana desa sebetulnya juga ada dari pemerintah kota/kabupaten serta pemerintah pusat sebagai janji politik Presiden Jokowi yang artinya, anggaran sudah saling menutupi satu sama lainnya.
Sejumlah kepala desa dari Cirebon pekan lalu berdemo ke Gedung Sate, Kota Bandung, menuntut duit Rp 100 juta/desa buat infrastruktur dicairkan penuh.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016