Antarajabar.com - DPRD Jawa Barat mengimbau agar aparatur desa di Jawa Barat untuk tetap tenang dan bijaksana menyikapi belum cairnya dana bantuan infrastruktur desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100 juta per desa.
"Ketenangan dari aparatur desa ini merupakan hal ini penting untuk menjaga kondusivitas dan pelayanan kepada masyarakat," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir di Bandung, Selasa.
Pihaknya menerima kabar bahwa aparatur desa akan melakukan aksi dengan mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat yakni di Gedung Sate Bandung.
Menurut Syahrir, hal ini tidak perlu dilakukan mengingat Pemprov Jabar pun sudah memahami kondisi yang dialami aparatur desa.
"Kami gelar pertemuan dengan Gubernur, katanya beberapa hari lalu Kesbangpol dan BPMPD melakukan rakor dengan APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) kabupaten/kota, katanya akan demo. Mudah-mudahan mereka tidak jadi demo," kata dia.
Ia mengatakan berdasarkan pertemuannya itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berjanji akan mencari solusi terbaik baik bagi masyarakat dan aparatur desa dan pencairan dana bantuan desa dari pemprov pada tahun ini masih terbuka lebar.
"Intinya Gubernur tadi berjanji akan mencari solusi terbaik. Mungkin pencairan dana bantuan desa di APBD perubahan," katanya.
Oleh karena itu, Syahrir juga meminta aparatur desa tetap fokus pada pelayanan masyarakat meskipun dana bantuan dari pemprov belum turun, pelayanan bagi masyarakat jangan diabaikan.
"Saya berharap kalau bisa janganlah (demo). Kami harap kelangsungan desa ini tetap ada, karena sudah menjadi kebutuhan," katanya.
Oleh karena itu pihaknya meminta Pemprov Jabar agar serius dan komitmen terkait pemberian dana bantuan desa ini.
"Terlebih, sebenarnya Pemprov Jabar memiliki kemampuan untuk membayarkannya. Memang satu sisi terbentur dengan pengadaan PON. Tapi dana desa ini harus tetap terlaksana," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Ketenangan dari aparatur desa ini merupakan hal ini penting untuk menjaga kondusivitas dan pelayanan kepada masyarakat," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir di Bandung, Selasa.
Pihaknya menerima kabar bahwa aparatur desa akan melakukan aksi dengan mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat yakni di Gedung Sate Bandung.
Menurut Syahrir, hal ini tidak perlu dilakukan mengingat Pemprov Jabar pun sudah memahami kondisi yang dialami aparatur desa.
"Kami gelar pertemuan dengan Gubernur, katanya beberapa hari lalu Kesbangpol dan BPMPD melakukan rakor dengan APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) kabupaten/kota, katanya akan demo. Mudah-mudahan mereka tidak jadi demo," kata dia.
Ia mengatakan berdasarkan pertemuannya itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berjanji akan mencari solusi terbaik baik bagi masyarakat dan aparatur desa dan pencairan dana bantuan desa dari pemprov pada tahun ini masih terbuka lebar.
"Intinya Gubernur tadi berjanji akan mencari solusi terbaik. Mungkin pencairan dana bantuan desa di APBD perubahan," katanya.
Oleh karena itu, Syahrir juga meminta aparatur desa tetap fokus pada pelayanan masyarakat meskipun dana bantuan dari pemprov belum turun, pelayanan bagi masyarakat jangan diabaikan.
"Saya berharap kalau bisa janganlah (demo). Kami harap kelangsungan desa ini tetap ada, karena sudah menjadi kebutuhan," katanya.
Oleh karena itu pihaknya meminta Pemprov Jabar agar serius dan komitmen terkait pemberian dana bantuan desa ini.
"Terlebih, sebenarnya Pemprov Jabar memiliki kemampuan untuk membayarkannya. Memang satu sisi terbentur dengan pengadaan PON. Tapi dana desa ini harus tetap terlaksana," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016