Antarajabar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan keberadaan Waduk Cipanas yang proses pembangunnya mulai dilakukan tahun 2016 ini, bisa berfungsi sebagai pengendali banjir di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.
"Jadi waduk ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Contoh pengendalian banjir di Indramayu dari 1.220 meter kubik/detik maka dengan adanya waduk ini menjadi 745 meter kubik/detik. Bisa memotong debit banjir hingga 39 persen," kata Iwa Karniwa usai rapat koordinasi tentang Waduk Cipanas, di Bandung, Rabu.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggenjot percepatan pembangunan Waduk Cipanas yang akan mengairi wilayah Kabupaten Sumedang dan Indramayu.
Pembangunan waduk yang membutuhkan lahan seluas 1.712,1 hektare dan sudah digagas sejak 2004 ini, kata dia, baru sampai pada pemenuhan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).
"Kemudian pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung sedang mengusulkan syarat penetapan lokasi pada Pemprov Jabar. Penetapan lokasi ini tentu harus ada di tata ruang," ujar dia.
Ia mengatakan dari sisi tata ruang tata wilayah Kabupaten Sumedang, proyek pembangunan waduk ini tidak ada masalah karena tiga (desa Cibubuan, Karanglayung dan Desa Ungkal) yang menjadi lokasi proyek sudah masuk Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW).
Namun, lanjut dia, Berbeda dengan Indramayu yang belum memasukan waduk tersebut dalam RTRW. "Dan Saat ini Pj. Bupati sudah ada kesepakatan dengan DPRD itu akan masuk ke revisi RTRW Indramayu," kata dia.
Sementara itu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Tri Sasongko menambahkan, pembangunan Waduk Cipanas masih terbentur dengan revisi RTRW Kabupaten Indramayu.
"Dan posisi waduk 30 persennya ada di Indramayu. Akhir tahun ini kita targetkan mulai groundreaking. Tapi waduk ini tidak akan serumit Jatigede karena hampir 80 persen lebih berada di lahan kehutanan," ucapnya.
Menurut dia apabila Pemprov Jawa Barat bisa mempercepat proses revisi RTRW Indramayu maka proyek yang dibiayai oleh APBN murni ini akan terakselerasi sesuai jadwal.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Jadi waduk ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Contoh pengendalian banjir di Indramayu dari 1.220 meter kubik/detik maka dengan adanya waduk ini menjadi 745 meter kubik/detik. Bisa memotong debit banjir hingga 39 persen," kata Iwa Karniwa usai rapat koordinasi tentang Waduk Cipanas, di Bandung, Rabu.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggenjot percepatan pembangunan Waduk Cipanas yang akan mengairi wilayah Kabupaten Sumedang dan Indramayu.
Pembangunan waduk yang membutuhkan lahan seluas 1.712,1 hektare dan sudah digagas sejak 2004 ini, kata dia, baru sampai pada pemenuhan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).
"Kemudian pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung sedang mengusulkan syarat penetapan lokasi pada Pemprov Jabar. Penetapan lokasi ini tentu harus ada di tata ruang," ujar dia.
Ia mengatakan dari sisi tata ruang tata wilayah Kabupaten Sumedang, proyek pembangunan waduk ini tidak ada masalah karena tiga (desa Cibubuan, Karanglayung dan Desa Ungkal) yang menjadi lokasi proyek sudah masuk Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW).
Namun, lanjut dia, Berbeda dengan Indramayu yang belum memasukan waduk tersebut dalam RTRW. "Dan Saat ini Pj. Bupati sudah ada kesepakatan dengan DPRD itu akan masuk ke revisi RTRW Indramayu," kata dia.
Sementara itu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Tri Sasongko menambahkan, pembangunan Waduk Cipanas masih terbentur dengan revisi RTRW Kabupaten Indramayu.
"Dan posisi waduk 30 persennya ada di Indramayu. Akhir tahun ini kita targetkan mulai groundreaking. Tapi waduk ini tidak akan serumit Jatigede karena hampir 80 persen lebih berada di lahan kehutanan," ucapnya.
Menurut dia apabila Pemprov Jawa Barat bisa mempercepat proses revisi RTRW Indramayu maka proyek yang dibiayai oleh APBN murni ini akan terakselerasi sesuai jadwal.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016