Antarajabar.com - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemangkasan terhadap BUMD yang berkinerja buruk karena dari 13 BUMD milik Pemprov Jabar baru tiga diantaranya yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Saya berharap BUMD punya semangat baru untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2016 karena tantangan di tahun ini sangat berat karena dihadapkan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). BUMD ini punya fungsi yang sangat strategis untuk mendukung laju perekonomian," kata Yunandar, di Bandung, Selasa.
Ia mengatakan berdasarkan data yang dapatkannya, hanya bank bjb, PT Jasa Sarana dan PD Jawi yang telah menghasilkan laba dan ikut berkontribusi terhadap PAD dan adapun sisanya masih berkinerja kurang baik.
"Untuk BUMD migas hulu dan hilir masih bisa ditolelir karena masih baru berdiri. Makanya saya meminta Pemprov untuk segera mengambil tindakan tegas. Jika dibiarkan, pihaknya khawatir BUMD yang tidak memberikan deviden malah akan menjadi beban," kata dia.
Ia mengatakan untuk kinerja BUMD di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari laporan keuangan serta pertumbuhan aset.
"BUMD bisa jadi benalu karena harus disubsidi setiap tahun. Deviden yang dihasilkan BUMD punya arti penting untuk mendukung pendanaan program pemerintah," kata dia.
Apabila BUMD sulit berkembang maka DPRD mengusulkan untuk melakukan merger atau dilikuidasi sedangkan BUMD yang telah memberikan kontribusi nyata sebaiknya mendapat dukungan penuh agar bisa semakin maju.
"Kami juga mendesak kepada Pemprov Jabar mulai bersikap tegas pada sejumlah BUMD yang kinerjanya jauh dari baik," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Bandung, Hari Mulyono mengatakan kinerja BUMD bakal membaik jika berani melantai di bursa dan ini bisa menyontoh bank bjb yang sudah IPO perdana sejak Juli 2010.
"Kinerja akan lebih baik, terutama dari sisi transparansi. Dengan melantai, BUMD akan punya arah bisnis yang lebih leluasa dibandingkan sebelumnya," kata dia.
Piihaknya mengakui bahwa bukan perkara mudah untuk bisa melakukan IPO dan dibutuhkan proses cukup panjang mulai dari pendokumentasian hingga izin dari pemerintah.***3***
(U.A066/B/Y003/Y003) 05-01-2016 15:59:40
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Saya berharap BUMD punya semangat baru untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2016 karena tantangan di tahun ini sangat berat karena dihadapkan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). BUMD ini punya fungsi yang sangat strategis untuk mendukung laju perekonomian," kata Yunandar, di Bandung, Selasa.
Ia mengatakan berdasarkan data yang dapatkannya, hanya bank bjb, PT Jasa Sarana dan PD Jawi yang telah menghasilkan laba dan ikut berkontribusi terhadap PAD dan adapun sisanya masih berkinerja kurang baik.
"Untuk BUMD migas hulu dan hilir masih bisa ditolelir karena masih baru berdiri. Makanya saya meminta Pemprov untuk segera mengambil tindakan tegas. Jika dibiarkan, pihaknya khawatir BUMD yang tidak memberikan deviden malah akan menjadi beban," kata dia.
Ia mengatakan untuk kinerja BUMD di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari laporan keuangan serta pertumbuhan aset.
"BUMD bisa jadi benalu karena harus disubsidi setiap tahun. Deviden yang dihasilkan BUMD punya arti penting untuk mendukung pendanaan program pemerintah," kata dia.
Apabila BUMD sulit berkembang maka DPRD mengusulkan untuk melakukan merger atau dilikuidasi sedangkan BUMD yang telah memberikan kontribusi nyata sebaiknya mendapat dukungan penuh agar bisa semakin maju.
"Kami juga mendesak kepada Pemprov Jabar mulai bersikap tegas pada sejumlah BUMD yang kinerjanya jauh dari baik," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Bandung, Hari Mulyono mengatakan kinerja BUMD bakal membaik jika berani melantai di bursa dan ini bisa menyontoh bank bjb yang sudah IPO perdana sejak Juli 2010.
"Kinerja akan lebih baik, terutama dari sisi transparansi. Dengan melantai, BUMD akan punya arah bisnis yang lebih leluasa dibandingkan sebelumnya," kata dia.
Piihaknya mengakui bahwa bukan perkara mudah untuk bisa melakukan IPO dan dibutuhkan proses cukup panjang mulai dari pendokumentasian hingga izin dari pemerintah.***3***
(U.A066/B/Y003/Y003) 05-01-2016 15:59:40
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016