Penjabat Bupati Barnas Adjidin menyatakan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat siap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran perjalanan dinas maupun kegiatan seremonial pada tahun anggaran 2025 dan akan lebih fokus pada kepentingan masyarakat.
"Anggaran-anggaran untuk perjalanan diharapkan setengahnya dipangkas," kata Barnas Adjidin saat sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin.
Ia menuturkan pemerintah pusat saat ini terus menyerukan pengurangan anggaran perjalanan dinas dan menekan pelaksanaan kegiatan seremonial yang tidak ada hasil yang jelas.
Ia menyebutkan secara nasional anggaran untuk perjalanan dinas mencapai Rp400 triliun, yang jika setengahnya dipangkas bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kalau perjalanan dinas secara nasional mencapai Rp400 triliun, setengahnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti memenuhi kebutuhan gizi," katanya.
Ia mengatakan, persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah yakni tidak ada kegiatan bersifat seremonial yang menghabiskan anggaran besar namun hasilnya tidak jelas.
"Kemudian juga tidak ada kegiatan-kegiatan seremonial-seremonial yang membuang uang, yang tidak menghasilkan 'output' yang jelas, 'outcome' yang bisa diterima," katanya.
Ia mengungkapkan, persoalan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di daerah termasuk di Kabupaten Garut akan diawasi oleh pemerintah pusat, untuk itu harus menjalankan program yang selaras dengan pusat.
"Jadi, kita akan diawasi semua, anggaran, sehingga betul-betul ini suatu perubahan yang mendasar di dalam lima tahun ke depan," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan lainnya yang harus dijalankan pemerintah daerah yaitu penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung semangat memajukan produk Indonesia.
Harapan Presiden, lanjut dia, nanti tidak akan ada lagi pejabat negara menggunakan kendaraan produk asing, tetapi buatan dalam negeri.
"Ke depan tidak ada pejabat negara yang menggunakan mobil asing tapi menggunakan mobil buatan dalam negeri, motor buatan dalam negeri, sabun juga menggunakan bahan dalam negeri," katanya.
Barnas menegaskan pentingnya membangun sinergisitas dengan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kemudian DPRD seperti yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sinergisitas tersebut, kata dia, memuat satu visi bersama yakni Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang harus dicermati melalui program Asta Cita sebagai misi pemerintah yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Jadi, betul-betul kegiatan itu harus kegiatan yang berbasis untuk masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Anggaran-anggaran untuk perjalanan diharapkan setengahnya dipangkas," kata Barnas Adjidin saat sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin.
Ia menuturkan pemerintah pusat saat ini terus menyerukan pengurangan anggaran perjalanan dinas dan menekan pelaksanaan kegiatan seremonial yang tidak ada hasil yang jelas.
Ia menyebutkan secara nasional anggaran untuk perjalanan dinas mencapai Rp400 triliun, yang jika setengahnya dipangkas bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kalau perjalanan dinas secara nasional mencapai Rp400 triliun, setengahnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti memenuhi kebutuhan gizi," katanya.
Ia mengatakan, persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah yakni tidak ada kegiatan bersifat seremonial yang menghabiskan anggaran besar namun hasilnya tidak jelas.
"Kemudian juga tidak ada kegiatan-kegiatan seremonial-seremonial yang membuang uang, yang tidak menghasilkan 'output' yang jelas, 'outcome' yang bisa diterima," katanya.
Ia mengungkapkan, persoalan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di daerah termasuk di Kabupaten Garut akan diawasi oleh pemerintah pusat, untuk itu harus menjalankan program yang selaras dengan pusat.
"Jadi, kita akan diawasi semua, anggaran, sehingga betul-betul ini suatu perubahan yang mendasar di dalam lima tahun ke depan," katanya.
Ia menambahkan, kebijakan lainnya yang harus dijalankan pemerintah daerah yaitu penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung semangat memajukan produk Indonesia.
Harapan Presiden, lanjut dia, nanti tidak akan ada lagi pejabat negara menggunakan kendaraan produk asing, tetapi buatan dalam negeri.
"Ke depan tidak ada pejabat negara yang menggunakan mobil asing tapi menggunakan mobil buatan dalam negeri, motor buatan dalam negeri, sabun juga menggunakan bahan dalam negeri," katanya.
Barnas menegaskan pentingnya membangun sinergisitas dengan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kemudian DPRD seperti yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sinergisitas tersebut, kata dia, memuat satu visi bersama yakni Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang harus dicermati melalui program Asta Cita sebagai misi pemerintah yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Jadi, betul-betul kegiatan itu harus kegiatan yang berbasis untuk masyarakat," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024