Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengungkapkan dirinya melaksanakan kegiatan Belanja Masalah di Bandung Barat pada Jumat ini, untuk turun melihat kondisi nyata di desa-desa kabupaten tersebut.
Dalam kegiatannya mengunjungi Desa Kahuripan, Kecamatan Lembang dan Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, hari ini untuk Belanja Masalah, Yandri didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Baca juga: Produk lokal Lembang jadi nilai tambah bangun ekonomi desa
"Dengan Belanja Masalah, kami bisa melihat potensi yang ada, seperti success story. Nah, saya melihat itu di Bandung Barat, dari 165 Desa, ada 100 desa mandiri dan 65 desanya maju. Artinya, Bandung Barat ini luar biasa dan saya ingin mereplikasi ini untuk desa-desa yang lain, seperti Desa Kertamulia ini ada wisata kulinernya," kata Yandri di Desa Kertamulia.
Selain soal yang ada di atas, kata Yandri, Desa Kertamulia yang memiliki ruang aspirasi ini, akan menjadi sesuatu yang dirinya akan coba tularkan ke daerah-daerah yang lain.
"Juga di Bandung Barat itu saya lihat kekompakan masyarakat yang sangat ingin maju ini luar biasa. Saya lihat mereka memaksimalkan potensi yang ada. Berbagai hal yang ada ini yang kami mau tularkan di desa-desa lain," ujarnya.
TPPO Jadi Perhatian
Dalam kegiatannya mengunjungi Desa Kahuripan, Kecamatan Lembang dan Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, hari ini untuk Belanja Masalah, Yandri didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Baca juga: Produk lokal Lembang jadi nilai tambah bangun ekonomi desa
"Dengan Belanja Masalah, kami bisa melihat potensi yang ada, seperti success story. Nah, saya melihat itu di Bandung Barat, dari 165 Desa, ada 100 desa mandiri dan 65 desanya maju. Artinya, Bandung Barat ini luar biasa dan saya ingin mereplikasi ini untuk desa-desa yang lain, seperti Desa Kertamulia ini ada wisata kulinernya," kata Yandri di Desa Kertamulia.
Selain soal yang ada di atas, kata Yandri, Desa Kertamulia yang memiliki ruang aspirasi ini, akan menjadi sesuatu yang dirinya akan coba tularkan ke daerah-daerah yang lain.
"Juga di Bandung Barat itu saya lihat kekompakan masyarakat yang sangat ingin maju ini luar biasa. Saya lihat mereka memaksimalkan potensi yang ada. Berbagai hal yang ada ini yang kami mau tularkan di desa-desa lain," ujarnya.
TPPO Jadi Perhatian
Dalam kesempatan itu, Yandri juga mengatakan pihaknya menyoroti dan mengantisipasi maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bandung Barat.
Pasalnya, Kabupaten Bandung Barat menjadi penyumbang angka terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal selain Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam mengantisipasi dan menanggulanginya, Yandri menyebut langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah melakukan pemetaan desa-desa yang menjadi penyuplai PMI ilegal terbesar selain Banten dan NTT.
"Angka PMI ilegal di Bandung Barat juga besar. Oleh karena itu, saya akan bekerja sama dengan Menteri Perlindungan Tenaga Migran. Nanti kami akan kerjasama agar bagaimana masyarakat di desa tidak lagi menjadi korban TPPO," ucapnya.
Yandri menilai hal ini penting dilakukan mengingat Jawa Barat menjadi daerah yang sedang pihaknya sorot terkait maraknya kasus TPPO.
"Indramayu dan Bandung juga menjadi penyuplai terbesar PMI ke luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani mengatakan maraknya kasus TPPO di KBB dipicu karena rendahnya edukasi masyarakat serta tingginya desakan ekonomi.
Menurutnya, warga Bandung Barat tidak punya pilihan saat berada dalam kondisi kekurangan atau dilanda masalah utang, baik ke rentenir atau pinjaman online. Dan pilihan itu diambil karena ada iming-iming gaji besar atau uang muka jaminan.
Berdasarkan penelusuran pihaknya, warga pergi ke luar negeri jadi PMI lantaran diberikan uang muka awal antara Rp5-10 juta bagi keluarga yang ditinggalkan.
"Mayoritas penduduk Bandung Barat yang menjadi PMI ilegal berasal dari wilayah Selatan meliputi Kecamatan Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Saguling, Rongga, dan Gununghalu," tuturnya.
Pasalnya, Kabupaten Bandung Barat menjadi penyumbang angka terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal selain Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam mengantisipasi dan menanggulanginya, Yandri menyebut langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah melakukan pemetaan desa-desa yang menjadi penyuplai PMI ilegal terbesar selain Banten dan NTT.
"Angka PMI ilegal di Bandung Barat juga besar. Oleh karena itu, saya akan bekerja sama dengan Menteri Perlindungan Tenaga Migran. Nanti kami akan kerjasama agar bagaimana masyarakat di desa tidak lagi menjadi korban TPPO," ucapnya.
Yandri menilai hal ini penting dilakukan mengingat Jawa Barat menjadi daerah yang sedang pihaknya sorot terkait maraknya kasus TPPO.
"Indramayu dan Bandung juga menjadi penyuplai terbesar PMI ke luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani mengatakan maraknya kasus TPPO di KBB dipicu karena rendahnya edukasi masyarakat serta tingginya desakan ekonomi.
Menurutnya, warga Bandung Barat tidak punya pilihan saat berada dalam kondisi kekurangan atau dilanda masalah utang, baik ke rentenir atau pinjaman online. Dan pilihan itu diambil karena ada iming-iming gaji besar atau uang muka jaminan.
Berdasarkan penelusuran pihaknya, warga pergi ke luar negeri jadi PMI lantaran diberikan uang muka awal antara Rp5-10 juta bagi keluarga yang ditinggalkan.
"Mayoritas penduduk Bandung Barat yang menjadi PMI ilegal berasal dari wilayah Selatan meliputi Kecamatan Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Saguling, Rongga, dan Gununghalu," tuturnya.
Baca juga: Bey singgung soal kesejahteraan warga tidak merata meski wisata Lembang ramai
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendes: Belanja Masalah di Bandung Barat untuk lihat kondisi desa
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024