Antarajabar.com - Bupati Cianjur, Jabar, Tjetjep Muchtar Soleh, menyatakan siap menghapus anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPRD Cianjur, jika hal tersebut merupakan aspirasi warga.
Ia menanggapi komentar LSM Institute Social and Economic Development (Inside) Cianjur, yang mempertanyakan kinerja DPRD Cianjur yang minim prestasi, namun terus menghamburkan dana untuk kunjungan kerja dan studi banding.
"Kami akan menghapus anggaran untuk kunjungan kerja anggota dewan jika hal tersebut aspirasi warga. Penilaian LSM Inside itu, merupakan aspirasi dari warga, jika ingin anggaran kunjungan kerja dihapus, silahkan saja diajukan," katanya.
Namun, ungkap dia, seharusnya pernyataan yang disampaikan tersebut harus berdasarkan data dan hasil penelitian."Penilaian itu harus objektif dan sistematis. Apa alasannya bicara begitu. Soal kunjungan kerja harus dihilangkan dari proses kerja dewan, tapi nanti akan dikaji kembali," katanya.
Dia menjelaskan, apabila nanti anggaran tidak ada dan kunjungan kerja dihilangkan, maka dewan tidak akan lagi mengetahui perbandingan antara Cianjur dengan wilayah lainnya.
"Kalau tidak ada kunjungan kerja, nanti dapat informasi aspirasi rakyat dari mana, selain itu kunjungan kerja kan untuk mengetahui apa yang bisa diterapkan di Cianjur, berdasarkan diskusi bersama DPRD kota/kabupaten lain," katanya.
Sebelumnya LSM anti korupsi Inside Cianjur, mempertanyakan kinerja DPRD Cianjur yang selama ini dinilai belum menunjukkan prestasi apapun setelah satu tahun bekerja. Tugas dan wewenang yang diamanatkan rakyat pada orang pilihan tersebut, tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Inside menilai, DPRD merupakan mitra eksekutif dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran."Sayangnya, di Cianjur setelah setahun dewan dilantik, produk aturan yang dikeluarkan DPRD sangat minim," kata Yusep Somantri Direktur Inside.
Dia menuturkan, wajar jika bahasa studi banding atau kunjungan kerja hanya akal-akalan dewan untuk bertamasya.
Anggota DPRD Cianjur, dinilai lamban dalam pengawasan kebijakan politik eksekutif karena hanya mengawasi wilayah teknis administrasi pembangunan, bukan pada kebijakan. Salah satunya terjadi pada maraknya alihfungsi lahan sawah produktif menjadi pabrik, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
Ia menanggapi komentar LSM Institute Social and Economic Development (Inside) Cianjur, yang mempertanyakan kinerja DPRD Cianjur yang minim prestasi, namun terus menghamburkan dana untuk kunjungan kerja dan studi banding.
"Kami akan menghapus anggaran untuk kunjungan kerja anggota dewan jika hal tersebut aspirasi warga. Penilaian LSM Inside itu, merupakan aspirasi dari warga, jika ingin anggaran kunjungan kerja dihapus, silahkan saja diajukan," katanya.
Namun, ungkap dia, seharusnya pernyataan yang disampaikan tersebut harus berdasarkan data dan hasil penelitian."Penilaian itu harus objektif dan sistematis. Apa alasannya bicara begitu. Soal kunjungan kerja harus dihilangkan dari proses kerja dewan, tapi nanti akan dikaji kembali," katanya.
Dia menjelaskan, apabila nanti anggaran tidak ada dan kunjungan kerja dihilangkan, maka dewan tidak akan lagi mengetahui perbandingan antara Cianjur dengan wilayah lainnya.
"Kalau tidak ada kunjungan kerja, nanti dapat informasi aspirasi rakyat dari mana, selain itu kunjungan kerja kan untuk mengetahui apa yang bisa diterapkan di Cianjur, berdasarkan diskusi bersama DPRD kota/kabupaten lain," katanya.
Sebelumnya LSM anti korupsi Inside Cianjur, mempertanyakan kinerja DPRD Cianjur yang selama ini dinilai belum menunjukkan prestasi apapun setelah satu tahun bekerja. Tugas dan wewenang yang diamanatkan rakyat pada orang pilihan tersebut, tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Inside menilai, DPRD merupakan mitra eksekutif dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran."Sayangnya, di Cianjur setelah setahun dewan dilantik, produk aturan yang dikeluarkan DPRD sangat minim," kata Yusep Somantri Direktur Inside.
Dia menuturkan, wajar jika bahasa studi banding atau kunjungan kerja hanya akal-akalan dewan untuk bertamasya.
Anggota DPRD Cianjur, dinilai lamban dalam pengawasan kebijakan politik eksekutif karena hanya mengawasi wilayah teknis administrasi pembangunan, bukan pada kebijakan. Salah satunya terjadi pada maraknya alihfungsi lahan sawah produktif menjadi pabrik, katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015