Antarajawabarat.com, 8/7 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi untuk mengatasi urbanisasi yang biasa terjadi usai Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
"Urbanisasi di Jawa Barat dinilai sudah memprihatinkan. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk di sejumlah wilayah perkotaan," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, di Bandung, Rabu.
Menurut dia, urbanisasi terjadi karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di Jabar atau masih terpusat di sejumlah kota besar saja seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi.
"Urbanisasi tidak bisa dielakan selama terjadi ketimpangan ekonomi. Pembangunannya tidak merata," kata Untung.
Ia mengatakan, masyarakat pedesaan seperti kehilangan harapan jika selamanya tinggal di desa karena desa selama ini identik dengan bidang pertanian dipandang tidak bisa memberi kehidupan yang layak bagi warga.
Selama ini, menurut dia, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah yang bertujuan menekan urbanisasi dan pembangunan hanya dilakukan terpusat di beberapa daerah.
"Jadi urbanisasi ini berangkat dari daerah pertanian ke daerah industri. Selama kebijakannya tidak mampu mencukupi titik ekonomi baru, memang urbanisasi akan terus terjadi," kata dia.
Oleh karenanya Pemprov Jabar dituntut serius dalam mengatasi persoalan urbanisasi ini yakni dengan cara memiliki strategi yang ampuh dalam melakukan pemerataan pembangunan, salah satunya dengan berpihak kepada pembangunan pedesaan.
"Contohnya untuk jangka panjang, pemerintah harus memberi insentif yang maksimal bagi daerah pertanian. Ini sangat penting agar pertanian kembali menjadi pilihan utama bagi masyarakat," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, program membuka lahan sawah baru bisa menjadi solusi mengatasi urbanisasi.
"Tinggal ditambah penunjang lainnya karena pertanian bisa menjadi alternatif warga dalam mencari penghasilan, urbanisasi akan terkendali secara alamiah," kata dia.
Adapun untuk program jangka pendek, kata Untung, pemerintah harus berupaya menciptakan desa agar mandiri sehingga segala potensi desa yang ada harus teroptimalkan sehingga mampu memberi penghidupan yang layak bagi warga.
"Terlebih, dengan adanya bantuan dana yang masuk ke desa secara rutin mulai tahun ini, kemandirian desa mutlak harus tercipta. Upaya-upaya untuk mendorong masyarakat agar berwirausaha, untuk bisa survive di daerahnya masing-masing. Mengadakan pelatihan wirausaha, selain tentu pembangunan infrastruktur," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menambahkan urbanisasi terjadi karena pembangunan di desa tidak menjanjikan apa-apa bagi masyarakat.
"Jadinya masyarakat lebih tertarik mencari penghidupan di daerah industri seperti Bekasi, dan Karawang. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus lebih kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing," kata dia.
Pihaknya menilai, adanya bantuan dana ke seluruh desa harus menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan pembangunan di desa.
"Sehingga bisa untuk mengembangkan pariwisata. Ini tantangan untuk pemerintah kabupaten/kota" kata dia.
Ia mengatakan tidak ada yang bisa menghalang-halangi warga melakukan urbanisasi dan pemerintah di daerah perkotaan tidak bisa melarang warga desa yang datang ke kota untuk mencari penghidupan.
"Jadi operasi yustisia. Siapa yang bisa melarang Kecuali kalau di daerahnya ada pembangunan yang memberi kehidupan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Urbanisasi di Jawa Barat dinilai sudah memprihatinkan. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk di sejumlah wilayah perkotaan," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, di Bandung, Rabu.
Menurut dia, urbanisasi terjadi karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di Jabar atau masih terpusat di sejumlah kota besar saja seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi.
"Urbanisasi tidak bisa dielakan selama terjadi ketimpangan ekonomi. Pembangunannya tidak merata," kata Untung.
Ia mengatakan, masyarakat pedesaan seperti kehilangan harapan jika selamanya tinggal di desa karena desa selama ini identik dengan bidang pertanian dipandang tidak bisa memberi kehidupan yang layak bagi warga.
Selama ini, menurut dia, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah yang bertujuan menekan urbanisasi dan pembangunan hanya dilakukan terpusat di beberapa daerah.
"Jadi urbanisasi ini berangkat dari daerah pertanian ke daerah industri. Selama kebijakannya tidak mampu mencukupi titik ekonomi baru, memang urbanisasi akan terus terjadi," kata dia.
Oleh karenanya Pemprov Jabar dituntut serius dalam mengatasi persoalan urbanisasi ini yakni dengan cara memiliki strategi yang ampuh dalam melakukan pemerataan pembangunan, salah satunya dengan berpihak kepada pembangunan pedesaan.
"Contohnya untuk jangka panjang, pemerintah harus memberi insentif yang maksimal bagi daerah pertanian. Ini sangat penting agar pertanian kembali menjadi pilihan utama bagi masyarakat," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, program membuka lahan sawah baru bisa menjadi solusi mengatasi urbanisasi.
"Tinggal ditambah penunjang lainnya karena pertanian bisa menjadi alternatif warga dalam mencari penghasilan, urbanisasi akan terkendali secara alamiah," kata dia.
Adapun untuk program jangka pendek, kata Untung, pemerintah harus berupaya menciptakan desa agar mandiri sehingga segala potensi desa yang ada harus teroptimalkan sehingga mampu memberi penghidupan yang layak bagi warga.
"Terlebih, dengan adanya bantuan dana yang masuk ke desa secara rutin mulai tahun ini, kemandirian desa mutlak harus tercipta. Upaya-upaya untuk mendorong masyarakat agar berwirausaha, untuk bisa survive di daerahnya masing-masing. Mengadakan pelatihan wirausaha, selain tentu pembangunan infrastruktur," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menambahkan urbanisasi terjadi karena pembangunan di desa tidak menjanjikan apa-apa bagi masyarakat.
"Jadinya masyarakat lebih tertarik mencari penghidupan di daerah industri seperti Bekasi, dan Karawang. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus lebih kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing," kata dia.
Pihaknya menilai, adanya bantuan dana ke seluruh desa harus menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan pembangunan di desa.
"Sehingga bisa untuk mengembangkan pariwisata. Ini tantangan untuk pemerintah kabupaten/kota" kata dia.
Ia mengatakan tidak ada yang bisa menghalang-halangi warga melakukan urbanisasi dan pemerintah di daerah perkotaan tidak bisa melarang warga desa yang datang ke kota untuk mencari penghidupan.
"Jadi operasi yustisia. Siapa yang bisa melarang Kecuali kalau di daerahnya ada pembangunan yang memberi kehidupan," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015