Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana kekeringan di musim kemarau yang bersumber dari biaya tidak terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar tahun anggaran 2024.

"Tahun sekarang (2024) ada Rp10 miliaran untuk kumulasi, itu bisa digunakan untuk kekeringan," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana di Garut, Kamis.

Anggaran itu, kata dia, bisa digunakan ketika diberlakukan tanggap darurat bencana kekeringan ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dampak musim kemarau.

"Penetapan tanggap darurat dulu, pernyataan bisa dilakukan kalau masyarakat sudah terlalu banyak (kesulitan air bersih)," katanya.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar sudah memberlakukan tanggap bencana kekeringan sebagai langkah antisipasi untuk mengatasi dampak kekeringan.

Namun kondisi saat ini, kata dia, merupakan kemarau basah yang dalam waktu dan daerah tertentu masih ada turun hujan meskipun intensitasnya tidak tinggi.

"Berbeda dengan kemarau tahun sebelumnya, sekarang sudah mulai ada beberapa daerah yang hujan," katanya.

Ia menyampaikan, Pemkab Garut saat ini sudah melakukan langkah antisipasi penanganan dampak bencana kekeringan dengan menyiagakan personel dan truk tangki air untuk menyuplai air bersih ke daerah yang dilanda kekeringan.
Namun selama musim kemarau tahun ini, kata dia, belum ada laporan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga petugas belum bergerak ke lapangan, berbeda dengan tahun sebelumnya saat Agustus sudah banyak laporan kekeringan.

"Sampai hari ini belum ada laporan karena kita juga belum bergerak, kalau siaga sudah siap, ada armada BPBD, sudah siap semuanya," katanya.

 

Pewarta: Feri Purnama

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024