Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Jawa Barat menerjunkan personel untuk menertibkan baliho promosi diri bakal calon bupati yang melanggar peraturan daerah (perda) dalam rangka menjaga keindahan, ketertiban, dan kenyamanan di ruang publik.
"Sudah ada yang ditertibkan," kata Kepala Satpol PP Garut Usep Basuki Eko kepada wartawan di Garut, Rabu.
Baca juga: Polres Garut safari silaturahmi ke partai politik menjelang pilkada
Ia menuturkan jajaran Satpol PP Garut selama ini terus melakukan pemantauan ke sejumlah tempat yang selama ini ditemukan banyak baliho bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut.
Sejumlah baliho maupun atribut lainnya yang dinilai melanggar perda, kata dia, oleh petugas di lapangan langsung ditertibkan tanpa tebang pilih, siapa pun orang yang dipajang dalam baliho tersebut jika melanggar tetap ditertibkan.
Ia mengungkapkan tindakannya itu mendapatkan keluhan dari beberapa bakal calon karena penertibannya terkesan tebang pilih, padahal di lapangan tetap mendapatkan perlakuan yang sama.
"Kemarin juga ada komplain ke kami dari beberapa calon yang mencalonkan diri itu ditertibkan oleh kami, sudah dikasih pengertian, ditertibkan itu tuduhannya tebang pilih, padahal kita semua sama," katanya.
Ia menyampaikan pemasangan baliho bakal calon bupati tersebut belum waktunya, apabila ada orang yang mau mempromosikan diri untuk tujuan tertentu maka ada aturannya, termasuk dikenai pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Garut.
Meski pada baliho tersebut sudah membayar pajak, kata Basuki, tetap akan ditertibkan apabila tempat pemasangannya di tempat yang melanggar perda ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3).
"Habis masa pajaknya kita tertibkan, terus kaitannya dengan K3, meskipun sudah bayar pajak tapi dipasang tidak pada tempatnya tetap kita tertibkan," katanya.
Basuki menyampaikan operasi penertiban baliho tersebut dilakukan secara bertahap dan masih memprioritaskan di jalur utama wilayah perkotaan Garut.
"Memang belum semua, kita tertibkan secara bertahap, jadi jalur-jalur utama dulu," kata Basuki.
Baca juga: KPU Garut targetkan partisipasi pemilih Pilkada capai 80 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Sudah ada yang ditertibkan," kata Kepala Satpol PP Garut Usep Basuki Eko kepada wartawan di Garut, Rabu.
Baca juga: Polres Garut safari silaturahmi ke partai politik menjelang pilkada
Ia menuturkan jajaran Satpol PP Garut selama ini terus melakukan pemantauan ke sejumlah tempat yang selama ini ditemukan banyak baliho bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut.
Sejumlah baliho maupun atribut lainnya yang dinilai melanggar perda, kata dia, oleh petugas di lapangan langsung ditertibkan tanpa tebang pilih, siapa pun orang yang dipajang dalam baliho tersebut jika melanggar tetap ditertibkan.
Ia mengungkapkan tindakannya itu mendapatkan keluhan dari beberapa bakal calon karena penertibannya terkesan tebang pilih, padahal di lapangan tetap mendapatkan perlakuan yang sama.
"Kemarin juga ada komplain ke kami dari beberapa calon yang mencalonkan diri itu ditertibkan oleh kami, sudah dikasih pengertian, ditertibkan itu tuduhannya tebang pilih, padahal kita semua sama," katanya.
Ia menyampaikan pemasangan baliho bakal calon bupati tersebut belum waktunya, apabila ada orang yang mau mempromosikan diri untuk tujuan tertentu maka ada aturannya, termasuk dikenai pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Garut.
Meski pada baliho tersebut sudah membayar pajak, kata Basuki, tetap akan ditertibkan apabila tempat pemasangannya di tempat yang melanggar perda ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3).
"Habis masa pajaknya kita tertibkan, terus kaitannya dengan K3, meskipun sudah bayar pajak tapi dipasang tidak pada tempatnya tetap kita tertibkan," katanya.
Basuki menyampaikan operasi penertiban baliho tersebut dilakukan secara bertahap dan masih memprioritaskan di jalur utama wilayah perkotaan Garut.
"Memang belum semua, kita tertibkan secara bertahap, jadi jalur-jalur utama dulu," kata Basuki.
Baca juga: KPU Garut targetkan partisipasi pemilih Pilkada capai 80 persen
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024