Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, optimistis mencapai target pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2024 sebesar Rp63 miliar sebelum akhir tahun.
Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan Bapenda Cianjur Lucky Hermansyah di Cianjur, Jabar, Sabtu, mengatakan pihaknya sudah mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB buku 1, 2, dan 3 sejak dua pekan yang lalu, lengkap dengan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) ke seluruh desa melalui kecamatan.
"Tercatat sepanjang tahun 2024 dari Januari sampai April sudah terealisasi PBB sekitar Rp3,6 miliar atau 5,73 persen dari target Rp63,6 miliar tahun 2024," katanya.
Secara keseluruhan, pencapaian pajak daerah realisasinya memang sudah mencapai Rp68,2 miliar atau 25,09 persen dari target Rp271,9 miliar, namun untuk PBB masih rendah, sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi ke desa dan kecamatan.
Hal tersebut, ungkap dia, bertujuan untuk mengetahui apakah SPPT sudah disampaikan ke wajib pajak atau belum, karena SPPT dan buku pajak sudah dikirim sejak dua pekan terakhir dan seharusnya sudah sampai ke tangan wajib pajak.
"Kami membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke kecamatan dan desa-desa yang namanya tim optimalisasi pajak (TOP) yang akan mendatangi setiap desa dan kecamatan, di mana setiap tim dibagi per wilayah," katanya.
Tim tersebut, tutur dia, bertugas untuk mendongkrak pendapatan PBB di setiap wilayah yang setiap tahunya surplus atau melebihi target. Sedangkan, upaya lain yang dilakukan adalah menggencarkan penagihan langsung ke wajib pajak khususnya yang menunggak.
"Kami juga membuat tim yang melakukan penagihan langsung ke wajib pajak terutama yang menunggak dengan harapan target pajak tahun ini dapat tercapai dan surplus," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan Bapenda Cianjur Lucky Hermansyah di Cianjur, Jabar, Sabtu, mengatakan pihaknya sudah mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB buku 1, 2, dan 3 sejak dua pekan yang lalu, lengkap dengan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) ke seluruh desa melalui kecamatan.
"Tercatat sepanjang tahun 2024 dari Januari sampai April sudah terealisasi PBB sekitar Rp3,6 miliar atau 5,73 persen dari target Rp63,6 miliar tahun 2024," katanya.
Secara keseluruhan, pencapaian pajak daerah realisasinya memang sudah mencapai Rp68,2 miliar atau 25,09 persen dari target Rp271,9 miliar, namun untuk PBB masih rendah, sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi ke desa dan kecamatan.
Hal tersebut, ungkap dia, bertujuan untuk mengetahui apakah SPPT sudah disampaikan ke wajib pajak atau belum, karena SPPT dan buku pajak sudah dikirim sejak dua pekan terakhir dan seharusnya sudah sampai ke tangan wajib pajak.
"Kami membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke kecamatan dan desa-desa yang namanya tim optimalisasi pajak (TOP) yang akan mendatangi setiap desa dan kecamatan, di mana setiap tim dibagi per wilayah," katanya.
Tim tersebut, tutur dia, bertugas untuk mendongkrak pendapatan PBB di setiap wilayah yang setiap tahunya surplus atau melebihi target. Sedangkan, upaya lain yang dilakukan adalah menggencarkan penagihan langsung ke wajib pajak khususnya yang menunggak.
"Kami juga membuat tim yang melakukan penagihan langsung ke wajib pajak terutama yang menunggak dengan harapan target pajak tahun ini dapat tercapai dan surplus," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024