Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali memberhentikan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena diduga berbuat curang dengan mengutak-atik hasil perolehan suara calon legislatif pada pemilu 2024.
Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Karawang Ikmal Maulana, di Karawang, Sabtu, mengatakan sebelumnya pihaknya telah menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, dan kini satu lagi anggota PPK Lemahabang yang diberhentikan.
"Satu anggota PPK Lemahabang yang dinonaktifkan ialah dari divisi ODP, karena secara sengaja mengutak-atik suara caleg, dengan melakukan perubahan data C-Hasil Plano, katanya.
Ia menyampaikan dugaan kecurangan itu terungkap berawal dari surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang yang berisi saran pencermatan kembali hasil rapat pleno rekapitulasi PPK Lemahabang.
"Awalnya kami klarifikasi pada tanggal 29 Februari, semua sudah ditanya dan tidak ada pengakuan (kecurangan)," katanya.
Kemudian pada 1 Maret 2024, Bawaslu Karawang menerbitkan rekomendasi terkait pencermatan data, sehingga pihaknya memanggil kembali mereka (PPK).
"Setelah diklarifikasi untuk yang kedua kali, baru ada pengakuan dari salah seorang PPK dari divisi ODP, mengaku melakukan perubahan data C Plano tanpa sepengetahuan anggota lainnya," katanya.
Atas pengakuan itu, kemudian KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan anggota PPK tersebut yang dituangkan dalam SK Nomor 1208 tahun 2024, dan wajib menjalani sidang pemeriksaan etik.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Karawang Ikmal Maulana, di Karawang, Sabtu, mengatakan sebelumnya pihaknya telah menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, dan kini satu lagi anggota PPK Lemahabang yang diberhentikan.
"Satu anggota PPK Lemahabang yang dinonaktifkan ialah dari divisi ODP, karena secara sengaja mengutak-atik suara caleg, dengan melakukan perubahan data C-Hasil Plano, katanya.
Ia menyampaikan dugaan kecurangan itu terungkap berawal dari surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang yang berisi saran pencermatan kembali hasil rapat pleno rekapitulasi PPK Lemahabang.
"Awalnya kami klarifikasi pada tanggal 29 Februari, semua sudah ditanya dan tidak ada pengakuan (kecurangan)," katanya.
Kemudian pada 1 Maret 2024, Bawaslu Karawang menerbitkan rekomendasi terkait pencermatan data, sehingga pihaknya memanggil kembali mereka (PPK).
"Setelah diklarifikasi untuk yang kedua kali, baru ada pengakuan dari salah seorang PPK dari divisi ODP, mengaku melakukan perubahan data C Plano tanpa sepengetahuan anggota lainnya," katanya.
Atas pengakuan itu, kemudian KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan anggota PPK tersebut yang dituangkan dalam SK Nomor 1208 tahun 2024, dan wajib menjalani sidang pemeriksaan etik.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024