BI Cirebon perkuat kerja sama pengendalian inflasi dengan 5 pemda

Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon, Jawa Barat, memperkuat kerja sama dengan lima pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan kebijakan strategis dalam mengantisipasi adanya kenaikan harga bahan pangan yang bisa memicu terjadinya inflasi.

“Kita harus meningkatkan konsen terhadap bagaimana pengendalian inflasi daerah (sepanjang tahun 2024),” kata Kepala KPw BI Cirebon Anton Pitono di Cirebon, Kamis.

Anton mengatakan penguatan kerja sama itu telah terjalin dalam forum “High Level Meeting” pada Rabu (21/2), yang dihadiri semua perwakilan pemda di Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Dalam forum tersebut, kata dia, BI Cirebon memberikan beberapa rekomendasi untuk pengendalian inflasi daerah yang bisa diterapkan oleh pemda di Ciayumajakuning.

Ia menyebut pemda dapat melakukan program operasi pasar maupun gerakan pangan murah (GPM) untuk pengendalian inflasi, dengan fokus utama pada upaya stabilisasi harga.

Kemudian, lanjutnya, pemda juga perlu menyesuaikan pola tanam komoditas bahan pangan sehingga pasokan tetap terjaga sepanjang tahun guna mencegah terjadinya fluktuasi harga yang signifikan.

“Kita tahu bahwa Ciayumajakuning ini menjadi sumber produksi pangan yang sangat melimpah. Oleh karena itu diversifikasi ataupun produksi tanam harus diantisipasi, kemudian (pola) distribusinya (harus diperhatikan),” jelasnya.

Selain itu, Anton menilai hasil produksi pangan yang dihasilkan harus diutamakan memasok kebutuhan wilayah aglomerasi sebelum didistribusikan ke luar daerah.

Ia mencontohkan setiap daerah di Ciayumajakuning yang memiliki surplus produksi komoditas pokok, dapat menyuplai ketersediaan di kabupaten atau kota yang mengalami defisit.

“Pertukaran data pasokan pangan se-Ciayumajakuning harus dilakukan agar ketersediaan pasokan, dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan,” tuturnya.

Anton menyampaikan berdasarkan data, selama lima tahun terakhir terdapat 14 kebutuhan pokok yang menjadi item penyumbang inflasi di wilayah Ciayumajakuning.

Dari 14 kebutuhan pokok itu, empat di antaranya merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat.

“Masih banyak ruang yang bisa kita lakukan untuk pendampingan dan kerja sama dengan pemda di sana untuk pengendalian inflasi,” ucap dia.

Sementara Penjabat Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi menambahkan strategi pengendalian inflasi di daerahnya, sudah berjalan dengan baik sehingga harga beberapa komoditas pokok tetap stabil.

Agus mengemukakan selama bulan Januari 2024, Kota Cirebon mengalami inflasi month to month dan inflasi year to date masing-masing sebesar 0,04 persen, atau jauh lebih rendah dari inflasi tahun 2023 pada periode sama yang tercatat sebesar 1,17 persen.

“Kami juga segera meluncurkan Warung Peduli Inflasi yang memperkuat kerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan,” katanya.