Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Jawa Barat, memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang dibuka di Mal Pelayanan Publik (MPP) bebas pungutan biaya, apabila terjadi dipersilakan dilaporkan agar dapat ditindak tegas.
"Semuanya gratis, apabila ada yang dirugikan, atau misalkan ada yang meminta pembayaran, segera laporkan ke kami," kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Garut Hendra Hidayatullah di Garut, Kamis.
Baca juga: Mal pelayanan publik Garut dapat mudahkan investor
Ia menuturkan semua pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di MPP, maupun di tempat pelayanan yang disediakan yakni kantor Disdukcapil Garut semuanya bebas biaya.
Layanan administrasi kependudukan, kata dia, dipastikan gratis, jika ada laporan maupun temuan melakukan praktik pungutan maka akan mendapatkan sanksi.
"Akan kami tindak jika itu memang adalah petugas atau operator SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) yang ada di Disdukcapil," katanya
Ia mengatakan Disdukcapil Garut saat ini terbuka bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses informasi melalui berbagai situs maupun media sosial yang sudah disiapkan.
Jajaran Disdukcapil Garut, kata dia, siap memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang layanan administrasi kependudukan, termasuk pengaduan tentang kendala maupun keluhan apabila ada pungutan liar.
"Kalau misalnya ada pengaduan terkait berbagai hal termasuk misalnya kalau ada pungli, mau di luar Garut, kita terbuka setiap hari," katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Garut Efran Brando menambahkan, pelayanan administrasi kependudukan saat ini tidak hanya dibuka di kantor Disdukcapil Garut, tapi masyarakat bisa mengaksesnya di MPP tanpa antre dengan fasilitas yang nyaman dan aman.
Ia menyebutkan di MPP, Garut membuka enam pelayanan administrasi kependudukan mulai dari e-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga pembuatan Kartu Keluarga dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ia mengatakan tujuan didirikannya MPP Garut untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat karena tempatnya juga berada di jalur utama wilayah Simpang Lima Garut.
"Di MPP itu untuk membuka keran layanan supaya semua warga itu bisa dilayani," katanya.
Baca juga: Garut operasikan Mal Pelayanan Publik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Semuanya gratis, apabila ada yang dirugikan, atau misalkan ada yang meminta pembayaran, segera laporkan ke kami," kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Garut Hendra Hidayatullah di Garut, Kamis.
Baca juga: Mal pelayanan publik Garut dapat mudahkan investor
Ia menuturkan semua pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di MPP, maupun di tempat pelayanan yang disediakan yakni kantor Disdukcapil Garut semuanya bebas biaya.
Layanan administrasi kependudukan, kata dia, dipastikan gratis, jika ada laporan maupun temuan melakukan praktik pungutan maka akan mendapatkan sanksi.
"Akan kami tindak jika itu memang adalah petugas atau operator SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) yang ada di Disdukcapil," katanya
Ia mengatakan Disdukcapil Garut saat ini terbuka bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses informasi melalui berbagai situs maupun media sosial yang sudah disiapkan.
Jajaran Disdukcapil Garut, kata dia, siap memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang layanan administrasi kependudukan, termasuk pengaduan tentang kendala maupun keluhan apabila ada pungutan liar.
"Kalau misalnya ada pengaduan terkait berbagai hal termasuk misalnya kalau ada pungli, mau di luar Garut, kita terbuka setiap hari," katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Garut Efran Brando menambahkan, pelayanan administrasi kependudukan saat ini tidak hanya dibuka di kantor Disdukcapil Garut, tapi masyarakat bisa mengaksesnya di MPP tanpa antre dengan fasilitas yang nyaman dan aman.
Ia menyebutkan di MPP, Garut membuka enam pelayanan administrasi kependudukan mulai dari e-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga pembuatan Kartu Keluarga dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ia mengatakan tujuan didirikannya MPP Garut untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat karena tempatnya juga berada di jalur utama wilayah Simpang Lima Garut.
"Di MPP itu untuk membuka keran layanan supaya semua warga itu bisa dilayani," katanya.
Baca juga: Garut operasikan Mal Pelayanan Publik
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024