Antarajawabarat.com, 4/7 – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Univeritas Terbuka (UT) menindaklanjuti kesepakatan kerja sama yang dibuat setahun lalu dengan segera melaksanakan program peningkatan kompetensi Penyuluh Lapangan KB (PLKB) dari tingkat terampil menjadi ahli.
Kesepakatan lanjutan yang ditandatangani di Jakarta, dua hari lalu itu, akan mengikutkan 500 PLKB dari 25 provinsi, yaitu mereka yang merupakan lulusan SMA dan Diploma saja, untuk mengikuti pendidikan S1 di UT. Mereka yang terpilih terikat pada syarat tertentu, seperti harus mendapat rekomendasi pemerintah daerah.
Menurut Sekretaris Utama BKKBN Ambar Rahayu, ada tiga fakultas yang menjadi pilihan, yaitu yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Komunikasi, dan Fakultas MIPA.
Pembantu Rektor Bidang Akademik UT Yuni Tri Hewindati menjelaskan, untuk kerja sama ini UT mengenakan Rp 1,3 juta per semester. Harga tersebut sudah lebih murah dibanding peserta didik UT reguler pada umumnya.
Tahun 90an BKKBN pernah melakukan kerjasama dengan UT untuk program beasiswa dalam bidang studi D3 Komunikasi.
Menurut siaran pers BKKN, penguatan petugas penyuluh KB sejak otonomi daerah semakin menurun. Mereka jarang mendapatkan pelatihan guna peningkatan kapasitasnya.
Akselerasi program KB selama 10 tahun terakhir mengalami stagnansi, angka kelahiran rata-rata tetap berada pada level 2,6; angka penggunaan kontrasepsi masih berkisar 57 persen dengan dominasi penggunaan KB jangka pendek; angka unmet need masih tinggi (8,5) dan fertilitas remaja (ASFR 15-19) justru meningkat dari 35 menjadi 48 kelahiran per 1.000 wanita (SDKI 2012).
Indikator itu telah membuat jarak yang semakin jauh dari target capaian RPJMN 2010-2014 dan MDGs. SDKI juga berhasil mendapatkan berbagai informasi mengenai perilaku fertilitas, KB, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak serta pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular lainnya.
Melalui program beasiswa ini diharapkan PLKB dapat membantu program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang sekarang menjadi taglinenya BKKBN dan dapat menurunkan kematian ibu. Semua ini tidak terlepas dari peran para penyuluh KB. Karena dahulu mereka ujung tombak program KB yang merupakan agen pembangunan yang dicari-cari para pemimpin di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
Kesepakatan lanjutan yang ditandatangani di Jakarta, dua hari lalu itu, akan mengikutkan 500 PLKB dari 25 provinsi, yaitu mereka yang merupakan lulusan SMA dan Diploma saja, untuk mengikuti pendidikan S1 di UT. Mereka yang terpilih terikat pada syarat tertentu, seperti harus mendapat rekomendasi pemerintah daerah.
Menurut Sekretaris Utama BKKBN Ambar Rahayu, ada tiga fakultas yang menjadi pilihan, yaitu yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Komunikasi, dan Fakultas MIPA.
Pembantu Rektor Bidang Akademik UT Yuni Tri Hewindati menjelaskan, untuk kerja sama ini UT mengenakan Rp 1,3 juta per semester. Harga tersebut sudah lebih murah dibanding peserta didik UT reguler pada umumnya.
Tahun 90an BKKBN pernah melakukan kerjasama dengan UT untuk program beasiswa dalam bidang studi D3 Komunikasi.
Menurut siaran pers BKKN, penguatan petugas penyuluh KB sejak otonomi daerah semakin menurun. Mereka jarang mendapatkan pelatihan guna peningkatan kapasitasnya.
Akselerasi program KB selama 10 tahun terakhir mengalami stagnansi, angka kelahiran rata-rata tetap berada pada level 2,6; angka penggunaan kontrasepsi masih berkisar 57 persen dengan dominasi penggunaan KB jangka pendek; angka unmet need masih tinggi (8,5) dan fertilitas remaja (ASFR 15-19) justru meningkat dari 35 menjadi 48 kelahiran per 1.000 wanita (SDKI 2012).
Indikator itu telah membuat jarak yang semakin jauh dari target capaian RPJMN 2010-2014 dan MDGs. SDKI juga berhasil mendapatkan berbagai informasi mengenai perilaku fertilitas, KB, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak serta pengetahuan tentang HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular lainnya.
Melalui program beasiswa ini diharapkan PLKB dapat membantu program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang sekarang menjadi taglinenya BKKBN dan dapat menurunkan kematian ibu. Semua ini tidak terlepas dari peran para penyuluh KB. Karena dahulu mereka ujung tombak program KB yang merupakan agen pembangunan yang dicari-cari para pemimpin di daerah.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014