Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengungkapkan bahwa pemerataan pembangunan menjadi fokus Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2030.
Penjabat (Pj) Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso mengatakan bahwa dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar Tahun 2025 yang telah digelar, terungkap bahwa berdasarkan beberapa kajian, terdapat sejumlah isu secara global maupun nasional yang perlu diperhatikan dengan persiapan yang matang.
"Mulai dari perencanaan, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memang ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan bersama," ujar Taufiq dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Taufiq menyebutkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025 - 2030 yang artinya merupakab awal untuk membangun fondasi yang diharapkan dapat mengakselerasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Beberapa isu yang patut diperhatikan pada 2025 antara lain dari sisi perencanaan, dokumen yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan RKPD dan Rencana Kerja 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026.
Isu selanjutnya, kata dia, yakni pada 2025 UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah mulai diterapkan yang menurut Taufiq ini akan mempengaruhi skema pendanaan provinsi maupun kabupaten dan kota di Jabar.
"Kemudian 2025 ada langkah lanjutan dari Pemilu 2024 termasuk pilkada, nanti ada pemerintahan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota hasil pemilu/pilkada," kata Taufiq.
Pada tahun 2025, ucap dia, diperkirakan ekonomi Jabar akan tumbuh secara berkualitas yang akan dipengaruhi kondisi nasional maupun global.
Karena itu, lanjut dia, tantangan perekonomian harus dijawab sebaik mungkin, seperti halnya menjaga stabilitas perekonomian, menjaga inflasi di kisaran dua sampai tiga persen.
"Tahun 2023 kita bisa mengendalikan (inflasi) di angka 2,48 persen," ujarnya.
Kemudian, kata dia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di rentang lima sampai enam persen, dan juga bagaimana membangun digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis teknologi.
Tidak boleh ketinggalan, lanjut dia, pembangunan konektivitas juga perlu terus didorong, di samping stabilitas pangan yang perlu dijaga secara berkelanjutan. Sejalan itu, perlu juga dijamin pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan pula tenaga kerja terampil untuk mengisi berbagai kegiatan ekonomi yang ada.
"Tak hanya itu, langkah kolaboratif masih menjadi kunci dalam pembangunan di Jabar. Secara pentaheliks, pembangunan di Jabar setidaknya perlu melibatkan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, hingga media guna menghadirkan iklim pembangunan yang kondusif," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan menjelaskan bahwa berdasarkan Pergub Nomor 25 tahun 2023 terdapat enam prioritas pembangunan Jabar di 2025.
Prioritas pertama yakni, pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
"Prioritas kedua, reformasi sistem pendidikan, pemajuan kebudayaan, pendidikan agama dan kehidupan beragama," ujar Iendra.
Prioritas ketiga, penguatan sistem kesehatan daerah. Lalu prioritas keempat, yakni penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana.
Prioritas kelima, pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa.
Prioritas keenam, yakni inovasi pelayanan publik, penataan daerah dan stabilitas politik, hukum, hak asasi manusia dan keamanan.
"Tahun 2025 ini masih masa transisi sehingga pembangunan tidak terlepas dari program - program sebelumnya, juga mengacu RPJPD 2005 -2025, yang akan kita evaluasi dan kita susun kembali melalui RPJPD 2025 - 2045 yang harus selesai bulan Agustus ini, sesuai instruksi Menteri," ucapnya.
Penjabat (Pj) Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso mengatakan bahwa dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar Tahun 2025 yang telah digelar, terungkap bahwa berdasarkan beberapa kajian, terdapat sejumlah isu secara global maupun nasional yang perlu diperhatikan dengan persiapan yang matang.
"Mulai dari perencanaan, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memang ini menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan bersama," ujar Taufiq dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Taufiq menyebutkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025 - 2030 yang artinya merupakab awal untuk membangun fondasi yang diharapkan dapat mengakselerasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Beberapa isu yang patut diperhatikan pada 2025 antara lain dari sisi perencanaan, dokumen yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan RKPD dan Rencana Kerja 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026.
Isu selanjutnya, kata dia, yakni pada 2025 UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah mulai diterapkan yang menurut Taufiq ini akan mempengaruhi skema pendanaan provinsi maupun kabupaten dan kota di Jabar.
"Kemudian 2025 ada langkah lanjutan dari Pemilu 2024 termasuk pilkada, nanti ada pemerintahan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota hasil pemilu/pilkada," kata Taufiq.
Pada tahun 2025, ucap dia, diperkirakan ekonomi Jabar akan tumbuh secara berkualitas yang akan dipengaruhi kondisi nasional maupun global.
Karena itu, lanjut dia, tantangan perekonomian harus dijawab sebaik mungkin, seperti halnya menjaga stabilitas perekonomian, menjaga inflasi di kisaran dua sampai tiga persen.
"Tahun 2023 kita bisa mengendalikan (inflasi) di angka 2,48 persen," ujarnya.
Kemudian, kata dia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di rentang lima sampai enam persen, dan juga bagaimana membangun digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis teknologi.
Tidak boleh ketinggalan, lanjut dia, pembangunan konektivitas juga perlu terus didorong, di samping stabilitas pangan yang perlu dijaga secara berkelanjutan. Sejalan itu, perlu juga dijamin pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan pula tenaga kerja terampil untuk mengisi berbagai kegiatan ekonomi yang ada.
"Tak hanya itu, langkah kolaboratif masih menjadi kunci dalam pembangunan di Jabar. Secara pentaheliks, pembangunan di Jabar setidaknya perlu melibatkan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, hingga media guna menghadirkan iklim pembangunan yang kondusif," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan menjelaskan bahwa berdasarkan Pergub Nomor 25 tahun 2023 terdapat enam prioritas pembangunan Jabar di 2025.
Prioritas pertama yakni, pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
"Prioritas kedua, reformasi sistem pendidikan, pemajuan kebudayaan, pendidikan agama dan kehidupan beragama," ujar Iendra.
Prioritas ketiga, penguatan sistem kesehatan daerah. Lalu prioritas keempat, yakni penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana.
Prioritas kelima, pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa.
Prioritas keenam, yakni inovasi pelayanan publik, penataan daerah dan stabilitas politik, hukum, hak asasi manusia dan keamanan.
"Tahun 2025 ini masih masa transisi sehingga pembangunan tidak terlepas dari program - program sebelumnya, juga mengacu RPJPD 2005 -2025, yang akan kita evaluasi dan kita susun kembali melalui RPJPD 2025 - 2045 yang harus selesai bulan Agustus ini, sesuai instruksi Menteri," ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerataan pembangunan jadi fokus Jabar dalam RPJMD 2025-2030
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024