Kapolres Sukabumi AKBP Toni Prasetyo Yudhangkoro menegaskan kepada seluruh jajarannya agar menjaga netralitas pada Pemilu 2024 yang pelaksanaannya kurang dari sebulan lagi.
"Seluruh personel Polri wajib menjunjung tinggi netralitas, jangan tergoda untuk ikut-ikutan politik praktis. Tugas kita di pemilu ini adalah memberikan pengamanan," tegas pria yang belum genap sebulan menjabat sebagai Kapolres Sukabumi ini, Senin.
Dalam apel perdananya di Mapolres Sukabumi di Kompleks Perkantoran Jajawai, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Toni menyatakan tidak ingin ada laporan terkait personel Polri di jajarannya terlibat politik praktis seperti mengarahkan warga untuk memilih calon ataupun parpol tertentu, apalagi sampai menjadi tim sukses.
Jika kedapatan dan bukti-buktinya jelas serta lengkap, maka pihaknya tidak akan segan menindak oknum personel tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari peringatan/teguran, penundaan kenaikan pangkat hingga sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
Ia juga mengimbau jajarannya agar selalu menjaga penampilan dan sikap saat berinteraksi dengan masyarakat, kemudian memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Seluruh personel Polri wajib menjunjung tinggi netralitas, jangan tergoda untuk ikut-ikutan politik praktis. Tugas kita di pemilu ini adalah memberikan pengamanan," tegas pria yang belum genap sebulan menjabat sebagai Kapolres Sukabumi ini, Senin.
Dalam apel perdananya di Mapolres Sukabumi di Kompleks Perkantoran Jajawai, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Toni menyatakan tidak ingin ada laporan terkait personel Polri di jajarannya terlibat politik praktis seperti mengarahkan warga untuk memilih calon ataupun parpol tertentu, apalagi sampai menjadi tim sukses.
Jika kedapatan dan bukti-buktinya jelas serta lengkap, maka pihaknya tidak akan segan menindak oknum personel tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari peringatan/teguran, penundaan kenaikan pangkat hingga sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
Ia juga mengimbau jajarannya agar selalu menjaga penampilan dan sikap saat berinteraksi dengan masyarakat, kemudian memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024