Pemkab Majalengka siapkan dana Rp290 juta untuk jaminan kesehatan KPPS

Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengalokasikan dana senilai Rp290 juta untuk digunakan sebagai pembiayaan premi bagi jaminan kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.

“Kami sudah siapkan anggaran untuk jaminan kesehatan petugas KPPS di Majalengka mencapai Rp290 juta,” kata Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Jumat.

Baca juga: 1,8 juta wisatawan kunjungi Majalengka selama 2023

Dedi menjelaskan anggaran untuk jaminan kesehatan itu dapat menjadi suntikan motivasi agar para petugas KPPS bisa menjalankan kewajibannya secara optimal, namun tetap dalam kondisi fisik yang sehat dan bugar.

Untuk memastikan anggaran itu bisa digunakan, kata dia, Pemkab Majalengka sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI apakah alokasi dana tersebut bakal ditanggung APBN atau ABPD.

Kendati demikian, Dedi menjamin jika dana senilai Rp290 juta itu dibebankan pada ABPD Majalengka maka sesegera mungkin pihaknya akan menyalurkan anggaran tersebut.

“Menggunakan APBD juga kami siap, karena anggarannya sudah ada. Tapi kami tetap menunggu surat dari Kemendagri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan dana itu nantinya akan salurkan kepada seluruh petugas KPPS dengan nominal Rp10 ribu per orang.

Berdasarkan data dari KPU setempat, jumlah tenaga KPPS di Majalengka sekitar 35.415 anggota yang ditugaskan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di 26 kecamatan.

Dia mengemukakan setiap TPS akan disiagakan sekitar sembilan anggota KPPS. Termasuk di dalamnya ada petugas pengamanan langsung (pamsung).

“Jadi setiap anggota KPPS akan mendapatkan jaminan kesehatan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga meminta agar KPU Kabupaten Majalengka tetap mewaspadai potensi kebencanaan yang bisa terjadi saat musim hujan.

Dia menilai langkah mitigasi perlu dilakukan, karena proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang diprediksi bertepatan dengan puncak musim hujan, sehingga harus diwaspadai semua pihak.

“Jadi mitigasi harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan jangan sampai memakan korban. Kami sudah menyampaikan ke KPU untuk menginventarisir TPS rawan bencana,” katanya.

Baca juga: Majalengka tetapkan status waspada bencana hidrometeorologi