Kadisnakertrans Jabar pastikan UMK 2024 juga perhitungkan serapan tenaga kerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan mengungkapkan bahwa penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) pada 2024 juga memperhitungkan serapan tenaga kerja di daerah tersebut, selain tingkat rata-rata upah.

"Jadi juga menggunakan perhitungan berdasarkan variabel tertentu. Yakni tergantung serapan tenaga kerja dan rerata upah," kata Teppy di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Baca juga: Pj Gubernur Jabar imbau pekerja patuhi ketetapan UMK 2024

Seluruh UMK pada 2024 di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, kata Teppy, berdasarkan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang diterima dari Kadisnakertrans Jabar, tiga daerah dengan UMK 2024 erbesar di Jawa Barat yakni Kota Bekasi sebesar Rp5.343.430 atau naik 3,59 persen dari tahun 2023. Selanjutnya Kabupaten Karawang sebesar Rp5.257.834, atau naik 1,58 persen dari sebelumnya, dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp5.219.263 atau naik1,59 persen.

Sedangkan tiga daerah dengan UMK terendah yaitu Kabupaten Ciamis Rp2.089.464 naik 3,35 persen. Kabupaten Pangandaran Rp2.086.126 atau naik 3,36 persen dan terakhir Kota Banjar sebesar Rp2.070.192, naik 3,61 persen.

Sementara persentase kenaikan paling besar dalam UMK 2024 adalah Kota Bandung 3,97 persen, Kota Depok 3,92 persen dan Kota Tasikmalaya 3,85 persen. Kenaikan persentase terendah yakni Kabupaten Subang sebesar 0,63 persen, Kabupaten Cianjur 0,76 persen dan Kabupaten Purwakarta 0,79 persen.

Secara rinci, pergerakan UMK tahun 2024 untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat adalah:

1. Kota Bekasi: Rp5.343.430 naik 3,59 persen dari Rp5.158.248

 

2. Kabupaten Karawang: Rp5.257.834 naik 1,58 persen dari Rp5.176.179

 

3. Kabupaten Bekasi: Rp5.219.263 naik 1,59 persen dari Rp5.137.575

 

4. Kabupaten Purwakarta: Rp4.499.768 naik 0,79 persen dari Rp4.464.675

 

5. Kabupaten Subang: Rp3.294.485 naik 0,63 persen dari Rp3.273.810

---

6. Kota Depok: Rp4.878.612 naik 3,92 persen dari Rp4.694.493

 

7. Kota Bogor: Rp4.813.988 naik 3,76 persen dari Rp4.639.429

 

8. Kabupaten Bogor: Rp4.579.541 naik 1,31 persen dari Rp4.520.212

 

9. Kabupaten Sukabumi: Rp3.384.491 naik 0,97 persen dari Rp3.351.883

 

10. Kabupaten Cianjur: Rp2.915.102 naik 0,76 persen dari Rp2.893.229

Baca juga: UMK kabupaten/kota Jabar ditetapkan, tertinggi Kota Bekasi

 

11. Kota Sukabumi: Rp2.834.399 naik 3,15 persen dari Rp2.747.774

 

12. Kota Bandung: Rp4.209.309 naik 3,97 persen dari Rp4.048.462

 

13. Kota Cimahi: Rp3.627.880 naik 3,24 persen dari Rp3.514.093

 

14. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.508.677 naik 0,80 persen dari Rp3.480.795

 

15. Kabupaten Sumedang: Rp3.504.308 naik 0,96 persen dari Rp3.471.134

 

16. Kabupaten Bandung: Rp3.527.967 naik 1,02 persen dari Rp3.492.465

 

17. Kabupaten Indramayu: Rp2.623.697 naik 3,21 persen dari Rp2.541.996

 

18. Kota Cirebon: Rp2.533.038 naik 3,12 persen dari Rp2.456.516

 

19. Kabupaten Cirebon: Rp2.517.730 naik 3,58 persen dari Rp2.430.780

 

20. Kabupaten Majalengka: Rp2.257.871 naik 3,54 persen dari Rp2.180.602

 

21. Kabupaten Kuningan: Rp2.074.666 naik 3,18 persen dari Rp2.010.734

 

22. Kota Tasikmalaya: Rp2.630.951 naik 3,85 persen dari Rp2.533.341

 

23. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.535.204 naik 1,41 persen dari Rp2.499.954

 

24. Kabupaten Garut: Rp2.186.437 naik 3,26 persen dari Rp2.117.318

 

25. Kabupaten Ciamis: Rp2.089.464 naik 3,35 persen dari Rp2.021.657

 

26. Kabupaten Pangandaran: Rp2.086.126 naik 3,36 persen dari Rp2.018.389

 

27. Kota Banjar: Rp2.070.192 naik 3,61 persen dari Rp1.998.119