Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengungkapkan sekitar dua pertiga kekuatan atau sekitar 19.475 personel akan diturunkan untuk mengantisipasi kerawanan keamanan dalam tahapan pemilu 2024.
"Dalam penggunaannya tentu ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan," kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Akhmad Wiyagus usai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023 dalam rangkaian pengamanan Pemilu 2024 di lapangan Gasibu Bandung, Selasa.
Baca juga: Semua daerah di Jabar prioritas pengamanan dalam Pemilu 2024
Hal tersebut, kata Akhmad, dikarenakan berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jawa Barat, menempati posisi keempat dari lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi.
"Konteksnya adalah sosial politik, kemudian kontestasi, penyelenggaraan pemilu, dan partisipasi masyarakat," kata Akhmad.
Selain itu, lanjut dia, Jawa Barat juga memiliki kerawanan tinggi berdasar penilaian Polri dengan konteks berdasarkan geografi seperti letak tempat pemungutan suara (TPS) yang membutuhkan lebih banyak waktu tempuh.
"Pada 2019 ada satu kabupaten melakukan pemilu ulang, ini harus diantisipasi," ucapnya.
Sementara Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam menerangkan bahwa memang Jawa Barat masuk peringkat keempat sebagai provinsi yang memiliki kerawanan pemilu tinggi.
"Secara Nasional, Jabar memiliki kerawanan keempat, yakni di angka sekitar 77 koma sekian persen, dengan Kabupaten paling rawan adalah Kabupaten Bandung," katanya.
Indikator yang menjadi penilaian, lanjut Zacky, adalah aspek sosial politik, kontestasi, penyelenggaraan pemilu dan partisipasi publik.
"Kabupaten Bandung termasuk dalam rawan konteks sosial politik. Dari keamanan, dalam konteks kontestasinya penyebaran politik uang. Itu masuk dalam kategori yang cukup rawan tinggi," ucapnya.
Terkait dengan situasi dan kondisi Jawa Barat, Kapolda Jabar Irjen pol Akhmad Wiyagus menegaskan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan didukung sepenuhnya oleh TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait atau stakeholder untuk menciptakan situasi kondusif.
"Saya meyakini kalau mengacu kepada Pemilu 2019 di wilayah Jawa Barat atau wilayah hukum Polda Jabar semuanya kondusif, dan kami mengharapkan tentunya 2024 juga, situasi akan lebih baik dari 2019. Untuk itu kami juga mengharapkan semuanya berperan aktif untuk menciptakan situasi kondusif menjelang perhelatan pesta demokrasi 2024 yang sifatnya serentak, dan kami terus melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.
Baca juga: Polda Jawa Barat gelar latihan gabungan pengamanan pemilu 2024
Dalam gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023 dalam rangkaian pengamanan Pemilu 2024 dibacakan juga amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berpesan semua potensi harus diantisipasi dengan berkoordinasi bersama semua pihak termasuk TNI, dan pemerintah daerah.
"Terorisme juga harus jadi perhatian di mana 2019 ada enam aksi teror. Tahun 2024 tidak boleh terjadi dengan melakukan antisipasi, terlebih saat ini tengah terjadi perang di Palestina yang kemungkinan akan berdampak di Indonesia. Optimalkan preventive strike agar pelaku teror bisa diamankan sebelum melancarkan aksinya," ucap Kapolri dalam amanatnya.
Pada tahun 2024 menjadi tahun politik di mana akan ada tiga agenda politik yang akan berlangsung yakni yakni pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif (DPR dan DPRD) pada 14 Februari, serta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November.
"Dalam penggunaannya tentu ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan," kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Akhmad Wiyagus usai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023 dalam rangkaian pengamanan Pemilu 2024 di lapangan Gasibu Bandung, Selasa.
Baca juga: Semua daerah di Jabar prioritas pengamanan dalam Pemilu 2024
Hal tersebut, kata Akhmad, dikarenakan berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jawa Barat, menempati posisi keempat dari lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi.
"Konteksnya adalah sosial politik, kemudian kontestasi, penyelenggaraan pemilu, dan partisipasi masyarakat," kata Akhmad.
Selain itu, lanjut dia, Jawa Barat juga memiliki kerawanan tinggi berdasar penilaian Polri dengan konteks berdasarkan geografi seperti letak tempat pemungutan suara (TPS) yang membutuhkan lebih banyak waktu tempuh.
"Pada 2019 ada satu kabupaten melakukan pemilu ulang, ini harus diantisipasi," ucapnya.
Sementara Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam menerangkan bahwa memang Jawa Barat masuk peringkat keempat sebagai provinsi yang memiliki kerawanan pemilu tinggi.
"Secara Nasional, Jabar memiliki kerawanan keempat, yakni di angka sekitar 77 koma sekian persen, dengan Kabupaten paling rawan adalah Kabupaten Bandung," katanya.
Indikator yang menjadi penilaian, lanjut Zacky, adalah aspek sosial politik, kontestasi, penyelenggaraan pemilu dan partisipasi publik.
"Kabupaten Bandung termasuk dalam rawan konteks sosial politik. Dari keamanan, dalam konteks kontestasinya penyebaran politik uang. Itu masuk dalam kategori yang cukup rawan tinggi," ucapnya.
Terkait dengan situasi dan kondisi Jawa Barat, Kapolda Jabar Irjen pol Akhmad Wiyagus menegaskan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan didukung sepenuhnya oleh TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait atau stakeholder untuk menciptakan situasi kondusif.
"Saya meyakini kalau mengacu kepada Pemilu 2019 di wilayah Jawa Barat atau wilayah hukum Polda Jabar semuanya kondusif, dan kami mengharapkan tentunya 2024 juga, situasi akan lebih baik dari 2019. Untuk itu kami juga mengharapkan semuanya berperan aktif untuk menciptakan situasi kondusif menjelang perhelatan pesta demokrasi 2024 yang sifatnya serentak, dan kami terus melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.
Baca juga: Polda Jawa Barat gelar latihan gabungan pengamanan pemilu 2024
Dalam gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023 dalam rangkaian pengamanan Pemilu 2024 dibacakan juga amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berpesan semua potensi harus diantisipasi dengan berkoordinasi bersama semua pihak termasuk TNI, dan pemerintah daerah.
"Terorisme juga harus jadi perhatian di mana 2019 ada enam aksi teror. Tahun 2024 tidak boleh terjadi dengan melakukan antisipasi, terlebih saat ini tengah terjadi perang di Palestina yang kemungkinan akan berdampak di Indonesia. Optimalkan preventive strike agar pelaku teror bisa diamankan sebelum melancarkan aksinya," ucap Kapolri dalam amanatnya.
Pada tahun 2024 menjadi tahun politik di mana akan ada tiga agenda politik yang akan berlangsung yakni yakni pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif (DPR dan DPRD) pada 14 Februari, serta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polda Jabar turunkan dua pertiga kekuatan antisipasi kerawanan pemilu
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023