Antarajawabarat.com,27/1 - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cianjur, Jabar, melayangkan surat pengaduan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) ke PGRI Pusat.
Hal tersebut dilakukan terkait adanya indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, dengan harapan penyelenggara Rayon 134 Unpas meninjau kembali guru yang tidak lulus dalam dalam pelaksanaan PLPG itu.
Sekretaris PGRI Cianjur, Ahmad Sutardi, Minggu, mengatakan, berdasarkan informasi dari Disdik Cianjur, peserta PLPG dari Cianjur sebanyak 1.471 orang, 232 orang di antaranya tidak lulus.
"Melihat banyaknya peserta yang tidak lulus dan menyebar hampir di setiap kecamatan, PGRI mengajukan protes perihal tersebut. Terutama mempertanyakan eksistensinya dan tanggung jawab moral Unpas sebagai penyelenggara PLPG," katanya.
Informasi dihimpun dari guru yang tidak lulus ada beberapa catatan tentang sistem, sikap dan prilaku penyelenggara yang penting disampaikan. Seperti sistem pembelajaran cenderung mengunakan metode diklat prajabatan, tidak menggunakan metode androgi yang memperlakukan peserta layaknya manusia dewasa.
"Pembelajaran cenderung satu arah antartutor peserta, serta kurang menghargai peserta berlatar belakang usia, fisik, dan mental. Mestinya latar belakang dan kompentensi peserta PLPG tetap dihargai sebagai seorang guru," ujarnya.
Dia menuturkan, kurikulum 2013, 100 persen diberikan secara utuh dalam pembelajaran, sementara peserta mayoritas belum mengenal kurikulum tersebut. Sehingga, tidak dipertimbangkan asumsi bahwa kurikulum 2013 belum diserap guru, khususnya di Cianjur.
Selian itu, pihak penyelenggara juga tidak teroransi terhadap guru yang berulang-ulang tidak lulus PLPG, untuk diberi dispensasi keringanan bahan ajar maupun ujian, agar guru tersebut bisa dikatagorikan lulus.
¿Setidaknya penyelenggara memberi latihan dan tugas dadakan yang materinya setandar agar peserta bisa memenuhi standar kelulusan,¿ katanya.
Menyikapi keluhan tersebut dan besarnya angka ketidaklulusan peserta PLPG yang diselenggarakan Unpas, PGRI berkesimpulan bahwa Unpas tidak menunjukkan toleran dan empatik terhadap persoalan peserta PLPG, khususnya peserta dari Cianjur.
"Kami mengusulkan agar tahun mendatang LPTK penyelenggara Rayon 134 Unpas untuk Cianjur, mohon ditinjau kembali oleh pihak penyelenggara," katanya.
Koordinator peserta PLPG Cianjur, R Wahyu menuturkan, peserta yang tidak lulus dalam palaksanaan PLPG rata-rata telah mengikuti ujian susulan hingga dua kali. Namun, tidak ada satu pun guru yang lulus dalam ujian susulan tersebut.
"Saat ujian susulan berlangsung, kami dimintai sejumlah uang hingga jutaan rupiah oleh oknum panitia. Kami menolaknya dan peserta yang menolak rata-rata tidak lulus. Penyelenggara tidak menyertakan nilai hasil ujian atau tidak ada keterbukaan pada peserta," katanya. ***3***
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
Hal tersebut dilakukan terkait adanya indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, dengan harapan penyelenggara Rayon 134 Unpas meninjau kembali guru yang tidak lulus dalam dalam pelaksanaan PLPG itu.
Sekretaris PGRI Cianjur, Ahmad Sutardi, Minggu, mengatakan, berdasarkan informasi dari Disdik Cianjur, peserta PLPG dari Cianjur sebanyak 1.471 orang, 232 orang di antaranya tidak lulus.
"Melihat banyaknya peserta yang tidak lulus dan menyebar hampir di setiap kecamatan, PGRI mengajukan protes perihal tersebut. Terutama mempertanyakan eksistensinya dan tanggung jawab moral Unpas sebagai penyelenggara PLPG," katanya.
Informasi dihimpun dari guru yang tidak lulus ada beberapa catatan tentang sistem, sikap dan prilaku penyelenggara yang penting disampaikan. Seperti sistem pembelajaran cenderung mengunakan metode diklat prajabatan, tidak menggunakan metode androgi yang memperlakukan peserta layaknya manusia dewasa.
"Pembelajaran cenderung satu arah antartutor peserta, serta kurang menghargai peserta berlatar belakang usia, fisik, dan mental. Mestinya latar belakang dan kompentensi peserta PLPG tetap dihargai sebagai seorang guru," ujarnya.
Dia menuturkan, kurikulum 2013, 100 persen diberikan secara utuh dalam pembelajaran, sementara peserta mayoritas belum mengenal kurikulum tersebut. Sehingga, tidak dipertimbangkan asumsi bahwa kurikulum 2013 belum diserap guru, khususnya di Cianjur.
Selian itu, pihak penyelenggara juga tidak teroransi terhadap guru yang berulang-ulang tidak lulus PLPG, untuk diberi dispensasi keringanan bahan ajar maupun ujian, agar guru tersebut bisa dikatagorikan lulus.
¿Setidaknya penyelenggara memberi latihan dan tugas dadakan yang materinya setandar agar peserta bisa memenuhi standar kelulusan,¿ katanya.
Menyikapi keluhan tersebut dan besarnya angka ketidaklulusan peserta PLPG yang diselenggarakan Unpas, PGRI berkesimpulan bahwa Unpas tidak menunjukkan toleran dan empatik terhadap persoalan peserta PLPG, khususnya peserta dari Cianjur.
"Kami mengusulkan agar tahun mendatang LPTK penyelenggara Rayon 134 Unpas untuk Cianjur, mohon ditinjau kembali oleh pihak penyelenggara," katanya.
Koordinator peserta PLPG Cianjur, R Wahyu menuturkan, peserta yang tidak lulus dalam palaksanaan PLPG rata-rata telah mengikuti ujian susulan hingga dua kali. Namun, tidak ada satu pun guru yang lulus dalam ujian susulan tersebut.
"Saat ujian susulan berlangsung, kami dimintai sejumlah uang hingga jutaan rupiah oleh oknum panitia. Kami menolaknya dan peserta yang menolak rata-rata tidak lulus. Penyelenggara tidak menyertakan nilai hasil ujian atau tidak ada keterbukaan pada peserta," katanya. ***3***
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014