Antarajawabarat.com,20/12 - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi atas capaian peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Jabar periode tahun 2007-2014 yang menunjukkan kemampuan fiskal semakin membaik.
"Perkembangan target PAD selama enam tahun terakhir rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono di Bandung, Jumat.
Peningakatan PAD, kata Imam, seperti dua sisi mata uang dengan peningkatan pelayanan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Oleh karena itu, semangat peningkatan pelayanan publik itu harus tergambar jelas, menjadi prioritas dan jaminan mutu dalam setiap program OPD," kata dia.
Menurut dia, pihaknya akan terus mendorong agar dilakukan pengukuran tingkat kepuasaan publik terhadap pelayanan pemerintah provinsi, khususnya di sektor yang langsung berhubungan dengan publik, dengan indikator yang jelas dan terukur.
Dikatakannya, untuk tahun 2014 PAD Pemprov Jawa Barat meningkat sebesar 27,23 persen dibandingkan APBD murni tahun 2013 yakni menjadi Rp15,883 triliun.
"Peningkatan itu bersumber dari PAD meningkat 31,93 persen menjadi Rp13,037 triliun, dana perimbangan naik 9,18 persen dan lain-lain pendapatan sah naik hingga 33,23 persen menjadi Rp26 persen," kata Imam.
Ia menuturkan, PAD sendiri penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang meningkat cukup signifikan.
"Kondisi tersebut terjadi di tengah permasalahan limitatif terhadap jenis pungutan pajak yang menyulitkan pemprov melakukan eksistensifikasi pajak," katanya.
Hal ini semua, menurut dia, menunjukkan kemampuan Pemprov Jawa Barat memobilisasi peningkatan PAD dengan cukup baik.
***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Perkembangan target PAD selama enam tahun terakhir rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono di Bandung, Jumat.
Peningakatan PAD, kata Imam, seperti dua sisi mata uang dengan peningkatan pelayanan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Oleh karena itu, semangat peningkatan pelayanan publik itu harus tergambar jelas, menjadi prioritas dan jaminan mutu dalam setiap program OPD," kata dia.
Menurut dia, pihaknya akan terus mendorong agar dilakukan pengukuran tingkat kepuasaan publik terhadap pelayanan pemerintah provinsi, khususnya di sektor yang langsung berhubungan dengan publik, dengan indikator yang jelas dan terukur.
Dikatakannya, untuk tahun 2014 PAD Pemprov Jawa Barat meningkat sebesar 27,23 persen dibandingkan APBD murni tahun 2013 yakni menjadi Rp15,883 triliun.
"Peningkatan itu bersumber dari PAD meningkat 31,93 persen menjadi Rp13,037 triliun, dana perimbangan naik 9,18 persen dan lain-lain pendapatan sah naik hingga 33,23 persen menjadi Rp26 persen," kata Imam.
Ia menuturkan, PAD sendiri penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang meningkat cukup signifikan.
"Kondisi tersebut terjadi di tengah permasalahan limitatif terhadap jenis pungutan pajak yang menyulitkan pemprov melakukan eksistensifikasi pajak," katanya.
Hal ini semua, menurut dia, menunjukkan kemampuan Pemprov Jawa Barat memobilisasi peningkatan PAD dengan cukup baik.
***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013