Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) Tahun 2023 untuk mengatasi bencana kekeringan dengan skala prioritas memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat maupun pompanisasi air ke lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
"Kita mengeluarkan Rp2 miliar untuk 'treatment' beberapa kegiatan dalam mengatasi kekeringan," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana di Garut, Kamis.
Baca juga: Garut prioritaskan pendistribusian air selama tanggap darurat
Ia menjelaskan Pemkab Garut sudah menetapkan 10 dari 42 kecamatan berstatus Tanggap Darurat Bencana Kekeringan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan air bersih maupun pertanian.
Anggaran sebesar itu, kata dia, dinilai cukup untuk biaya operasional kendaraan tangki air ke daerah yang terdampak kekeringan, dan melakukan pipanisasi untuk menyalurkan air dari sumber air ke rumah-rumah warga.
"Rp2 miliar ini mudah-mudahan cukup untuk Tanggap Darurat," katanya.
Ia menyampaikan Pemkab Garut menetapkan Status Tanggap Darurat selama sepekan sampai 10 September 2023 dan bisa diperpanjang jika kondisi di lapangan masih perlu perhatian pemerintah.
Menurut dia upaya penanggulangan bencana kekeringan itu tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Garut, melainkan akan ada dari Pemerintah Provinsi Jabar yang mengalokasikan anggarannya untuk bencana kekeringan.
"Untuk tanggap darurat tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, kita banyak bantuan juga dari pemerintah provinsi," katanya.
Ia menambahkan saat ini seluruh daerah yang terdampak kekeringan sudah mendapatkan pasokan air bersih yang didistribusikan secara berkala menggunakan truk tangki air.
Baca juga: BPTPH Jawa Barat lakukan pompanisasi air untuk lahan kekeringan di Garut
Selanjutnya, kata dia, areal pertanian yang kekeringan juga sudah diupayakan dengan melakukan pompanisasi yakni dengan cara menarik air dari sungai ke lahan pertanian yang dilanda kekeringan.
"Teman-teman di lapangan melakukan pompanisasi yaitu memanfaatkan sumber air yang ada ke daerah yang kekurangan air atau airnya ditarik ke atas," demikian Nurdin Yana.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Kita mengeluarkan Rp2 miliar untuk 'treatment' beberapa kegiatan dalam mengatasi kekeringan," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana di Garut, Kamis.
Baca juga: Garut prioritaskan pendistribusian air selama tanggap darurat
Ia menjelaskan Pemkab Garut sudah menetapkan 10 dari 42 kecamatan berstatus Tanggap Darurat Bencana Kekeringan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan air bersih maupun pertanian.
Anggaran sebesar itu, kata dia, dinilai cukup untuk biaya operasional kendaraan tangki air ke daerah yang terdampak kekeringan, dan melakukan pipanisasi untuk menyalurkan air dari sumber air ke rumah-rumah warga.
"Rp2 miliar ini mudah-mudahan cukup untuk Tanggap Darurat," katanya.
Ia menyampaikan Pemkab Garut menetapkan Status Tanggap Darurat selama sepekan sampai 10 September 2023 dan bisa diperpanjang jika kondisi di lapangan masih perlu perhatian pemerintah.
Menurut dia upaya penanggulangan bencana kekeringan itu tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Garut, melainkan akan ada dari Pemerintah Provinsi Jabar yang mengalokasikan anggarannya untuk bencana kekeringan.
"Untuk tanggap darurat tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, kita banyak bantuan juga dari pemerintah provinsi," katanya.
Ia menambahkan saat ini seluruh daerah yang terdampak kekeringan sudah mendapatkan pasokan air bersih yang didistribusikan secara berkala menggunakan truk tangki air.
Baca juga: BPTPH Jawa Barat lakukan pompanisasi air untuk lahan kekeringan di Garut
Selanjutnya, kata dia, areal pertanian yang kekeringan juga sudah diupayakan dengan melakukan pompanisasi yakni dengan cara menarik air dari sungai ke lahan pertanian yang dilanda kekeringan.
"Teman-teman di lapangan melakukan pompanisasi yaitu memanfaatkan sumber air yang ada ke daerah yang kekurangan air atau airnya ditarik ke atas," demikian Nurdin Yana.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023