Mantan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Khairur Rijal mengajukan surat permohonan untuk menjadi kolaborator keadilan (justice collaborator) dalam kasus korupsi Bandung Smart City kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
"Silakan Saudara ajukan, nanti kami pertimbangkan," kata Hakim Ketua Hera Kartiningsih di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.
Namun, Hera mengingatkan bahwa untuk menjadi justice collaborator itu syarat utamanya adalah terdakwa bukan sebagai tersangka utama.
"Untuk aturannya menjadi juctice collaborator itu, jelas bukan tersangka utama," kata dia.
Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tito Jaelani mengatakan bahwa justice collaborator merupakan hak semua terdakwa. Akan tetapi, harus dipertimbangkan keterangan dari terdakwa ini bisa bantu pengungkapan sebuah kasus atau tidak.
"Itu 'kan hak para terdakwa. Silakan saja, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, itulah yang nanti akan dipertimbangkan," kata Tito.
Dalam kasus proyek Bandung Smart City untuk pengadaan CCTV dan jaringan internet (ISP), Khairur Rijal didakwa telah menerima aliran gratifikasi senilai Rp2,1 miliar dari dari Benny selaku Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA), Andreas Guntoro selaku Vertical Slution Manager PT SMA, dan Sony Setiadi selaku Direktur PT Citra Jelajah Informatika (CIFO).
Selain Khairur Rijal, mantan Kepala Dishub Kota Bandung bersama Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana juga dinyatakan bersalah atas kasus tersebut.
Atas perbuatannya, JPU KPK mendakwa Khairur Rijal dengan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1).
"Silakan Saudara ajukan, nanti kami pertimbangkan," kata Hakim Ketua Hera Kartiningsih di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.
Namun, Hera mengingatkan bahwa untuk menjadi justice collaborator itu syarat utamanya adalah terdakwa bukan sebagai tersangka utama.
"Untuk aturannya menjadi juctice collaborator itu, jelas bukan tersangka utama," kata dia.
Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tito Jaelani mengatakan bahwa justice collaborator merupakan hak semua terdakwa. Akan tetapi, harus dipertimbangkan keterangan dari terdakwa ini bisa bantu pengungkapan sebuah kasus atau tidak.
"Itu 'kan hak para terdakwa. Silakan saja, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, itulah yang nanti akan dipertimbangkan," kata Tito.
Dalam kasus proyek Bandung Smart City untuk pengadaan CCTV dan jaringan internet (ISP), Khairur Rijal didakwa telah menerima aliran gratifikasi senilai Rp2,1 miliar dari dari Benny selaku Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA), Andreas Guntoro selaku Vertical Slution Manager PT SMA, dan Sony Setiadi selaku Direktur PT Citra Jelajah Informatika (CIFO).
Selain Khairur Rijal, mantan Kepala Dishub Kota Bandung bersama Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana juga dinyatakan bersalah atas kasus tersebut.
Atas perbuatannya, JPU KPK mendakwa Khairur Rijal dengan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1).
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023