Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna meyakini akan terjadi peningkatan jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif Kota Bandung (DPRD Bandung).
Sehingga, kata Ema, aturan yang mengamanatkan adanya 30 persen keterwakilan perempuan pada urusan politik dari tingkat pusat dan setiap tingkatkan di bawahnya, bisa tercapai.
"Dulu hanya ada dua kursi, dan terjadi peningkatan sekarang sudah 18 persen atau sembilan perempuan. Tapi ini masih ada kekurangan 12 persen, dan saya yakin bakal ada peningkatan di Pemilu 2024 mendatang," ujar Ema dalam acara :Pendidikan Politik Bagi Perempuan" di Bandung, Jumat.
Menurut Ema, dalam perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang, berpeluang besar terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bisa mengisi kursi anggota legislatif, pasalnya, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, jumlah perempuan yang memiliki hak pilih telah ada 50,53 persen.
"Selisihnya memang sedikit, tapi tetap lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Mudah-mudahan dengan peluang tersebut, jumlah kursi untuk kaum perempuan yang akan dipilih oleh para pemilih di Kota Bandung bisa tercapai karena ini sangat prospektif," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung Bambang Sukardi menjelaskan diadakannya "Pendidikan Politik Bagi Perempuan" yang diikuti lebih dari 250 orang ini, bisa meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik.
"Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan. Serta meningkatkan kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang ada di Kota Bandung," ujar Bambang.
Karena, menurut Bambang, perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki tanpa diskriminatif dalam hak-hak politik. Ini merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan.
"Ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan pintu masuk dari perjuangan demi jutaan nasib perempuan," ucapnya.
Selaras dengan Bambang, Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung Rieke Suryaningsih mengatakan, keterwakilan dan partisipasi politik perempuan, adalah pondasi penting dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
"Jumlah perempuan dalam legislatif terus memperlihatkan laju kuantitas yang semakin baik. Dari total 575 anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, sebanyak 20,52 persen atau sebanyak 118 orang adalah kursi yang ditempati oleh perempuan," ucap Rieke.
Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan dua periode pemilu sebelumnya yang tidak lebih dari 18 persen dari total kursi.
Meski begitu, bagi Rieke, masih banyak kebijakan yang jauh dari perspektif perempuan. Seperti rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang belum kunjung disahkan atau peraturan turunan undang-undang pencegahan kekerasan seksual.
"Seorang profesor bidang bisnis dan kepemimpinan dari Universitas Amerika Serikat juga menyebutkan, pentingnya keterwakilan perempuan dalam sebuah organisasi. Ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 15 persen, ada kecenderungan mereka akan menghindari penanganan isu gender," ucapnya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Sehingga, kata Ema, aturan yang mengamanatkan adanya 30 persen keterwakilan perempuan pada urusan politik dari tingkat pusat dan setiap tingkatkan di bawahnya, bisa tercapai.
"Dulu hanya ada dua kursi, dan terjadi peningkatan sekarang sudah 18 persen atau sembilan perempuan. Tapi ini masih ada kekurangan 12 persen, dan saya yakin bakal ada peningkatan di Pemilu 2024 mendatang," ujar Ema dalam acara :Pendidikan Politik Bagi Perempuan" di Bandung, Jumat.
Menurut Ema, dalam perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang, berpeluang besar terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bisa mengisi kursi anggota legislatif, pasalnya, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, jumlah perempuan yang memiliki hak pilih telah ada 50,53 persen.
"Selisihnya memang sedikit, tapi tetap lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Mudah-mudahan dengan peluang tersebut, jumlah kursi untuk kaum perempuan yang akan dipilih oleh para pemilih di Kota Bandung bisa tercapai karena ini sangat prospektif," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung Bambang Sukardi menjelaskan diadakannya "Pendidikan Politik Bagi Perempuan" yang diikuti lebih dari 250 orang ini, bisa meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik.
"Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan. Serta meningkatkan kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang ada di Kota Bandung," ujar Bambang.
Karena, menurut Bambang, perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki tanpa diskriminatif dalam hak-hak politik. Ini merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan.
"Ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan pintu masuk dari perjuangan demi jutaan nasib perempuan," ucapnya.
Selaras dengan Bambang, Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung Rieke Suryaningsih mengatakan, keterwakilan dan partisipasi politik perempuan, adalah pondasi penting dalam masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
"Jumlah perempuan dalam legislatif terus memperlihatkan laju kuantitas yang semakin baik. Dari total 575 anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, sebanyak 20,52 persen atau sebanyak 118 orang adalah kursi yang ditempati oleh perempuan," ucap Rieke.
Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan dua periode pemilu sebelumnya yang tidak lebih dari 18 persen dari total kursi.
Meski begitu, bagi Rieke, masih banyak kebijakan yang jauh dari perspektif perempuan. Seperti rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang belum kunjung disahkan atau peraturan turunan undang-undang pencegahan kekerasan seksual.
"Seorang profesor bidang bisnis dan kepemimpinan dari Universitas Amerika Serikat juga menyebutkan, pentingnya keterwakilan perempuan dalam sebuah organisasi. Ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 15 persen, ada kecenderungan mereka akan menghindari penanganan isu gender," ucapnya menambahkan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023