Antarajawabarat.com,23/9 - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suhardi Alius menyatakan polisi harus bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan kota besar di Jawa Barat dalam menghadapi kehadiran mobil murah agar tidak berdampak besar terhadap kemacetan lalu lintas.
"Karena seperti ini saja sudah sulit mengelola kemacetan," kata Kapolda usai meninjau pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ciamis, Minggu.
Ia menuturkan sedang menjalin sinergi membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung dalam mengantisipasi dampak kehadiran mobil murah.
Ia berharap pemerintah daerah provinsi maupun Kota Bandung untuk melibatkan jajaran kepolisian dalam menentukan kebijakan masalah ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
"Tolong hal-hal yang berkaitan masalah ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, tolong kami diajak untuk dialog atau minimal ikut dalam menentukan kebijakan," katanya.
Menurut dia, ketika ada pembangunan yang berdampak munculnya masalah lalu lintas, maka yang akan menjadi sorotan masyarakat yakni lembaga polisi.
"Tolong setiap kegiatan tersebut (kebijakan pemerintah daerah) libatkan kami sehingga ada penilaian secara objektif," katanya.
Ia mengatakan, kehadiran mobil murah tersebut telah muncul penolakan dari beberapa kepala daerah di kota besar seperti Jakarta dan Semarang.
Ia mengungkapkan setuju jika pendistribusian mobil tersebut dilakukan di daerah-daerah tertentu yang cocok dengan kehadiran mobil murah.
"Saya sependapat pendistirbusinya ke tempat-tempat yang pas, tapi itu bukan kebjiakan kita (polisi)," katanya.***2***
Feri P
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Karena seperti ini saja sudah sulit mengelola kemacetan," kata Kapolda usai meninjau pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ciamis, Minggu.
Ia menuturkan sedang menjalin sinergi membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung dalam mengantisipasi dampak kehadiran mobil murah.
Ia berharap pemerintah daerah provinsi maupun Kota Bandung untuk melibatkan jajaran kepolisian dalam menentukan kebijakan masalah ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
"Tolong hal-hal yang berkaitan masalah ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, tolong kami diajak untuk dialog atau minimal ikut dalam menentukan kebijakan," katanya.
Menurut dia, ketika ada pembangunan yang berdampak munculnya masalah lalu lintas, maka yang akan menjadi sorotan masyarakat yakni lembaga polisi.
"Tolong setiap kegiatan tersebut (kebijakan pemerintah daerah) libatkan kami sehingga ada penilaian secara objektif," katanya.
Ia mengatakan, kehadiran mobil murah tersebut telah muncul penolakan dari beberapa kepala daerah di kota besar seperti Jakarta dan Semarang.
Ia mengungkapkan setuju jika pendistribusian mobil tersebut dilakukan di daerah-daerah tertentu yang cocok dengan kehadiran mobil murah.
"Saya sependapat pendistirbusinya ke tempat-tempat yang pas, tapi itu bukan kebjiakan kita (polisi)," katanya.***2***
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013