Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) Ravina Shamdasani mengatakan bahwa Prancis harus segera menyelesaikan masalah rasisme dalam badan-badan penegak hukum di negaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan Shamdasani merespons kerusuhan yang terjadi di Prancis setelah kematian seorang remaja berusia 17 tahun akibat ditembak polisi.

"Ini adalah momen bagi negara tersebut untuk serius menyelesaikan masalah rasisme dan diskriminasi rasial yang tertanam dalam penegakan hukum," kata Shamdasani dalam sebuah pernyataan, Jumat.

Dia juga menekankan pentingnya aksi protes yang dilakukan secara damai. PBB mengimbau pihak-pihak berwenang dan kepolisian agar selalu menghormati prinsip-prinsip hukum, keseimbangan, dan non-diskriminasi dalam menjalankan tugasnya menjaga demonstrasi tersebut.

"Setiap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan harus segera diselidiki," katanya.

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan semua opsi, termasuk menyatakan keadaan darurat, untuk memulihkan kembali hukum dan ketertiban.

Jaksa mengatakan polisi yang membunuh remaja tersebut telah didakwa dengan pembunuhan secara disengaja dan ditempatkan dalam penahanan pra-sidang.


Tak ada WNI terlibat kerusuhan

Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak atau terlibat dalam kerusuhan di Prancis, yang dipicu penembakan fatal oleh polisi terhadap pemuda 17 tahun.


“KBRI Paris telah berkoordinasi dengan kepolisian Kota Nanterre serta simpul-simpul masyarakat Indonesia,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

Kerusuhan meletus di Prancis setelah polisi menembak mati pemuda Prancis keturunan Aljazair, Nahel (17), karena ia tidak mengikuti perintah berhenti untuk pemeriksaan lalu lintas pada Selasa (27/6) di Kota Nanterre di pinggiran Paris.

Sejak itu, kerusuhan menyebar ke daerah pinggiran Paris lainnya, seperti Seine-Saint Denis dan Villeurbanne, serta kota-kota besar lainnya termasuk Nantes dan Toulouse hingga Rabu malam (28/6).

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan semua opsi, termasuk menyatakan keadaan darurat, untuk memulihkan kembali hukum dan ketertiban.

Jaksa mengatakan petugas yang membunuh remaja tersebut telah didakwa dengan pembunuhan secara sukarela dan ditempatkan dalam penahanan pra-sidang.

Lebih dari 800 orang telah ditangkap di seluruh Prancis, dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi dilaporkan terjadi di banyak kota termasuk Paris, Bordeaux, Lyon, Roubaix, Marseille. dan Lille.

Para pengunjuk rasa membakar berbagai bangunan dan merusak properti publik. Video yang beredar di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa menjarah restoran dan toko.

Bangunan umum termasuk sekolah juga menjadi sasaran, dan belasan bus umum dibakar di wilayah Paris.

Sebanyak 942 bangunan menjadi sasaran, 2.000 kendaraan dibakar, dan total 3.880 kebakaran terjadi dalam semalam, demikian laporan Le Figaro mengutip pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan polisi menangkap 875 orang, termasuk 408 orang di wilayah Paris. Sebanyak 249 petugas polisi juga terluka dalam bentrokan tersebut.
 



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB: Prancis harus selesaikan masalah rasisme

Pewarta: Shofi Ayudiana

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023