Bima Arya dalam keterangan tertulisnya di Bogor, Rabu, mengatakan pendekatan soal persampahan belum komprehensif, totalitas, sistemik dan masif.
"Kita lihat saat ini Perpres (Peraturan Presiden) belum maksimal untuk membangun gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif. Dari komitmen anggaran saja sangat minim. Belum lagi rata-rata setiap APBD kota tidak sampai 1-2 persen menganggarkan untuk pengelolaan sampah. Perlu intervensi dan kolaborasi pusat dan daerah bahkan pemerintah dan swasta," katanya.
APEKSI bersama CSEAS Indonesia dengan dukungan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-23 Apeksi di Palembang, Sumatera Selatan, pada 6 Juni 2023 pun telah mengadakan dialog kebijakan nasional bertajuk 'Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan Menuju Kota Berkelanjutan.
Oleh karena itu Bima menyatakan, Apeksi akan mendorong advokasi Perpres yang lebih baik, karena terbukti intervensi pusat dalam operasional itu efektif. Namun, perlu kajian dan masukan dari bawah.
"Dinas LH harus ikut merumuskan kebijakan nasional yang mendorong upaya di tingkat kota. Diskusikan seperti apa bentuk Perpres yang lebih baik, untuk pendanaan, kelembagaan dan regulasi yang lebih tajam dan praktis bagi daerah. Apeksi siap membuat kajian lebih serius, dan melahirkan policy brief untuk Presiden, Kementerian/Lembaga di Pusat dan termasuk kepada Kepala Daerah," kata Bima.
Bima Arya mengemukakan, masalah sampah memang belum jelas penyelesaiannya.
"Hari ini kita bangga sekali Indonesia jadi satu dari 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Diprediksi pada 2045, sangat mungkin Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia. Tapi di saat yang sama, ada satu masalah yang belum jelas penyelesaiannya adalah soal sampah," katanya.
Ia menyebutkan, sekitar 70 persen lebih sampah ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 15 persen tidak terangkut, yang didaur ulang mungkin 10-15 persen saja.
Ia mengemukakan bahwa kondisi ini menjadi indikasi bahwa negara ini sedang mengalami darurat sampah, belum lagi ada berapa kota yang TPA-nya bermasalah, tidak punya TPA, ditolak warga dan lain sebagainya, serta adanya kesukaran dalam mencari lahan TPS di Kelurahan atau RW.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sekaligus Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya memandang perlu ada advokasi terkait peraturan pemerintah dalam mengatur lebih sistematik permasalahan pengelolaan sampah dari daerah hingga pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Kita lihat saat ini Perpres (Peraturan Presiden) belum maksimal untuk membangun gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif. Dari komitmen anggaran saja sangat minim. Belum lagi rata-rata setiap APBD kota tidak sampai 1-2 persen menganggarkan untuk pengelolaan sampah. Perlu intervensi dan kolaborasi pusat dan daerah bahkan pemerintah dan swasta," katanya.
APEKSI bersama CSEAS Indonesia dengan dukungan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-23 Apeksi di Palembang, Sumatera Selatan, pada 6 Juni 2023 pun telah mengadakan dialog kebijakan nasional bertajuk 'Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan Menuju Kota Berkelanjutan.
Oleh karena itu Bima menyatakan, Apeksi akan mendorong advokasi Perpres yang lebih baik, karena terbukti intervensi pusat dalam operasional itu efektif. Namun, perlu kajian dan masukan dari bawah.
"Dinas LH harus ikut merumuskan kebijakan nasional yang mendorong upaya di tingkat kota. Diskusikan seperti apa bentuk Perpres yang lebih baik, untuk pendanaan, kelembagaan dan regulasi yang lebih tajam dan praktis bagi daerah. Apeksi siap membuat kajian lebih serius, dan melahirkan policy brief untuk Presiden, Kementerian/Lembaga di Pusat dan termasuk kepada Kepala Daerah," kata Bima.
Bima Arya mengemukakan, masalah sampah memang belum jelas penyelesaiannya.
"Hari ini kita bangga sekali Indonesia jadi satu dari 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Diprediksi pada 2045, sangat mungkin Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia. Tapi di saat yang sama, ada satu masalah yang belum jelas penyelesaiannya adalah soal sampah," katanya.
Ia menyebutkan, sekitar 70 persen lebih sampah ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 15 persen tidak terangkut, yang didaur ulang mungkin 10-15 persen saja.
Ia mengemukakan bahwa kondisi ini menjadi indikasi bahwa negara ini sedang mengalami darurat sampah, belum lagi ada berapa kota yang TPA-nya bermasalah, tidak punya TPA, ditolak warga dan lain sebagainya, serta adanya kesukaran dalam mencari lahan TPS di Kelurahan atau RW.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sekaligus Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya memandang perlu ada advokasi terkait peraturan pemerintah dalam mengatur lebih sistematik permasalahan pengelolaan sampah dari daerah hingga pusat.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023