Oleh Syarif Abdullah
Bandung, 15/7 (Antara) - DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SKSPSI) Jawa Barat akan membentuk Posko Pengawasan THR untuk memastikan pemberian hak buruh pada Hari Raya Idul Fitri 1434 H terpenuhi.
"KSPSI akan membentuk Posko Pengawasan THR di sejumlah daerah, untuk memastikan hak buruh di Hari Raya nanti terpenuhi," kata Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Junto di Bandung, Senin.
Menurut Roy, meski pemberian THR sudah menjadi rutinitas setiap tahun, namun harus tetap dilakukan pengawasan pasalnya selalu muncul hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
Pada kesempatan itu, Ketua KSPSI Jabar meminta kepada para pengusaha di Jabar untuk membayarkan THR satu kali gaji sesuai dengan peraturan yang ada, serta dibayarkan H-7 atau sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1434H.
"Sesuai aturan THR dibahayarkan H-7 sebelum hari raya, namu bila ada kendala di perusahaan, seperti belum bisa membayar THR secara penuh maka segera diinformasikan dan menjalin komunikasi," kata Roy.
Ia mengaku tidak berharap adanya perusahaan yang tidak bisa membayar THR sesuai ketentuan, namun demikian dalam beberapa tahun terakhir kendala itu selalu muncul sehingga harus dicari solusinya.
"Bila ada perusahaan belum bisa membayar THR secara penuh pada H-7, kami himbau dicicil namun tidak lebih dari H-2," kata Roy.
Ia meminta komunikasi antara perusahaan dan buruh dijalin dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan, termasuk masalah THR.
Ia menyebutkan sejumlah kasus pembayaran THR secara mencicil yang dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di kawaan Bandung Raya ada beberapa perusahaan yang melakukan THR secara bertahap karena terkendala likuiditas dana perusahaan.
"Yang penting ada komunikasi, dan THR adalah hak buruh yang harus diberikan oleh perusahaan," katanya.
KSPSI Jawa Barat juga akan melayangkan surat kepada DPD KSPSI di daerah untuk mengingatkan perusahaan di daerah masing-masing terkait pembayaran THR serta menyiapkan posko pengaduan THR.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
Bandung, 15/7 (Antara) - DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SKSPSI) Jawa Barat akan membentuk Posko Pengawasan THR untuk memastikan pemberian hak buruh pada Hari Raya Idul Fitri 1434 H terpenuhi.
"KSPSI akan membentuk Posko Pengawasan THR di sejumlah daerah, untuk memastikan hak buruh di Hari Raya nanti terpenuhi," kata Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Junto di Bandung, Senin.
Menurut Roy, meski pemberian THR sudah menjadi rutinitas setiap tahun, namun harus tetap dilakukan pengawasan pasalnya selalu muncul hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
Pada kesempatan itu, Ketua KSPSI Jabar meminta kepada para pengusaha di Jabar untuk membayarkan THR satu kali gaji sesuai dengan peraturan yang ada, serta dibayarkan H-7 atau sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1434H.
"Sesuai aturan THR dibahayarkan H-7 sebelum hari raya, namu bila ada kendala di perusahaan, seperti belum bisa membayar THR secara penuh maka segera diinformasikan dan menjalin komunikasi," kata Roy.
Ia mengaku tidak berharap adanya perusahaan yang tidak bisa membayar THR sesuai ketentuan, namun demikian dalam beberapa tahun terakhir kendala itu selalu muncul sehingga harus dicari solusinya.
"Bila ada perusahaan belum bisa membayar THR secara penuh pada H-7, kami himbau dicicil namun tidak lebih dari H-2," kata Roy.
Ia meminta komunikasi antara perusahaan dan buruh dijalin dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan, termasuk masalah THR.
Ia menyebutkan sejumlah kasus pembayaran THR secara mencicil yang dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di kawaan Bandung Raya ada beberapa perusahaan yang melakukan THR secara bertahap karena terkendala likuiditas dana perusahaan.
"Yang penting ada komunikasi, dan THR adalah hak buruh yang harus diberikan oleh perusahaan," katanya.
KSPSI Jawa Barat juga akan melayangkan surat kepada DPD KSPSI di daerah untuk mengingatkan perusahaan di daerah masing-masing terkait pembayaran THR serta menyiapkan posko pengaduan THR.***3***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013