Antarajawabarat.com,27/6 - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Garut, Jawa Barat, berharap seluruh program kesejahteraan nelayan segera direalisasikan untuk mengatasi keterpurukan perekonomian nelayan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kenaikan harga BBM sudah tidak bisa dicegah lagi, HNSI hanya menuntut pemerintah realisasikan program pro nelayan, maka urusan nelayan selesai," kata Sekretaris HNSI Kabupaten Garut, Lukman Nulhakim, di Garut, Kamis.
Ia menyebutkan beberapa program pro nelayan dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Garut yakni bantuan beras pada musim paceklik, program usaha bina nelayan dan sertifikat tanah gratis.
Selanjutnya, kata Lukman, program rehabilitasi rumah kumuh bagi nelayan, asuransi nelayan, pendirian Koperasi Nelayan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang hingga sekarang tidak berfungsi.
"Termasuk program bantuan alat tangkap kita perlukan, terutama yang harus segera yaitu adanya dana penopang Koperasi, dan pendirian TPI sebagai upaya mensejahterakan nelayan," katanya.
Ia mengungkapkan, berbagai program untuk nelayan itu sudah beberapa kali ditanyakan kepada pemerintah daerah, tetapi belum ada jawaban.
Menurut dia, jika program kenelayanan itu tidak segera direalisasikan maka nasib dan perekonomian nelayan akan terus terpuruk ditambah tingginya biaya operasi melaut akibat naiknya harga BBM.
"Nasib nelayan Garut sekarang tidak jelas, koperasi dan TPI sekarang ini tidak berjalan, harga jual ikan tetap tidak ada kenaikan," katanya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan ada beberapa program kesejahteraan nelayan yang ditangani oleh sejumlah dinas seperti Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.
Ia mengatakan beberapa program kenelayanan sudah dalam proses seperti pembangunan perumahan nelayan di Rancabuaya sudah diusulkan kepada pemerintah pusat.
"Program itu tidak bisa sekaligus, semua harus memenuhi prosedur. Intinya dari Pemda tentu saja tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," katanya.***4***
Feri P
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Kenaikan harga BBM sudah tidak bisa dicegah lagi, HNSI hanya menuntut pemerintah realisasikan program pro nelayan, maka urusan nelayan selesai," kata Sekretaris HNSI Kabupaten Garut, Lukman Nulhakim, di Garut, Kamis.
Ia menyebutkan beberapa program pro nelayan dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Garut yakni bantuan beras pada musim paceklik, program usaha bina nelayan dan sertifikat tanah gratis.
Selanjutnya, kata Lukman, program rehabilitasi rumah kumuh bagi nelayan, asuransi nelayan, pendirian Koperasi Nelayan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang hingga sekarang tidak berfungsi.
"Termasuk program bantuan alat tangkap kita perlukan, terutama yang harus segera yaitu adanya dana penopang Koperasi, dan pendirian TPI sebagai upaya mensejahterakan nelayan," katanya.
Ia mengungkapkan, berbagai program untuk nelayan itu sudah beberapa kali ditanyakan kepada pemerintah daerah, tetapi belum ada jawaban.
Menurut dia, jika program kenelayanan itu tidak segera direalisasikan maka nasib dan perekonomian nelayan akan terus terpuruk ditambah tingginya biaya operasi melaut akibat naiknya harga BBM.
"Nasib nelayan Garut sekarang tidak jelas, koperasi dan TPI sekarang ini tidak berjalan, harga jual ikan tetap tidak ada kenaikan," katanya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan ada beberapa program kesejahteraan nelayan yang ditangani oleh sejumlah dinas seperti Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.
Ia mengatakan beberapa program kenelayanan sudah dalam proses seperti pembangunan perumahan nelayan di Rancabuaya sudah diusulkan kepada pemerintah pusat.
"Program itu tidak bisa sekaligus, semua harus memenuhi prosedur. Intinya dari Pemda tentu saja tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," katanya.***4***
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013