Antarajawabarat.com,3/6 - Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APPBKI) Jawa Barat mengatakan petani kentang di Provinsi Jabar kesulitan mendapatkan lahan untuk yang cocok ditanami kentang karena hampir seluruh wilayah lahan dikuasai PT Perkebunan Nasional VIII.
"Selain itu hanya sedikit lahan yang bisa dimiliki oleh petani. Intinya para petani kami kesulitan soal lahan yang bisa ditanami kentang," kata Sekjen Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APPBKI) Jawa Barat, Aceng Hasan Mutaqien di Bandung, Senin.
Ditemui usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Aceng menuturkan Jawa Barat terkenal sebagai wajah kentang nasional.
Menurut dia, saat ini terdapat tujuh kabupaten yang menjadi pusat benih di Jawa Barat yakni diantaranya Bandung, Kabupaten Garut dan Majalengka.
"Akan tetapi hampir seluruh petani di sentra tersebut kesulitan mencari lahan untuk ditanami kentang," katanya.
Pihaknya mencontohkan kesulitan lahan terjadi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar.
"Di Pangalengan hampir 80 persen wilayah itu dikuasai salah satu BUMN yakni PTPN VIII," katanya.
Sementara sisanya, kata dia, yakni sebesar 20 persen dikuasai petani dan itu pun sebagian lahan digunakan untuk akses jalan, perumahan dan lainnya.
Menurut dia, PTPN VIII saat ini menguasai sekitar 10.000 hektare lahan.
Pihaknya khawatir dengan adanya hal tersebut karena selama ini riak konflik masih relatif kecil namun jika dibiarkan bisa berpotensi terjadi konflik besar.
Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah provinsi sebagai pemilik otoritas wilayah.
"Diprediksi, kebutuhan lahan penangkaran benih kentang sekitar 2.500 hektare. Tapi kami hanya meminta sekitar 100 hektare saja. Demi lahan itu, petani siap menyewa dengan skema Hak Guna Usaha (HGU)," katanya.
Penyediaan lahan penangkaran benih kentang dari Pemprov Jabar, lanjut dia, dinilai bisa menjadi pilot project nasional.
"Dan apabila sukses, pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan. Dan dari sisi finansial pemprov akan mendapat tambahan pemasukan hasil dari sewa lahan," katanya.***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Selain itu hanya sedikit lahan yang bisa dimiliki oleh petani. Intinya para petani kami kesulitan soal lahan yang bisa ditanami kentang," kata Sekjen Asosiasi Penanggkaran Benih Kentang Indonesia (APPBKI) Jawa Barat, Aceng Hasan Mutaqien di Bandung, Senin.
Ditemui usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Aceng menuturkan Jawa Barat terkenal sebagai wajah kentang nasional.
Menurut dia, saat ini terdapat tujuh kabupaten yang menjadi pusat benih di Jawa Barat yakni diantaranya Bandung, Kabupaten Garut dan Majalengka.
"Akan tetapi hampir seluruh petani di sentra tersebut kesulitan mencari lahan untuk ditanami kentang," katanya.
Pihaknya mencontohkan kesulitan lahan terjadi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar.
"Di Pangalengan hampir 80 persen wilayah itu dikuasai salah satu BUMN yakni PTPN VIII," katanya.
Sementara sisanya, kata dia, yakni sebesar 20 persen dikuasai petani dan itu pun sebagian lahan digunakan untuk akses jalan, perumahan dan lainnya.
Menurut dia, PTPN VIII saat ini menguasai sekitar 10.000 hektare lahan.
Pihaknya khawatir dengan adanya hal tersebut karena selama ini riak konflik masih relatif kecil namun jika dibiarkan bisa berpotensi terjadi konflik besar.
Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah provinsi sebagai pemilik otoritas wilayah.
"Diprediksi, kebutuhan lahan penangkaran benih kentang sekitar 2.500 hektare. Tapi kami hanya meminta sekitar 100 hektare saja. Demi lahan itu, petani siap menyewa dengan skema Hak Guna Usaha (HGU)," katanya.
Penyediaan lahan penangkaran benih kentang dari Pemprov Jabar, lanjut dia, dinilai bisa menjadi pilot project nasional.
"Dan apabila sukses, pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan. Dan dari sisi finansial pemprov akan mendapat tambahan pemasukan hasil dari sewa lahan," katanya.***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013