Antarajawabarat.com,29/4- Dinas Kesehatan Cianjur, Jabar, benarkan jumlah bidan yang mengantongi sertifikasi pemasangan alat kontrasepsi KB jangka panjang, masih minim.
Dinkes Cianjur mencatat dari 600 bidan yang tersebar di wilayah Cianjur, baru 30 persen yang mengantongi sertifikasi. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Dinkes Cianjur Niswan Purwenti, Senin.
Dia mengatakan, bidan yang memiliki kelayakan untuk pemasangan alat kontrasepsi masih sedikit. Hal tersebut dikarenakan harus ada usulan dari Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Cianjur, terlebih dahulu.
"Dimana para bidan itu nantinya akan mengikuti sertifikasi, sebelumnya mereka harus diusulkan oleh BKBPP terlebih dahulu dulu, baru bisa ikut," ujarnya.
Dia menuturkan, sertifikasi bidan sangat penting karena menguji kemampuan bidan memasangkan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan inplan.
"Apabila bidannya tidak memiliki keahlian, maka akan membahayakan pasien atau ibu. Sehingga setiap akseptor KB disarankan, bila ingin memasang alat kontrasepsi harus ke bidan yang sudah ahli atau ke Puskesmas terdekat," katanya.
Sebelumnya, tutur dia, persoalan sertifikasi bidan tersebut, sudah mencuat bahkan sempat ada usulan bidan dilarang memasang alat kontrasepsi jangka panjang.
"Karena bidan lebih dekat dengan lingkungan warga, sehingga pelayanan bidan lebih terjangkau oleh akseptor KB, dengan catatan, bidan yang bersangkutan harus memiliki rekomendasi dan telah mengikuti pelatihan khusus," tandasnya.***4***(KR,FKR)
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
Dinkes Cianjur mencatat dari 600 bidan yang tersebar di wilayah Cianjur, baru 30 persen yang mengantongi sertifikasi. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Dinkes Cianjur Niswan Purwenti, Senin.
Dia mengatakan, bidan yang memiliki kelayakan untuk pemasangan alat kontrasepsi masih sedikit. Hal tersebut dikarenakan harus ada usulan dari Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Cianjur, terlebih dahulu.
"Dimana para bidan itu nantinya akan mengikuti sertifikasi, sebelumnya mereka harus diusulkan oleh BKBPP terlebih dahulu dulu, baru bisa ikut," ujarnya.
Dia menuturkan, sertifikasi bidan sangat penting karena menguji kemampuan bidan memasangkan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan inplan.
"Apabila bidannya tidak memiliki keahlian, maka akan membahayakan pasien atau ibu. Sehingga setiap akseptor KB disarankan, bila ingin memasang alat kontrasepsi harus ke bidan yang sudah ahli atau ke Puskesmas terdekat," katanya.
Sebelumnya, tutur dia, persoalan sertifikasi bidan tersebut, sudah mencuat bahkan sempat ada usulan bidan dilarang memasang alat kontrasepsi jangka panjang.
"Karena bidan lebih dekat dengan lingkungan warga, sehingga pelayanan bidan lebih terjangkau oleh akseptor KB, dengan catatan, bidan yang bersangkutan harus memiliki rekomendasi dan telah mengikuti pelatihan khusus," tandasnya.***4***(KR,FKR)
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013