Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat melibatkan komunitas untuk berpartisipasi melakukan pengawasan dan melaporkan setiap agenda tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berlangsung sesuai aturan, jujur, dan transparan.
"Pengawasan partisipatif itu melibatkan semua orang, semua komunitas, dan kita berikan sosialisasi, edukasi semacam bimtek," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ipa Hafsiah Yakin kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan Bawaslu Garut sudah membentuk petugas panitia pengawasan pemilihan umum (panwaslu) setiap kecamatan, maupun kelurahan dan desa yang sudah diberi bimbingan maupun pengetahuan tentang fungsi pengawasan dan pemilu.
Mereka, kata Ipa, sudah bergerak ke lapangan untuk melakukan pengawasan terkait setiap tahapan Pemilu 2024 seperti proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS).
Selanjutnya tahapan saat ini, kata dia, sedang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk pencocokan dan penelitian data calon pemilih di setiap desa/kelurahan.
"Tahapan ini sebagai pengawas pemilu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, sekarang kita sudah tahap pencalonan peserta pemilu dari DPD, pemutakhiran data pemilih, kita mengawasi secara ketat," kata Ipa.
Ia menyampaikan upaya pengawasan itu tentu membutuhkan peran semua elemen masyarakat dari berbagai komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan apabila ada ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam tahapan pemilu.
Personel Bawaslu Garut, kata dia, saat ini terbatas hanya lima orang, sehingga tidak mungkin bisa mengawasi semua daerah, untuk itu butuh peran partisipasi masyarakat, selain dilakukan juga oleh jajaran panwaslu.
"Kami lima orang, enggak mungkin bisa terawasi semuanya, dengan adanya pengawasan partisipatif insya Allah akan lebih terawasi, dan lebih optimal," katanya.
Ia menyampaikan Bawaslu Garut tidak hanya sekadar mengajak, tapi juga terlebih dahulu memberikan pendidikan politik, pengawasan, dan pelaporan terkait temuan pelanggaran di lapangan.
Bawaslu Garut, kata dia, selama ini terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan pemilu kepada berbagai komunitas seperti komunitas perempuan, anak jalanan, dan sebagainya.
"Siapapun masyarakat Indonesia itu punya hak, ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran segera sampaikan kepada kami," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Pengawasan partisipatif itu melibatkan semua orang, semua komunitas, dan kita berikan sosialisasi, edukasi semacam bimtek," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ipa Hafsiah Yakin kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan Bawaslu Garut sudah membentuk petugas panitia pengawasan pemilihan umum (panwaslu) setiap kecamatan, maupun kelurahan dan desa yang sudah diberi bimbingan maupun pengetahuan tentang fungsi pengawasan dan pemilu.
Mereka, kata Ipa, sudah bergerak ke lapangan untuk melakukan pengawasan terkait setiap tahapan Pemilu 2024 seperti proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS).
Selanjutnya tahapan saat ini, kata dia, sedang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk pencocokan dan penelitian data calon pemilih di setiap desa/kelurahan.
"Tahapan ini sebagai pengawas pemilu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, sekarang kita sudah tahap pencalonan peserta pemilu dari DPD, pemutakhiran data pemilih, kita mengawasi secara ketat," kata Ipa.
Ia menyampaikan upaya pengawasan itu tentu membutuhkan peran semua elemen masyarakat dari berbagai komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan apabila ada ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam tahapan pemilu.
Personel Bawaslu Garut, kata dia, saat ini terbatas hanya lima orang, sehingga tidak mungkin bisa mengawasi semua daerah, untuk itu butuh peran partisipasi masyarakat, selain dilakukan juga oleh jajaran panwaslu.
"Kami lima orang, enggak mungkin bisa terawasi semuanya, dengan adanya pengawasan partisipatif insya Allah akan lebih terawasi, dan lebih optimal," katanya.
Ia menyampaikan Bawaslu Garut tidak hanya sekadar mengajak, tapi juga terlebih dahulu memberikan pendidikan politik, pengawasan, dan pelaporan terkait temuan pelanggaran di lapangan.
Bawaslu Garut, kata dia, selama ini terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan pemilu kepada berbagai komunitas seperti komunitas perempuan, anak jalanan, dan sebagainya.
"Siapapun masyarakat Indonesia itu punya hak, ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran segera sampaikan kepada kami," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023