Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda.
"Enggak mungkin (Pemilu 2024) sekarang ditunda, kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini. Itu kemungkinan besar. Namanya, daya paksa, terpaksa untuk berhenti," ujar Bagja dalam diskusi OTW 2024 bertajuk "Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu" yang digelar Survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, salah satu alasan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda adalah karena tahapan pesta demokrasi tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Juni 2022 yang lalu.
Saat ini, lanjut dia, salah satu tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan adalah seleksi anggota KPU di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Semua harus tahu, sekarang ada seleksi (anggota KPU daerah). Misalnya, ada 20 KPU provinsi akan diseleksi pada akhir tahun ini," ujar dia.
Dengan demikian, menurut Bagja, seluruh pihak sudah sepatutnya optimistis bahwa Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda.
"Ini keringat dan air mata, menanti-nanti Pemilihan Umum 2024 untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Itu pemungutan suara. Pemilu tidak dikerjakan dalam satu hari. Pemilu dikerjakan 20 bulan. Sekarang, sudah tahapan," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Bagja menyampaikan harapannya agar tidak ada aturan mengenai pemilu yang berubah di tengah tahapan-tahapan pesta demokrasi yang sedang dilaksanakan pada saat ini.
"Ini sudah delapan bulan (beberapa tahapan pemilu dilaksanakan), loh. Kalau tiba-tiba aturan diubah, di situ menimbulkan ketidakpastian dalam prosedur. Ketidakpastian hukum melahirkan banyak hal. Itu yang perlu dijaga, bukan hanya KPU dan Bawaslu, melainkan juga pemangku kepentingan, Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi," jelas dia.
Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengimbau warga calon pemilih lebih jeli meneliti atribut yang dikenakan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) guna menghindari tindak kriminal mengatasnamakan petugas.
Ketua KPU Cianjur Selly Nurdinah, Sabtu, mengatakan meski belum mendapat laporan terkait penyalahgunaan atribut petugas pantarlih, pihaknya tetap mengimbau warga mengenali atribut yang digunakan resmi dari KPU.
"Atribut yang digunakan petugas resmi berupa tanda pengenal, topi, dan rompi dengan tulisan 'pantarlih' serta surat tugas dari KPU Cianjur. Sebagian besar petugas tersebut merupakan warga sekitar dan bukan dari luar," kata Selly di Cianjur, Sabtu.
Guna menghindari tindak kriminal yang dilakukan oknum menggunakan atribut tersebut, dia meminta warga melaporkan ke KPU Cianjur dan pihak berwajib jika mendapati petugas tidak sesuai penampilan resmi.
Selly menjelaskan Pantarlih bertugas melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk data pemilih, membantu pekerjaan KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan panitia pemungutan suara (PPS) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data.
"Pantarlih nantinya akan menyampaikan hasil pencocokan yang dilakukan mengenai data pemilih pada panitia pemungutan suara, memberikan atau menyerahkan tanda bukti jika sudah terdaftar pada pemilih, dan melakukan tugas lainnya yang sudah ditentukan KPU sesuai dengan perundang-undangan berlaku," ujarnya.
Pantarlih akan bertugas selama dua bulan sejak 6 Februari hingga 15 Maret dengan durasi kerja yang sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Bawaslu RI: Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023