Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyebar kader pengawasan partisipatif untuk mengawasi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, mengingat indeks kerawanan pemilu (IKP) berada di posisi keempat ditingkat provinsi.
"Kami sudah mempunyai 350 orang kader pengawasan partisipatif yang tugasnya untuk mengawasi atau sebagai 'mata-mata'," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Abdul Khoir di Cirebon, Selasa.
Baca juga: Pemkab Cirebon pastikan stok pangan dan harga aman
Menurutnya IKP Kabupaten Cirebon menjadi yang tinggi di mana secara nasional dari 514 kabupaten/kota berada di posisi ke-24, sedangkan pada tingkat provinsi berada di posisi keempat.
Ia menjelaskan beragam indikator menjadi acuan untuk menentukan IKP di antaranya yaitu politik uang, permasalahan daftar pemilih, persoalan adu domba SARA serta lainnya.
Sehingga kata Abdul, Bawaslu Kabupaten Cirebon akan terus berupaya untuk menurunkan IKP dengan menyebar relawan atau "mata-mata" pada saat tahapan Pemilu 2024 di seluruh kecamatan yang ada.
"IKP kami memang menjadi yang tinggi, sehingga butuh kerja sama semua pihak, agar jalannya Pemilu 2024 nanti bisa lebih baik," tuturnya.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga meminta semua tim kampanye agar terdaftar di KPU, agar ketika ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa segera ditindak, dan ini juga upaya memutus kerawanan pemilu.
Ia menambahkan pada Pemilu 2019 lalu, memang ada beberapa kendala pengawasan oleh Bawaslu terkait kampanye hitam, karena tidak semua tim kampanye tidak terdaftar, sehingga sulit untuk dilakukan penanganan.
Baca juga: Kabupaten Cirebon perbaiki 200 ruas jalan pada 2022
"Kami meminta semua tim kampanye untuk terdaftar di KPU, karena ketika sudah terdaftar, maka pengawasan lebih baik," katanya.
Abdul Khoir menambahkan selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Cirebon terus berupaya mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2024, mulai dari verifikasi faktual anggota partai politik, serta partai politik.
Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga terus berkoordinasi dengan KPU setempat untuk pemutakhiran data pemilih, agar semua tahapan Pemilu 2024 bisa sejujur mungkin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kami sudah mempunyai 350 orang kader pengawasan partisipatif yang tugasnya untuk mengawasi atau sebagai 'mata-mata'," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Abdul Khoir di Cirebon, Selasa.
Baca juga: Pemkab Cirebon pastikan stok pangan dan harga aman
Menurutnya IKP Kabupaten Cirebon menjadi yang tinggi di mana secara nasional dari 514 kabupaten/kota berada di posisi ke-24, sedangkan pada tingkat provinsi berada di posisi keempat.
Ia menjelaskan beragam indikator menjadi acuan untuk menentukan IKP di antaranya yaitu politik uang, permasalahan daftar pemilih, persoalan adu domba SARA serta lainnya.
Sehingga kata Abdul, Bawaslu Kabupaten Cirebon akan terus berupaya untuk menurunkan IKP dengan menyebar relawan atau "mata-mata" pada saat tahapan Pemilu 2024 di seluruh kecamatan yang ada.
"IKP kami memang menjadi yang tinggi, sehingga butuh kerja sama semua pihak, agar jalannya Pemilu 2024 nanti bisa lebih baik," tuturnya.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga meminta semua tim kampanye agar terdaftar di KPU, agar ketika ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa segera ditindak, dan ini juga upaya memutus kerawanan pemilu.
Ia menambahkan pada Pemilu 2019 lalu, memang ada beberapa kendala pengawasan oleh Bawaslu terkait kampanye hitam, karena tidak semua tim kampanye tidak terdaftar, sehingga sulit untuk dilakukan penanganan.
Baca juga: Kabupaten Cirebon perbaiki 200 ruas jalan pada 2022
"Kami meminta semua tim kampanye untuk terdaftar di KPU, karena ketika sudah terdaftar, maka pengawasan lebih baik," katanya.
Abdul Khoir menambahkan selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Cirebon terus berupaya mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2024, mulai dari verifikasi faktual anggota partai politik, serta partai politik.
Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga terus berkoordinasi dengan KPU setempat untuk pemutakhiran data pemilih, agar semua tahapan Pemilu 2024 bisa sejujur mungkin.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022