ANTARAJAWABARAT.com,14/12 - Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat minta Cirebon, Kuningan, Mejalengka dan Indramayu menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena rawan bencana alam.
Anggota F-PKS DPRD Jawa Barat Anwar Yasin kepada wartawan di Cirebon, Kamis, mengatakan, pihaknya prihatin daerah rawan bencana yakni Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Indramayu merupakan daerah rawan bencana.
"Pihaknya minta daerah rawan bencana yakni Cirebon dan sekitarnya menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Barat,"katanya.
Berdasarkan Kebijakan, Propinsi Jawa Barat dalam penanggulangan bencana ini tertera pada Peraturan Daerah Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Barat, 25 Agustus 2009, yakni mendorong pergerakan kepada paradigma baru tentang cara pandang terhadap masalah kebencanaan antara lain, perlindungan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah rawan bencana segera diwujudkan, masyarakat perlu perlindungan saat mereka terkena bencana alam.
Sementara itu terkait rencana pengusaha memberikan dana CSR untuk Penanggulangan Bencana, Apabila Konsep dan Mekanisme Program Jelas.
Ketua Pusat Kajian Bencana, dan Pengungsi, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, Milly Mildawati, mengatakan, sejak pihaknya menjadi narasumber di empat wilayah, rata-rata para pengusaha meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat konsep dan mekanismenya.***2***
Enjang S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
Anggota F-PKS DPRD Jawa Barat Anwar Yasin kepada wartawan di Cirebon, Kamis, mengatakan, pihaknya prihatin daerah rawan bencana yakni Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Indramayu merupakan daerah rawan bencana.
"Pihaknya minta daerah rawan bencana yakni Cirebon dan sekitarnya menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Barat,"katanya.
Berdasarkan Kebijakan, Propinsi Jawa Barat dalam penanggulangan bencana ini tertera pada Peraturan Daerah Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Barat, 25 Agustus 2009, yakni mendorong pergerakan kepada paradigma baru tentang cara pandang terhadap masalah kebencanaan antara lain, perlindungan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah rawan bencana segera diwujudkan, masyarakat perlu perlindungan saat mereka terkena bencana alam.
Sementara itu terkait rencana pengusaha memberikan dana CSR untuk Penanggulangan Bencana, Apabila Konsep dan Mekanisme Program Jelas.
Ketua Pusat Kajian Bencana, dan Pengungsi, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, Milly Mildawati, mengatakan, sejak pihaknya menjadi narasumber di empat wilayah, rata-rata para pengusaha meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat konsep dan mekanismenya.***2***
Enjang S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012