Gubernur Ridwan Kamil tepis isu pemindahan ibu kota Provinsi Jabar

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menepis isu yang berkembang saat ini tentang pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ke Tegalluar di Kabupaten Bandung,

Ridwan di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu, menegaskan yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung, namun itu baru pada tahap wacana.

"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Ridwan Kamil.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD: Pemindahan pusat pemerintahan Jabar belum dibahas

Kang Emil, sapaan akrabnya memastikan, Ibu Kota Jabar tetap Kota Bandung namun pusat pemerintahannya diwacanakan berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar, Walini dan Kertajati.

"Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini dan Kertajati," katanya.

Adapun Tegalluar disebut paling potensial menjadi lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar.

Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.

"Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ, hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit," ujar Kang Emil.

Ia mencontohkan, Ibu Kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya.

Baca juga: Gubernur: Jabar bersiap hadapi potensi krisis ekonomi

"Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya," ujar Kang Emil.

Namun demikian, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu dikaji lebih dalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak.

"Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," kata Kang Emil.