ANTARAJAWABARAT.com,23/11 - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Konstruksi dan Properti Zulkarnain Arif menyatakan, pengusaha konstruksi mengeluhkan proses tender dari pemerintah yang tidak berjalan dengan baik.
"Sudah tidak aneh lagi apabila pada setiap proses tender, pemenangnya sudah diketahui sejak awal," kata Zulkarnain Arif saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional ke-2 Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapeksindo) di Kota Bandung, Jumat.
Menurut dia, permasalahan tender pemerintah sangat terasa hingga ke tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga pihaknya berharap agar pemerintah daerah mampu memperbaikinya.
Ia menuturkan, praktik tender yang dinilainya tidak adil seperti itu hanya akan membunuh pelaku usaha konstruksi di daerah padahal pengusaha konstruksi di daerah merupakan pelaku berskala menengah ke bawah.
"Dan juga mereka yang di daerah hanya mengerjakan proyek berskala menengah ke bawah, 'kan untuk proyek-proyek skala besar sudah diambil oleh BUMN," katanya.
Menyikapi keluhan dari Kadin tersebut tentang proses tender, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, menyatakan pihaknya berusaha akan memperbaiki kinerja bawahannya.
Pihaknya akan segera melakukan normalisasi jika praktik seperti itu terjadi di Jawa Barat.
"Kami dari Pemprov Jabar juga akan akan memangkas birokrasi agar mempermudah pelaku usaha. Karena kami pun sangat membutuhkan pelaku usaha konstruksi. Mustahil pembangunan akan berjalan tidak ada pengusaha konstruksi," kata dia.
Oleh karena itu, Wagub Jabar berharap agar pelaku usaha konstruksi memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal karena selama ini mayoritas proyek di Jawa Barat pekerjanya berasal dari daerah luar.
"Dengan memberikan pelatihan, masyarakat akan diberdayakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran," kata Dede Yusuf. ***2***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Sudah tidak aneh lagi apabila pada setiap proses tender, pemenangnya sudah diketahui sejak awal," kata Zulkarnain Arif saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional ke-2 Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapeksindo) di Kota Bandung, Jumat.
Menurut dia, permasalahan tender pemerintah sangat terasa hingga ke tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga pihaknya berharap agar pemerintah daerah mampu memperbaikinya.
Ia menuturkan, praktik tender yang dinilainya tidak adil seperti itu hanya akan membunuh pelaku usaha konstruksi di daerah padahal pengusaha konstruksi di daerah merupakan pelaku berskala menengah ke bawah.
"Dan juga mereka yang di daerah hanya mengerjakan proyek berskala menengah ke bawah, 'kan untuk proyek-proyek skala besar sudah diambil oleh BUMN," katanya.
Menyikapi keluhan dari Kadin tersebut tentang proses tender, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, menyatakan pihaknya berusaha akan memperbaiki kinerja bawahannya.
Pihaknya akan segera melakukan normalisasi jika praktik seperti itu terjadi di Jawa Barat.
"Kami dari Pemprov Jabar juga akan akan memangkas birokrasi agar mempermudah pelaku usaha. Karena kami pun sangat membutuhkan pelaku usaha konstruksi. Mustahil pembangunan akan berjalan tidak ada pengusaha konstruksi," kata dia.
Oleh karena itu, Wagub Jabar berharap agar pelaku usaha konstruksi memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal karena selama ini mayoritas proyek di Jawa Barat pekerjanya berasal dari daerah luar.
"Dengan memberikan pelatihan, masyarakat akan diberdayakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran," kata Dede Yusuf. ***2***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012