Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) melakukan pembahasan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar Tahun Anggaran 2021.
"Adapun pembahasan P2APBD tersebut, tengah dilakukan di tingkat pembahasan oleh komisi," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe di Bandung, Selasa.
Baca juga: APBD Jabar ikut terdampak pandemi corona
Harris mengatakan dari hasil pembahasan pihaknya bersama mitra kerja Komisi V DPRD Jabar diketahui bahwa secara umum target-target yang diberikan Pemprov Jabar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tercapai dengan baik, meskipun di tengah kondisi keuangan yang minim.
"Saya kira ini penghargaan dari kami untuk para OPD yang telah bekerja dengan baik dan luar biasa walaupun di tengah kondisi (keuangan) yang sangat minim," katanya.
Harris mengatakan saat ini dukungan anggaran untuk OPD sudah baik sehingga pihaknya ingin setiap OPD dapat meningkatkan lagi kinerjanya.
Baca juga: DPRD-Pemprov Jabar teken kesepakatan Rancangan APBD 2020, nilainya Rp46 triliun lebih
Kemudian, lanjut dia, apa yang telah terjadi pada tahun lalu harus diperbaiki dengan tidak membiarkan dinas-dinas bekerja di tengah kondisi keuangan yang tidak baik akibat pandemi COVID-19.
"Kita harus meningkatkan mutu yang ada sekarang ini, tentunya didasari dengan anggaran yang cukup besar. Saya kira yang harus kita tingkatkan terus. Apakah itu soal pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja, pemuda dan olahraga, cukup banyak yang harus kita perbaiki," kata dia.
Sementara itu terkait dengan adanya sejumlah OPD yang memiliki Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) Harris mengatakan bahwa dari hasil penelusuran pihaknya diketahui bahwa terjadinya Silpa akibat adanya gagal lelang dikarenakan adanya kendala teknis saat lelang berlangsung.
"Memang ada beberapa hal yang disampaikan OPD adalah terjadinya gagal lelang, karena pada saat pelelangan harga-harga barang sudah cukup naik. Sehingga membuat mereka untuk tidak mungkin melaksanakan itu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Adapun pembahasan P2APBD tersebut, tengah dilakukan di tingkat pembahasan oleh komisi," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe di Bandung, Selasa.
Baca juga: APBD Jabar ikut terdampak pandemi corona
Harris mengatakan dari hasil pembahasan pihaknya bersama mitra kerja Komisi V DPRD Jabar diketahui bahwa secara umum target-target yang diberikan Pemprov Jabar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tercapai dengan baik, meskipun di tengah kondisi keuangan yang minim.
"Saya kira ini penghargaan dari kami untuk para OPD yang telah bekerja dengan baik dan luar biasa walaupun di tengah kondisi (keuangan) yang sangat minim," katanya.
Harris mengatakan saat ini dukungan anggaran untuk OPD sudah baik sehingga pihaknya ingin setiap OPD dapat meningkatkan lagi kinerjanya.
Baca juga: DPRD-Pemprov Jabar teken kesepakatan Rancangan APBD 2020, nilainya Rp46 triliun lebih
Kemudian, lanjut dia, apa yang telah terjadi pada tahun lalu harus diperbaiki dengan tidak membiarkan dinas-dinas bekerja di tengah kondisi keuangan yang tidak baik akibat pandemi COVID-19.
"Kita harus meningkatkan mutu yang ada sekarang ini, tentunya didasari dengan anggaran yang cukup besar. Saya kira yang harus kita tingkatkan terus. Apakah itu soal pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja, pemuda dan olahraga, cukup banyak yang harus kita perbaiki," kata dia.
Sementara itu terkait dengan adanya sejumlah OPD yang memiliki Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) Harris mengatakan bahwa dari hasil penelusuran pihaknya diketahui bahwa terjadinya Silpa akibat adanya gagal lelang dikarenakan adanya kendala teknis saat lelang berlangsung.
"Memang ada beberapa hal yang disampaikan OPD adalah terjadinya gagal lelang, karena pada saat pelelangan harga-harga barang sudah cukup naik. Sehingga membuat mereka untuk tidak mungkin melaksanakan itu," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022