ANTARAJAWABARAT.com,6/9 - Wakil Presiden Boediono mengingatkan hasil evaluasi menyeluruh di lingkungan IPDN ditindak lanjuti baik itu pola pengasuhan, tata kelola penanganan serta sarana dan prasarananya.
"Beberapa waktu lalu ada evaluasi menyeluruh terkait IPDN, saya minta semua rekomendasi itu ditindaklanjuti baik pola pengasuhan, tatakelola penanganan, serta sarana dan prasarananya," kata Wapres Boediono pada saat mengukuhkan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XIX/2012 di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Kamis.
Pada kesempatan itu, Wapres mengharapkan IPDN terus memantau penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan pemerintahan itu.
Menurut Wapres, diharapkan ada standar kualitas yang diterapkan di tujuh IPDN di Indonesia berlaku sama, baik itu perbaikan perpustakaan, hubungan sosial di lingkungan kampus maupun perbaikan gizi yang terus ditingkatkan.
"Tak ingin mendengar lagi IPDN menjadi bahan gunjingan karena tindakan kekerasan. Jadikan IPDN kebanggaan bangsa dan tumpuan untuk lahirnya kader yang unggul," katanya.
Menurut Wapres, IPDN dalam konteks sistem pemerintahan punya peran strategis, sebagai lembaga pendidikan yang dituntut merancang kurikulum yang akseleratif dan dinamis.
Kuncinya, kata Wapres, adalah dosen dan pembimbingnya yang diharapkan terus meningkatkan kualitas, agar pamong praja yang disiapkan bisa menjadi aparatur yang tangguh.
"Keteladanan pembimbing dan pengajar adalah kunci pembentukan karakter lulusan, dan tidak mengecewakan harapan rakyat," katanya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fawzi menyatakan IPDN saat ini sudah berubah ke arah yang lebih baik dengan berorientasi pada psiko analisis yang menjadi kekuatan utama ditunjang behavioralinstik dan humanistik.
Terkait perubahan sistem pengajaran IPDN dengan pembentukan tujuh kampus regional, menurut Mendagri, agar praja lebih mengenal kewilayahan Indonesia serta memperkaya kurikulum dengan muatan lokal.
"Sistem kampus regional ini tidak mengurangi karakteristik kebhinekaan karena tetap mereka berasal dari seluruh Indonesia, sama-sama disiapkan dengan standar untuk menjadi praja abdi bernegara dan abdi masyarakat," kata Mendagri menambahkan. ***1***
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Beberapa waktu lalu ada evaluasi menyeluruh terkait IPDN, saya minta semua rekomendasi itu ditindaklanjuti baik pola pengasuhan, tatakelola penanganan, serta sarana dan prasarananya," kata Wapres Boediono pada saat mengukuhkan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XIX/2012 di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Kamis.
Pada kesempatan itu, Wapres mengharapkan IPDN terus memantau penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan pemerintahan itu.
Menurut Wapres, diharapkan ada standar kualitas yang diterapkan di tujuh IPDN di Indonesia berlaku sama, baik itu perbaikan perpustakaan, hubungan sosial di lingkungan kampus maupun perbaikan gizi yang terus ditingkatkan.
"Tak ingin mendengar lagi IPDN menjadi bahan gunjingan karena tindakan kekerasan. Jadikan IPDN kebanggaan bangsa dan tumpuan untuk lahirnya kader yang unggul," katanya.
Menurut Wapres, IPDN dalam konteks sistem pemerintahan punya peran strategis, sebagai lembaga pendidikan yang dituntut merancang kurikulum yang akseleratif dan dinamis.
Kuncinya, kata Wapres, adalah dosen dan pembimbingnya yang diharapkan terus meningkatkan kualitas, agar pamong praja yang disiapkan bisa menjadi aparatur yang tangguh.
"Keteladanan pembimbing dan pengajar adalah kunci pembentukan karakter lulusan, dan tidak mengecewakan harapan rakyat," katanya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fawzi menyatakan IPDN saat ini sudah berubah ke arah yang lebih baik dengan berorientasi pada psiko analisis yang menjadi kekuatan utama ditunjang behavioralinstik dan humanistik.
Terkait perubahan sistem pengajaran IPDN dengan pembentukan tujuh kampus regional, menurut Mendagri, agar praja lebih mengenal kewilayahan Indonesia serta memperkaya kurikulum dengan muatan lokal.
"Sistem kampus regional ini tidak mengurangi karakteristik kebhinekaan karena tetap mereka berasal dari seluruh Indonesia, sama-sama disiapkan dengan standar untuk menjadi praja abdi bernegara dan abdi masyarakat," kata Mendagri menambahkan. ***1***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012