Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Prakarsa tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Secara Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengungkapkan pada akhir 2020, usai rapat paripurna di gedung dewan setempat, Kamis (23/6), menyampaikan banyak menerima audiensi dari tokoh masyarakat yang berharap ada kehadiran pemerintah terhadap fenomena rentenir dan bank keliling yang meresahkan.
"Banyak warga yang mengeluhkan fenomena korban bank keliling, rentenir, dan pinjol. Dengan bunga yang tinggi telah menjerat warga dan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga rumah tangga. Salah satunya saat audiensi kepada kami di DPRD. Selain itu, banyak warga juga menyampaikan keluhannya saat reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor. Untuk itu, masalah serius ini perlu dicarikan solusi dan DPRD mengusulkan Raperda Usul Prakarsa ini," ujar Atang.
Pada akhir 2021, Atang menyampaikan bahwa raperda ini telah disetujui masuk dalam daftar Propemperda 2022. Ketua DPRD Kota Bogor itu memastikan anggota dewan telah bulat bertekad akan meneruskan pembahasan Raperda Usul Prakarsa tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir bersama Pemerintah Kota Bogor.
"Selanjutnya kami akan menunggu pandangan dari Pemkot Bogor dan akan segera menindaklanjuti dengan pembentukan pansus untuk pembahasan. Besar harapan kami Raperda Usul Prakarsa ini bisa dibahas secepatnya, karena dampak bank keliling, rentenir, dan pinjol ilegal ini menyebabkan masalah sosial, ekonomi, hingga bubarnya rumah tangga," katanya lagi.
Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor Siti Maesaroh menjelaskan terdapat tiga landasan yang mendasari penyusunan Raperda Usul Prakarsa ini, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.
"Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap praktik-praktik pinjaman daring, bank keliling, koperasi liar dan rentenir yang menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat," ujar Siti.
Siti menyampaikan isi raperda ini rencana terdiri dari 11 bab dan 17 pasal. Materi pokok yang diatur dalam layanan pinjam-meminjam uang di antaranya terkait mitigasi risiko, asas perlindungan pengguna, larangan dan sanksi bagi penyelenggara dan pengguna, kewajiban pemerintah daerah, serta larangan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi masyarakat.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Bogor pun menyetujui pembahasan Raperda Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Secara Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir akan berlanjut.
Dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Usul Prakarsa ini, perwakilan fraksi-fraksi Heri Cahyono menyampaikan bahwa pemerintah daerah baiknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman daring atau finansial teknologi peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan masyarakat.
"Oleh karenanya kehadiran Raperda Usul Prakarsa DPRD ini diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat. Setidaknya negara harus hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi," katanya lagi.
Latar belakang diusulkan raperda ini karena banyak aduan yang masuk ke DPRD Kota Bogor dari korban pinjaman daring maupun bank keliling.
Dukung bangun sekolah
Sementara itu Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong pemerintah setempat menambah dua pembangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri terpadu pada tahun ini dari rencana semula hanya satu sekolah, sehingga berjumlah tiga sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, di Kota Bogor, Senin, mengatakan penambahan SD dan SMP negeri terpadu diperlukan untuk mengejar kekurangan 10 sekolah dari 30 sekolah yang dibutuhkan untuk menampung lebih banyak siswa-siswi di sekolah negeri.
“Sejauh ini kan rencana penambahan sekolah baru hanya satu unit saja di Kayumanis. Nah kami meminta agar ada penambahan dua unit lagi selain Kayumanis,” ujar Karnain.
Menurutnya, selain jangka pendek dengan perbaikan sekolah yang rusak, DPRD berharap jumlah pembangunan SD dan SMP negeri baru tahun ini diperbanyak akan lebih cepat memberi solusi kepada masyarakat untuk dapat lebih banyak belajar di sekolah negeri.
DPRD Kota Bogor, kata Karnain, mendorong penambahan dua sekolah SD dan SMP negeri terpadu dimasukkan ke dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2022.
Baca juga: IKIAD DPRD Jawa Barat dan Bogor bagikan bantuan untuk anak disabilitas
Baca juga: DPRD Kota Bogor tidak mau dana CSR mandek di Rp4 miliar dari tahun ke tahun
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengungkapkan pada akhir 2020, usai rapat paripurna di gedung dewan setempat, Kamis (23/6), menyampaikan banyak menerima audiensi dari tokoh masyarakat yang berharap ada kehadiran pemerintah terhadap fenomena rentenir dan bank keliling yang meresahkan.
"Banyak warga yang mengeluhkan fenomena korban bank keliling, rentenir, dan pinjol. Dengan bunga yang tinggi telah menjerat warga dan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga rumah tangga. Salah satunya saat audiensi kepada kami di DPRD. Selain itu, banyak warga juga menyampaikan keluhannya saat reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor. Untuk itu, masalah serius ini perlu dicarikan solusi dan DPRD mengusulkan Raperda Usul Prakarsa ini," ujar Atang.
Pada akhir 2021, Atang menyampaikan bahwa raperda ini telah disetujui masuk dalam daftar Propemperda 2022. Ketua DPRD Kota Bogor itu memastikan anggota dewan telah bulat bertekad akan meneruskan pembahasan Raperda Usul Prakarsa tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir bersama Pemerintah Kota Bogor.
"Selanjutnya kami akan menunggu pandangan dari Pemkot Bogor dan akan segera menindaklanjuti dengan pembentukan pansus untuk pembahasan. Besar harapan kami Raperda Usul Prakarsa ini bisa dibahas secepatnya, karena dampak bank keliling, rentenir, dan pinjol ilegal ini menyebabkan masalah sosial, ekonomi, hingga bubarnya rumah tangga," katanya lagi.
Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor Siti Maesaroh menjelaskan terdapat tiga landasan yang mendasari penyusunan Raperda Usul Prakarsa ini, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.
"Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap praktik-praktik pinjaman daring, bank keliling, koperasi liar dan rentenir yang menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat," ujar Siti.
Siti menyampaikan isi raperda ini rencana terdiri dari 11 bab dan 17 pasal. Materi pokok yang diatur dalam layanan pinjam-meminjam uang di antaranya terkait mitigasi risiko, asas perlindungan pengguna, larangan dan sanksi bagi penyelenggara dan pengguna, kewajiban pemerintah daerah, serta larangan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi masyarakat.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Bogor pun menyetujui pembahasan Raperda Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Secara Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir akan berlanjut.
Dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Usul Prakarsa ini, perwakilan fraksi-fraksi Heri Cahyono menyampaikan bahwa pemerintah daerah baiknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman daring atau finansial teknologi peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan masyarakat.
"Oleh karenanya kehadiran Raperda Usul Prakarsa DPRD ini diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat. Setidaknya negara harus hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi," katanya lagi.
Latar belakang diusulkan raperda ini karena banyak aduan yang masuk ke DPRD Kota Bogor dari korban pinjaman daring maupun bank keliling.
Dukung bangun sekolah
Sementara itu Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong pemerintah setempat menambah dua pembangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri terpadu pada tahun ini dari rencana semula hanya satu sekolah, sehingga berjumlah tiga sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, di Kota Bogor, Senin, mengatakan penambahan SD dan SMP negeri terpadu diperlukan untuk mengejar kekurangan 10 sekolah dari 30 sekolah yang dibutuhkan untuk menampung lebih banyak siswa-siswi di sekolah negeri.
“Sejauh ini kan rencana penambahan sekolah baru hanya satu unit saja di Kayumanis. Nah kami meminta agar ada penambahan dua unit lagi selain Kayumanis,” ujar Karnain.
Menurutnya, selain jangka pendek dengan perbaikan sekolah yang rusak, DPRD berharap jumlah pembangunan SD dan SMP negeri baru tahun ini diperbanyak akan lebih cepat memberi solusi kepada masyarakat untuk dapat lebih banyak belajar di sekolah negeri.
DPRD Kota Bogor, kata Karnain, mendorong penambahan dua sekolah SD dan SMP negeri terpadu dimasukkan ke dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2022.
Baca juga: IKIAD DPRD Jawa Barat dan Bogor bagikan bantuan untuk anak disabilitas
Baca juga: DPRD Kota Bogor tidak mau dana CSR mandek di Rp4 miliar dari tahun ke tahun
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022