Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung terkait dengan dugaan pungli saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Humas Satgas Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan bahwa OTT tersebut setelah adanya pengaduan dari orang tua siswa. Tim lalu bergerak untuk melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut.
"Bermula dari pengaduan masyarakat dari orang tua murid yang merasa keberatan terkait dengan adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal, 'kan pramukanya masih lama, tanggal 20 Juli 2022," kata Yudi di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Adapun timnya mengamankan Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG dan AT selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator.
Mereka, kata dia, tergabung dalam panitia PPDB. Dari tangan sejumlah panitia PPDB itu, menurut dia, uang yang ditemukan berjumlah Rp40.750.000,00.
Ia menyebutkan uang itu berasal dari uang titipan atau uang sumbangan sebesar Rp23.700.000,00 dan uang pramuka sebesar Rp17.250.000,00. Padahal, kata dia, hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan kepada para siswa baru.
"Nah, Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa kalau tidak salah. Namun, belum semuanya bayar," kata Yudi.
Menurut dia, modus yang diduga dilakukan oleh para panitia PPDB yang diamankan itu, yakni buat pengumuman kepada orang tua siswa terkait dengan adanya uang sumbangan untuk bangunan sekolah yang perlu dibayarkan.
Adapun sumbangan itu sebesar Rp3 juta per siswa, sedangkan untuk uang pramuka sebesar Rp550 ribu/siswa.
"Hasil pendalaman dari kasus ini akan dibawa ke gelar perkara," katanya.
Sebelumnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat menemukan dugaan pungli yang melibatkan dua pimpinan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 22 Kota Bandung.
Kepala Bidang Data dan Informasi Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan kedua pimpinan sekolah itu diduga merupakan kepala sekolah berinisial H dan wakil kepala sekolah bidang humas berinisial ER. Keduanya diduga memungut biaya kepada siswa pindahan.
"Kita ke sekolah, melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan terbukti ada pungutan yang dilakukan ER atas sepengetahuan dan diketahui kepala sekolahnya berinisial H," kata Yudi di Bandung, Senin.
Menurutnya, dugaan pungli tersebut berawal dari adanya pengaduan orang tua murid yang ingin memindahkan anaknya dari luar kota untuk bersekolah di Kota Bandung.
Berangkat dari pengaduan tersebut, menurutnya, Tim Saber Pungli langsung melakukan penelusuran ke sekolah yang diadukan tersebut. Dari pemeriksaan awal, kata dia, ditemukan uang sebesar Rp30 juta yang diduga dari pungli. Ia menduga aksi pungli sekolah itu bukan hanya menimpa satu siswa saja.
Ia mengatakan kedua oknum pimpinan sekolah tersebut diduga bekerja sama untuk melakukan aksi pungli kepada siswa atau orang tuanya.
"Apa pun alasannya kami tidak terima, mau untuk sekolah, masjid, kita tak terima, jadi bukan untuk pembenaran," katanya.
Dari sejumlah pemeriksaan dan barang bukti yang didapat, menurutnya, Saber Pungli Jabar segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut.
"Tak ada satu pasal pun yang mengharuskan bayar administrasi, tidak ada. Jika ada terjadi (pungli) maka yang bersangkutan akan dilakukan sanksi sesuai dengan amanat dari Pergub (Peraturan Gubernur)," kata Yudi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Humas Satgas Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan bahwa OTT tersebut setelah adanya pengaduan dari orang tua siswa. Tim lalu bergerak untuk melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut.
"Bermula dari pengaduan masyarakat dari orang tua murid yang merasa keberatan terkait dengan adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal, 'kan pramukanya masih lama, tanggal 20 Juli 2022," kata Yudi di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Adapun timnya mengamankan Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG dan AT selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator.
Mereka, kata dia, tergabung dalam panitia PPDB. Dari tangan sejumlah panitia PPDB itu, menurut dia, uang yang ditemukan berjumlah Rp40.750.000,00.
Ia menyebutkan uang itu berasal dari uang titipan atau uang sumbangan sebesar Rp23.700.000,00 dan uang pramuka sebesar Rp17.250.000,00. Padahal, kata dia, hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan kepada para siswa baru.
"Nah, Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa kalau tidak salah. Namun, belum semuanya bayar," kata Yudi.
Menurut dia, modus yang diduga dilakukan oleh para panitia PPDB yang diamankan itu, yakni buat pengumuman kepada orang tua siswa terkait dengan adanya uang sumbangan untuk bangunan sekolah yang perlu dibayarkan.
Adapun sumbangan itu sebesar Rp3 juta per siswa, sedangkan untuk uang pramuka sebesar Rp550 ribu/siswa.
"Hasil pendalaman dari kasus ini akan dibawa ke gelar perkara," katanya.
Sebelumnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat menemukan dugaan pungli yang melibatkan dua pimpinan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 22 Kota Bandung.
Kepala Bidang Data dan Informasi Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan kedua pimpinan sekolah itu diduga merupakan kepala sekolah berinisial H dan wakil kepala sekolah bidang humas berinisial ER. Keduanya diduga memungut biaya kepada siswa pindahan.
"Kita ke sekolah, melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan terbukti ada pungutan yang dilakukan ER atas sepengetahuan dan diketahui kepala sekolahnya berinisial H," kata Yudi di Bandung, Senin.
Menurutnya, dugaan pungli tersebut berawal dari adanya pengaduan orang tua murid yang ingin memindahkan anaknya dari luar kota untuk bersekolah di Kota Bandung.
Berangkat dari pengaduan tersebut, menurutnya, Tim Saber Pungli langsung melakukan penelusuran ke sekolah yang diadukan tersebut. Dari pemeriksaan awal, kata dia, ditemukan uang sebesar Rp30 juta yang diduga dari pungli. Ia menduga aksi pungli sekolah itu bukan hanya menimpa satu siswa saja.
Ia mengatakan kedua oknum pimpinan sekolah tersebut diduga bekerja sama untuk melakukan aksi pungli kepada siswa atau orang tuanya.
"Apa pun alasannya kami tidak terima, mau untuk sekolah, masjid, kita tak terima, jadi bukan untuk pembenaran," katanya.
Dari sejumlah pemeriksaan dan barang bukti yang didapat, menurutnya, Saber Pungli Jabar segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut.
"Tak ada satu pasal pun yang mengharuskan bayar administrasi, tidak ada. Jika ada terjadi (pungli) maka yang bersangkutan akan dilakukan sanksi sesuai dengan amanat dari Pergub (Peraturan Gubernur)," kata Yudi.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022