Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong pelaku usaha sektor pariwisata di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai wujud jaminan keamanan bagi wisatawan.
"Peran pemerintah daerah dan juga ada peran legislatif untuk bersama-sama menyosialisasikan arti pentingnya sebuah sertifikasi SNI 9042," kata Koordinator Sertifikasi Usaha Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Mugianto saat acara sosialisasi SNI 9042 kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor usaha kepariwisataan di Garut, Jabar, Sabtu.
Baca juga: Wabup Garut: Kunjungan wisatawan percepat pemulihan ekonomi
Ia menuturkan pelaku usaha pariwisata sudah seharusnya memiliki sertifikasi SNI yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan pariwisata.
Empat aspek dalam sertifikasi SNI itu, lanjut dia, harus menjadi perhatian untuk segera direalisasikan karena saat ini cara berpikir wisatawan sudah mengedepankan hal itu sebelum memutuskan berkunjung ke destinasi wisata.
"Peran pemerintah daerah untuk bisa memberikan edukasi-edukasi betapa pentingnya aspek ini," katanya.
Ia menjelaskan sertifikasi SNI itu bukan strategi untuk menarik wisatawan, melainkan menjadi suatu kebutuhan yang harus diterapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat berwisata.
Ia berharap pelaku usaha wisata dapat secara mandiri melengkapi kegiatan usahanya dengan memiliki sertifikasi SNI 9042, sehingga sektor kepariwisataan di Garut maupun daerah lainnya bisa semakin maju dan berkembang.
Baca juga: Wabup Garut akan evaluasi pelayanan wisata agar lebih baik
"Diharapkan dengan SNI ini maka akan ada kesadaran masyarakat untuk mandiri melakukan sertifikasi, karena apa? Tidak selamanya pemerintah memfasilitasi. Sertifikasi ini suatu kebutuhan, diharapkan juga pelaku usaha pariwisata mandiri atau berbayar," katanya.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah yang hadir dalam acara sosialisasi menambahkan sertifikasi SNI dalam sektor kepariwisataan tidak hanya pada tempat wisata, melainkan sektor lainnya seperti kuliner, fesyen, kegiatan tradisi dan kebudayaan yang menjadi ciri khas di daerah, seperti halnya Kabupaten Garut yang memiliki potensi pariwisata.
Politisi Partai Golkar itu mendukung adanya kegiatan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi SNI bagi para pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif di Kabupaten Garut berkaitan dengan kebersihan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.
"Ini penting sebagai jaminan bahwa produk dia (pelaku usaha) sudah distandardisasi, dan konsumen menjadi yakin pasti bersih, makanannya higienis bukan makanan basi, bahan baku bukan asal comot," katanya.
Ia menegaskan setiap destinasi wisata sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bagi wisatawan.
Baca juga: Kunjungan ke tempat wisata di Garut lebih satu juta orang
Ia mencontohkan misalkan di tempat wisata harus ada jaminan keselamatan dan jalur evakuasi bagi pengunjung apabila terjadi kebakaran sehingga tidak menimbulkan korban atau kerugian lainnya.
"Untuk itu dalam pemberian sertifikasi harus serius, kalau persyaratannya belum 100 persen misalkan harus dilengkapi, karena SNI di kita, itu mengacu internasional," kata Ferdiansyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Peran pemerintah daerah dan juga ada peran legislatif untuk bersama-sama menyosialisasikan arti pentingnya sebuah sertifikasi SNI 9042," kata Koordinator Sertifikasi Usaha Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Mugianto saat acara sosialisasi SNI 9042 kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor usaha kepariwisataan di Garut, Jabar, Sabtu.
Baca juga: Wabup Garut: Kunjungan wisatawan percepat pemulihan ekonomi
Ia menuturkan pelaku usaha pariwisata sudah seharusnya memiliki sertifikasi SNI yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan pariwisata.
Empat aspek dalam sertifikasi SNI itu, lanjut dia, harus menjadi perhatian untuk segera direalisasikan karena saat ini cara berpikir wisatawan sudah mengedepankan hal itu sebelum memutuskan berkunjung ke destinasi wisata.
"Peran pemerintah daerah untuk bisa memberikan edukasi-edukasi betapa pentingnya aspek ini," katanya.
Ia menjelaskan sertifikasi SNI itu bukan strategi untuk menarik wisatawan, melainkan menjadi suatu kebutuhan yang harus diterapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat berwisata.
Ia berharap pelaku usaha wisata dapat secara mandiri melengkapi kegiatan usahanya dengan memiliki sertifikasi SNI 9042, sehingga sektor kepariwisataan di Garut maupun daerah lainnya bisa semakin maju dan berkembang.
Baca juga: Wabup Garut akan evaluasi pelayanan wisata agar lebih baik
"Diharapkan dengan SNI ini maka akan ada kesadaran masyarakat untuk mandiri melakukan sertifikasi, karena apa? Tidak selamanya pemerintah memfasilitasi. Sertifikasi ini suatu kebutuhan, diharapkan juga pelaku usaha pariwisata mandiri atau berbayar," katanya.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah yang hadir dalam acara sosialisasi menambahkan sertifikasi SNI dalam sektor kepariwisataan tidak hanya pada tempat wisata, melainkan sektor lainnya seperti kuliner, fesyen, kegiatan tradisi dan kebudayaan yang menjadi ciri khas di daerah, seperti halnya Kabupaten Garut yang memiliki potensi pariwisata.
Politisi Partai Golkar itu mendukung adanya kegiatan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi SNI bagi para pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif di Kabupaten Garut berkaitan dengan kebersihan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.
"Ini penting sebagai jaminan bahwa produk dia (pelaku usaha) sudah distandardisasi, dan konsumen menjadi yakin pasti bersih, makanannya higienis bukan makanan basi, bahan baku bukan asal comot," katanya.
Ia menegaskan setiap destinasi wisata sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bagi wisatawan.
Baca juga: Kunjungan ke tempat wisata di Garut lebih satu juta orang
Ia mencontohkan misalkan di tempat wisata harus ada jaminan keselamatan dan jalur evakuasi bagi pengunjung apabila terjadi kebakaran sehingga tidak menimbulkan korban atau kerugian lainnya.
"Untuk itu dalam pemberian sertifikasi harus serius, kalau persyaratannya belum 100 persen misalkan harus dilengkapi, karena SNI di kita, itu mengacu internasional," kata Ferdiansyah.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022