ANTARAJAWABARAT.com, 21/6 - Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah menilai tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Jabar Tahun 2011 yang mencapai Rp3 triliun karena ada unsur kesengajaan untuk menjaga likuiditas kas daerah.
"Hal ini dilakukan, karena Pemprov Jabar ingin mencari aman dalam pembiayaan di tahun berikutnya. Di tahun 2010 Silpa hanya Rp2,4 triliun dan Rp 1,5 triliun didepositokan kemudian Rp900 miliar masuk kembali ke rekening kas daerah. Tentunya Saya kaget, sekarang ada peningkatan Silpa Rp600 miliar," kata Deden Darmansyah, di Kota Bandung, Kamis.
Dikatakan dia, tingginya nilai Silpa tersebut tidak hanya berbicara tentang efisiensi tapi penyerapan anggaran yang tidak maksimal karena jika efisiensi, dewan pasti akan mengapresiasi.
"Akan tetapi, kalau Silpa tinggi masyarakat Jabar dirugikan karena artinya banyak anggaran yang tidak terserap," katanya.
Menurut dia, seharusnya APBD yang baik itu berimbang antara pendapatan dan pengeluaran dan kalau pun ada Silpa idealnya hanya sekitar delapan persen dari APBD berikutnya.
"Jadi, kalau APBD 2012 itu jumlah totalnya ialah Rp15 triliun maka Silpa Rp1 triliun masih wajar. Kalau pun PAD 2011 tinggi, seharusnya tim penyusun anggaran daerah sudah bisa memprediksi dari awal. Yakni, kemungkinan pajak naik sehingga masuk diperencanaan," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menyatakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Jabar Tahun 2011 mencapai Rp3 triliun dan salah satu penyebab tingginya silpa ialah dana pembebasan lahan yang tidak terserap.
"Dan dana pembebasan lahan yang belum terserap di antaranya pembebasan lahan untuk Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka dan pembangunan Tol di Sukabumi," kata Dede Yusuf, di Kota Bandung, Kamis.
Ditemui usai Rapat Paripurna Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar 2011 di Gedung DPRD Jabar, Dede menuturkan walaupun sudah ada ketentuan menggunakan Perpres lama sebelum Perpres baru muncul tapi masih ada daerah yang belum berani menerapkan aturan itu.
"Ya memang Silpa ini harus melihatnya dari berbagai aspek dan faktor," kata Dede Yusuf.
Menurut dia, setiap tahun selalu ada Silpa sekitar Rp1,5 triliun dan Silpa tahun ini saling terkait dengan tahun sebelumnya kemudian jika tidak terselesaikan maka akan menjadi Silpa di tahun berikutnya.
"Adanya Silpa ini, tak perlu dikhawatirkan kan bisa digunakan di 2012," kata Dede.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Hal ini dilakukan, karena Pemprov Jabar ingin mencari aman dalam pembiayaan di tahun berikutnya. Di tahun 2010 Silpa hanya Rp2,4 triliun dan Rp 1,5 triliun didepositokan kemudian Rp900 miliar masuk kembali ke rekening kas daerah. Tentunya Saya kaget, sekarang ada peningkatan Silpa Rp600 miliar," kata Deden Darmansyah, di Kota Bandung, Kamis.
Dikatakan dia, tingginya nilai Silpa tersebut tidak hanya berbicara tentang efisiensi tapi penyerapan anggaran yang tidak maksimal karena jika efisiensi, dewan pasti akan mengapresiasi.
"Akan tetapi, kalau Silpa tinggi masyarakat Jabar dirugikan karena artinya banyak anggaran yang tidak terserap," katanya.
Menurut dia, seharusnya APBD yang baik itu berimbang antara pendapatan dan pengeluaran dan kalau pun ada Silpa idealnya hanya sekitar delapan persen dari APBD berikutnya.
"Jadi, kalau APBD 2012 itu jumlah totalnya ialah Rp15 triliun maka Silpa Rp1 triliun masih wajar. Kalau pun PAD 2011 tinggi, seharusnya tim penyusun anggaran daerah sudah bisa memprediksi dari awal. Yakni, kemungkinan pajak naik sehingga masuk diperencanaan," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menyatakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Jabar Tahun 2011 mencapai Rp3 triliun dan salah satu penyebab tingginya silpa ialah dana pembebasan lahan yang tidak terserap.
"Dan dana pembebasan lahan yang belum terserap di antaranya pembebasan lahan untuk Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka dan pembangunan Tol di Sukabumi," kata Dede Yusuf, di Kota Bandung, Kamis.
Ditemui usai Rapat Paripurna Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar 2011 di Gedung DPRD Jabar, Dede menuturkan walaupun sudah ada ketentuan menggunakan Perpres lama sebelum Perpres baru muncul tapi masih ada daerah yang belum berani menerapkan aturan itu.
"Ya memang Silpa ini harus melihatnya dari berbagai aspek dan faktor," kata Dede Yusuf.
Menurut dia, setiap tahun selalu ada Silpa sekitar Rp1,5 triliun dan Silpa tahun ini saling terkait dengan tahun sebelumnya kemudian jika tidak terselesaikan maka akan menjadi Silpa di tahun berikutnya.
"Adanya Silpa ini, tak perlu dikhawatirkan kan bisa digunakan di 2012," kata Dede.***2***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012