Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meluncurkan program Pemirsa Budiman (Pemesanan Minyak Goreng Via Aplikasi Sapa Warga Buat Ibu-Ibu Dimana-mana) di Pasar Juara Sawangan, Kota Depok, Jumat.
Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan terobosan pemesanan dan hak pakai distribusi minyak goreng bersubsidi via aplikasi Sapawarga.
"Di masa krisis seperti ini kami tugaskan BUMD Agro Jabar untuk mencari sumber minyak goreng lalu dibagikan ke rumah tangga dengan cara senyaman-nyamannya. Karena ini sudah jaman digital maka kita pakai aplikasi," kata Ridwan Kamil dalam keterangan persnya.
Baca juga: Pemerintah salurkan bantuan tunai kepada 356.825 warung sampai nelayan
Dia mengatakan kebijakan ini merupakan respon sosial dan bentuk "kehadiran negara" di tengah kondisi kesulitan warga Jawa Barat mengakses minyak goreng murah dan kelangkaan minyak goreng curah bersubsidi yang saat ini masih terjadi.
"Jadi ini sifatnya inisiatif. Kita dahulukan program ini untuk wilayah Bodebek terlebih dahulu, ini ikhtiar kami, jadi warga memesan minyak goreng curah via ketua RW,” katanya.
Ketua RW kemudian memesan minyak goreng via fitur Pemirsa Budiman di aplikasi Sapawarga yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat.
Baca juga: Pemerintah anggarkan Rp6,95 triliun BLT minyak goreng untuk KPM
"Sehingga nanti minyak goreng dikirim ke rumah warga atau ketua RW. Minyak goreng ini dipesan oleh BUMD Agro Jabar, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sehingga warga tidak usah antri di pasar atau dimana-mana, cukup tunggu di rumah, asal Pak RW-nya aktif," katanya.
Aplikasi ini, menurut Ridwan Kamil, tidak bisa langsung diakses oleh masyarakat melainkan oleh RW dan teknisnya pihak RW mendata warganya yang membutuhkan minyak goreng kemudian memesan via aplikasi.
"Untuk kontrolnya RW. Jadi tidak boleh pribadi-pribadi. RW-nya nanti yang tahu mana warganya yang membutuhkan. Sehingga menengah ke atas dia ambil premium, menengah ke bawah itu yang kita lindungi melalui sistem distribusi yang baru ini," kata dia.
Baca juga: Polda Jabar awasi HET minyak goreng curah
Pemberdayaan Ketua RW sendiri dilakukan mengingat mereka sudah memiliki saluran komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat via Aplikasi Sapawarga.
Sehingga dengan mengaktifkan layanan Pemirsa Budiman, warga bisa mengakses minyak goreng curah lewat 185.600 RT dan 48.147 RW se-Jabar.
"Inilah solusi yang datang dari kami mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu kenyamanan warga Jawa Barat," katanya.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor nilai BLT minyak goreng tak tepat
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan layanan hanya dilakukan di masa "darurat" terutama di tengah kondisi warga yang menghadapi lonjakan kenaikan harga bahan pokok dan BBM di bulan Ramadan.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya membantu warga mendapatkan akses pada minyak goreng yang terjangkau. Poin penting lainnya, selain berupaya memenuhi kebutuhan warga, pola konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng pun bisa terkendali," katanya.
Menurut Iendra warga yang memesan minyak goreng curah via Pemirsa Budiman hanya dibatasi 3 kilogram per bulan per satu kepala keluarga.
Baca juga: Bima Arya sidak depo minyak goreng di Bogor, apa hasilnya?
Untuk mendapatkan minyak goreng ini warga cukup membayar Rp 15.500 per kilo.
Iendra memastikan harga ini ditetapkan dengan mengikuti aturan yang sangat ketat dari Kementerian Perdagangan, dimana harga jual tidak bisa terlalu dalam dan rendah dari HET.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa harga yang dibayar warga tetap sama dengan ketentuan pemerintah," kata dia.
Baca juga: Presiden Joko Widodo salurkan BLT minyak goreng
Iendra menuturkan dalam proses transaksi ini warga menyetorkan uang pembelian minyak goreng kepada RW melalui RT.
"Ketika minyak goreng pesanan warga dikirim oleh kurir ke rumah RW langsung dibayar oleh RW. Kemudian RW dibantu RT melakukan update penerimaan laporan testimoni warga," tuturnya.
Direktur Utama BUMD PT Agro Jabar Kurnia Fajar mengatakan Gubernur menargetkan bisa mengguyur 1 juta liter minyak goreng curah bersubsidi lewat Pemirsa Budiman.
Baca juga: Tren kenaikan minyak goreng, cabai dan telur ayam terus berlanjut, sebut BPN
Namun pemenuhan minyak goreng tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembelian PT Agro Jabar dan kesanggupan pemenuhan minyak goreng oleh pihak produsen dalam hal ini PT Bina Karya Prima dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.
"Sebagai gambaran dan langkah awal, dalam satu hari Agro Jabar bisa membeli dan mendatangkan dua hingga empat tangki berkapasitas 6 ton atau 8000 liter. Artinya dalam satu hari, program ini bisa melayani kebutuhan warga 16.000 hingga 24.000 liter," katanya.
Baca juga: Presiden berharap BLT minyak goreng ringankan beban pedagang kecil
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan terobosan pemesanan dan hak pakai distribusi minyak goreng bersubsidi via aplikasi Sapawarga.
"Di masa krisis seperti ini kami tugaskan BUMD Agro Jabar untuk mencari sumber minyak goreng lalu dibagikan ke rumah tangga dengan cara senyaman-nyamannya. Karena ini sudah jaman digital maka kita pakai aplikasi," kata Ridwan Kamil dalam keterangan persnya.
Baca juga: Pemerintah salurkan bantuan tunai kepada 356.825 warung sampai nelayan
Dia mengatakan kebijakan ini merupakan respon sosial dan bentuk "kehadiran negara" di tengah kondisi kesulitan warga Jawa Barat mengakses minyak goreng murah dan kelangkaan minyak goreng curah bersubsidi yang saat ini masih terjadi.
"Jadi ini sifatnya inisiatif. Kita dahulukan program ini untuk wilayah Bodebek terlebih dahulu, ini ikhtiar kami, jadi warga memesan minyak goreng curah via ketua RW,” katanya.
Ketua RW kemudian memesan minyak goreng via fitur Pemirsa Budiman di aplikasi Sapawarga yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat.
Baca juga: Pemerintah anggarkan Rp6,95 triliun BLT minyak goreng untuk KPM
"Sehingga nanti minyak goreng dikirim ke rumah warga atau ketua RW. Minyak goreng ini dipesan oleh BUMD Agro Jabar, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sehingga warga tidak usah antri di pasar atau dimana-mana, cukup tunggu di rumah, asal Pak RW-nya aktif," katanya.
Aplikasi ini, menurut Ridwan Kamil, tidak bisa langsung diakses oleh masyarakat melainkan oleh RW dan teknisnya pihak RW mendata warganya yang membutuhkan minyak goreng kemudian memesan via aplikasi.
"Untuk kontrolnya RW. Jadi tidak boleh pribadi-pribadi. RW-nya nanti yang tahu mana warganya yang membutuhkan. Sehingga menengah ke atas dia ambil premium, menengah ke bawah itu yang kita lindungi melalui sistem distribusi yang baru ini," kata dia.
Baca juga: Polda Jabar awasi HET minyak goreng curah
Pemberdayaan Ketua RW sendiri dilakukan mengingat mereka sudah memiliki saluran komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat via Aplikasi Sapawarga.
Sehingga dengan mengaktifkan layanan Pemirsa Budiman, warga bisa mengakses minyak goreng curah lewat 185.600 RT dan 48.147 RW se-Jabar.
"Inilah solusi yang datang dari kami mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu kenyamanan warga Jawa Barat," katanya.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor nilai BLT minyak goreng tak tepat
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan layanan hanya dilakukan di masa "darurat" terutama di tengah kondisi warga yang menghadapi lonjakan kenaikan harga bahan pokok dan BBM di bulan Ramadan.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya membantu warga mendapatkan akses pada minyak goreng yang terjangkau. Poin penting lainnya, selain berupaya memenuhi kebutuhan warga, pola konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng pun bisa terkendali," katanya.
Menurut Iendra warga yang memesan minyak goreng curah via Pemirsa Budiman hanya dibatasi 3 kilogram per bulan per satu kepala keluarga.
Baca juga: Bima Arya sidak depo minyak goreng di Bogor, apa hasilnya?
Untuk mendapatkan minyak goreng ini warga cukup membayar Rp 15.500 per kilo.
Iendra memastikan harga ini ditetapkan dengan mengikuti aturan yang sangat ketat dari Kementerian Perdagangan, dimana harga jual tidak bisa terlalu dalam dan rendah dari HET.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa harga yang dibayar warga tetap sama dengan ketentuan pemerintah," kata dia.
Baca juga: Presiden Joko Widodo salurkan BLT minyak goreng
Iendra menuturkan dalam proses transaksi ini warga menyetorkan uang pembelian minyak goreng kepada RW melalui RT.
"Ketika minyak goreng pesanan warga dikirim oleh kurir ke rumah RW langsung dibayar oleh RW. Kemudian RW dibantu RT melakukan update penerimaan laporan testimoni warga," tuturnya.
Direktur Utama BUMD PT Agro Jabar Kurnia Fajar mengatakan Gubernur menargetkan bisa mengguyur 1 juta liter minyak goreng curah bersubsidi lewat Pemirsa Budiman.
Baca juga: Tren kenaikan minyak goreng, cabai dan telur ayam terus berlanjut, sebut BPN
Namun pemenuhan minyak goreng tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembelian PT Agro Jabar dan kesanggupan pemenuhan minyak goreng oleh pihak produsen dalam hal ini PT Bina Karya Prima dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.
"Sebagai gambaran dan langkah awal, dalam satu hari Agro Jabar bisa membeli dan mendatangkan dua hingga empat tangki berkapasitas 6 ton atau 8000 liter. Artinya dalam satu hari, program ini bisa melayani kebutuhan warga 16.000 hingga 24.000 liter," katanya.
Baca juga: Presiden berharap BLT minyak goreng ringankan beban pedagang kecil
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022