Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya tengah menjajaki pembangunan pabrik minyak goreng dengan BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Provinsi Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari).
"Penjajakan dengan Agro Jabar dan Agro Jateng itu adalah untuk membuat pabrik minyak goreng," kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Baca juga: Polda Jawa Barat bentuk tim awasi peredaran minyak goreng
Niat tersebut, kata dia, tujuannya dalam rangka ketahanan pangan demi terciptanya kemandirian pangan, seperti beras yang sudah mulai mandiri dengan stok yang cukup meski Jakarta tak memiliki sawah dalam jumlah yang banyak dan mencukupi.
Sinergi dengan BUMD di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kata Pamrihadi, karena pertimbangan sektor hilir di mana daya serap yang dimiliki dua provinsi tersebut relatif sama dengan Jakarta yang memiliki 10 juta penduduk, sementara Jabar sekitar 35 juta dan Jawa Tengah 30 juta.
"Poinnya adalah ketika kita memproduksi marketnya atau pasarnya ada apa enggak. sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya," kata Pamrihadi.
Meski demikian, Pamrihadi menyebutkan bahwa saat ini rencana pembangunan pabrik minyak goreng tersebut baru pembicaraan awal baik mengenai bentuk kerjasama sampai lokasi yang ditentukan di mana memiliki tiga opsi yakni Jakarta, Surabaya, atau Kendal.
Pamrihadi menyebutkan bahwa jika kerjasama tersebut hanya kerjasama operasional (KSO) bisa langsung dieksekusi dalam waktu yang relatif singkat.
"Sementara jika diminta buat perusahaan patungan (joint venture) atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasi lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture," tutur Pamrihadi yang mengharapkan rencana ini terealisasi tahun 2023 mendatang.
Baca juga: Operasi pasar minyak goreng Jabar prioritaskan warga miskin
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Penjajakan dengan Agro Jabar dan Agro Jateng itu adalah untuk membuat pabrik minyak goreng," kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Baca juga: Polda Jawa Barat bentuk tim awasi peredaran minyak goreng
Niat tersebut, kata dia, tujuannya dalam rangka ketahanan pangan demi terciptanya kemandirian pangan, seperti beras yang sudah mulai mandiri dengan stok yang cukup meski Jakarta tak memiliki sawah dalam jumlah yang banyak dan mencukupi.
Sinergi dengan BUMD di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kata Pamrihadi, karena pertimbangan sektor hilir di mana daya serap yang dimiliki dua provinsi tersebut relatif sama dengan Jakarta yang memiliki 10 juta penduduk, sementara Jabar sekitar 35 juta dan Jawa Tengah 30 juta.
"Poinnya adalah ketika kita memproduksi marketnya atau pasarnya ada apa enggak. sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya," kata Pamrihadi.
Meski demikian, Pamrihadi menyebutkan bahwa saat ini rencana pembangunan pabrik minyak goreng tersebut baru pembicaraan awal baik mengenai bentuk kerjasama sampai lokasi yang ditentukan di mana memiliki tiga opsi yakni Jakarta, Surabaya, atau Kendal.
Pamrihadi menyebutkan bahwa jika kerjasama tersebut hanya kerjasama operasional (KSO) bisa langsung dieksekusi dalam waktu yang relatif singkat.
"Sementara jika diminta buat perusahaan patungan (joint venture) atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasi lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture," tutur Pamrihadi yang mengharapkan rencana ini terealisasi tahun 2023 mendatang.
Baca juga: Operasi pasar minyak goreng Jabar prioritaskan warga miskin
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022