![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jabar.antaranews.com/berita/356441/rem-darurat-belum-perlu-ditarik-meski-omicron-naik-tajam-sebut-ksp&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2022/02/08/SAVE_20220208_083306.jpg&description="Rem" darurat belum perlu ditarik meski Omicron naik tajam, sebut KSP){kind=link}
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan pemerintah belum akan menginjak "rem" darurat dengan memberlakukan PPKM Darurat, meskipun angka kasus COVID-19 varian Omicron meningkat tinggi.
"Data mingguan terakhir menunjukkan, meski angka kasus meningkat tinggi namun angka keterpakaian rumah sakit masih sangat terkendali. Sehingga "rem" darurat belum perlu ditarik," kata Abraham di Gedung Bina Graha sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Mendagri perpanjang penyesuaian PPKM Jawa dan Bali antisipasi Omicron
Menurut dia, kesiapan pemerintah menghadapi Omicron telah lebih baik karena selalu melibatkan para pakar, serta berbasiskan data dan kajian ilmiah.
Ia mencontohkan soal tingkat fatalitas dari Omicron yang lebih rendah dibanding varian Delta.
"Setelah kita kaji karakteristik keparahan Omicron lebih ringan dari Delta, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk prioritas isolasi mandiri atau isolasi terpusat bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dan memprioritaskan rumah sakit bagi lansia atau yang memiliki komorbid," kata Abraham.
"Ini bukti nyata kesiapan pemerintah menghadapi Omicron," ujar Abraham menambahkan.
Baca juga: Varian Omicron, penyebab lonjakan COVID-19 di Kota Bandung
Ia juga memastikan perubahan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan disesuaikan dengan penilaian di masing-masing daerah. Beberapa indikator perubahan level PPKM itu adalah peningkatan keterisian atau okupansi tempat tidur rumah sakit, dan pencapaian vaksinasi.
"Arahan bapak Presiden dalam ratas evaluasi PPKM kemarin (Senin, 7/2), capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan dan protokol kesehatan harus semakin disiplin," ujarnya.
Terkait kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), ujar Abraham, akan tetap mengikuti level PPKM sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri serta Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta dan Menteri Agama.
"Soal PTM tidak ada yang berubah," ucapnya.
Baca juga: Antisipasi Omicron, Pemkot Bandung siapkan aturan baru PPKM Level 3
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Data mingguan terakhir menunjukkan, meski angka kasus meningkat tinggi namun angka keterpakaian rumah sakit masih sangat terkendali. Sehingga "rem" darurat belum perlu ditarik," kata Abraham di Gedung Bina Graha sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Mendagri perpanjang penyesuaian PPKM Jawa dan Bali antisipasi Omicron
Menurut dia, kesiapan pemerintah menghadapi Omicron telah lebih baik karena selalu melibatkan para pakar, serta berbasiskan data dan kajian ilmiah.
Ia mencontohkan soal tingkat fatalitas dari Omicron yang lebih rendah dibanding varian Delta.
"Setelah kita kaji karakteristik keparahan Omicron lebih ringan dari Delta, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk prioritas isolasi mandiri atau isolasi terpusat bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dan memprioritaskan rumah sakit bagi lansia atau yang memiliki komorbid," kata Abraham.
"Ini bukti nyata kesiapan pemerintah menghadapi Omicron," ujar Abraham menambahkan.
Baca juga: Varian Omicron, penyebab lonjakan COVID-19 di Kota Bandung
Ia juga memastikan perubahan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan disesuaikan dengan penilaian di masing-masing daerah. Beberapa indikator perubahan level PPKM itu adalah peningkatan keterisian atau okupansi tempat tidur rumah sakit, dan pencapaian vaksinasi.
"Arahan bapak Presiden dalam ratas evaluasi PPKM kemarin (Senin, 7/2), capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan dan protokol kesehatan harus semakin disiplin," ujarnya.
Terkait kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), ujar Abraham, akan tetap mengikuti level PPKM sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri serta Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta dan Menteri Agama.
"Soal PTM tidak ada yang berubah," ucapnya.
Baca juga: Antisipasi Omicron, Pemkot Bandung siapkan aturan baru PPKM Level 3
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022