Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari berharap ketentuan 30 persen partisipasi atau keterlibatan kaum perempuan di parlemen bisa tercapai atau terwujud.
"Target politik secara undang-undang menjelaskan bahwa minimal 30 persen partisipasi perempuan bukan hanya sekedar angka dalam pencalegan, atau ketika organisasi itu ada (lahir) dengan harapan target 30 persen tersebut kemudian bisa tercapai di dalam pemilu," kata Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin.
Ineu mengatakan pada tahun lalu di Jawa Barat, partisipasi perempuan di parlemen sudah mencapai 25 persen, dan tahun ini semula 19 persen meningkat mencapai 21 persen, dan sekarang terdapat 26 perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Kami harap semakin banyak, kami bisa juga mencapai output yang diharapkan 30 persen atau semoga bisa lebih. Dengan salah satu kerja politik yang kami lakukan dalam wadah KPP," kata Ineu.
Beberapa hari lalu, kata dia, Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat melantik dan mengukuhkan kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.
Adapun sebanyak sembilan anggota pengurus KPP Kabupaten Sumedang dilantik dan dikukuhkan secara langsung oleh Ketua KPP Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.
Ineu menyebutkan, bahwa pelantikan dan pengukuhan KPP tingkat kabupaten/kota merupakan yang pertama secara langsung dilakukan oleh pihaknya.
Dia mengatakan untuk pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan KPP tingkat kabupaten/kota selanjutnya akan dilakukan secara serentak.
"Ini adalah pelantikan pertama untuk pengukuhan, karena rencananya pengukuhan KPP tingkat kabupaten/kota lain akan dilakukan secara serentak," kata Ineu.
Selain itu Ketua KPP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar tersebut pun menyampaikan apresiasi, atas kerja keras yang telah dilakukan KPP Kabupaten Sumedang, untuk terus melakukan kerja-kerja politik, karya-karya perempuan parlemen bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.
Dengan telah dikukuhkannya kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang selanjutnya, Ineu menuturkan bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan membangun sinergitas terutama dalam hal kerjasama penguatan program yang dilakukan oleh KPP.
"Kami berupaya sejak berdirinya KPP Provinsi Jabar untuk terus melakukan komunikasi yang baik, terus berkomunikasi dan bersinergi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah (seperti) kawan-kawan di kabupaten/kota," katanya.
"Sehingga kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang kami bangun bersama kawan-kawan di kabupaten/kota" lanjut dia.
Ineu mengungkapkan, KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, hingga pengawasan.
Hal itu menurut Ineu, akan menjadi tugas bagi setiap KPP di masing-masing wilayahnya.
"Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing," kata Ineu.
Ia pun berharap, kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.
Karena menurut dia hal tersebut bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok namun merupakan tugas KPP untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan serta anggaran yang responsif gender.
"Ini arus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Target politik secara undang-undang menjelaskan bahwa minimal 30 persen partisipasi perempuan bukan hanya sekedar angka dalam pencalegan, atau ketika organisasi itu ada (lahir) dengan harapan target 30 persen tersebut kemudian bisa tercapai di dalam pemilu," kata Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin.
Ineu mengatakan pada tahun lalu di Jawa Barat, partisipasi perempuan di parlemen sudah mencapai 25 persen, dan tahun ini semula 19 persen meningkat mencapai 21 persen, dan sekarang terdapat 26 perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Kami harap semakin banyak, kami bisa juga mencapai output yang diharapkan 30 persen atau semoga bisa lebih. Dengan salah satu kerja politik yang kami lakukan dalam wadah KPP," kata Ineu.
Beberapa hari lalu, kata dia, Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat melantik dan mengukuhkan kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.
Adapun sebanyak sembilan anggota pengurus KPP Kabupaten Sumedang dilantik dan dikukuhkan secara langsung oleh Ketua KPP Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.
Ineu menyebutkan, bahwa pelantikan dan pengukuhan KPP tingkat kabupaten/kota merupakan yang pertama secara langsung dilakukan oleh pihaknya.
Dia mengatakan untuk pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan KPP tingkat kabupaten/kota selanjutnya akan dilakukan secara serentak.
"Ini adalah pelantikan pertama untuk pengukuhan, karena rencananya pengukuhan KPP tingkat kabupaten/kota lain akan dilakukan secara serentak," kata Ineu.
Selain itu Ketua KPP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar tersebut pun menyampaikan apresiasi, atas kerja keras yang telah dilakukan KPP Kabupaten Sumedang, untuk terus melakukan kerja-kerja politik, karya-karya perempuan parlemen bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.
Dengan telah dikukuhkannya kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang selanjutnya, Ineu menuturkan bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan membangun sinergitas terutama dalam hal kerjasama penguatan program yang dilakukan oleh KPP.
"Kami berupaya sejak berdirinya KPP Provinsi Jabar untuk terus melakukan komunikasi yang baik, terus berkomunikasi dan bersinergi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah (seperti) kawan-kawan di kabupaten/kota," katanya.
"Sehingga kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang kami bangun bersama kawan-kawan di kabupaten/kota" lanjut dia.
Ineu mengungkapkan, KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, hingga pengawasan.
Hal itu menurut Ineu, akan menjadi tugas bagi setiap KPP di masing-masing wilayahnya.
"Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing," kata Ineu.
Ia pun berharap, kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.
Karena menurut dia hal tersebut bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok namun merupakan tugas KPP untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan serta anggaran yang responsif gender.
"Ini arus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik," kata dia.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022